'Lahan' Banyak Tutup, PD Parkir Kelimpungan
Gaet Minimarket hingga Desa Adat untuk Genjot Pendapatan
Selain menjajaki ‘lahan-lahan’ parkir baru dan usaha lain, efisiensi juga dilakukan untuk mengurangi beban pengeluaran akibat pendapatan turun.
DENPASAR, NusaBali
Beberapa lahan parkir strategis di Kota Denpasar seperti di kawasan Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung dan Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Denpasar ditutup karena peningkatan kasus positif Covid-19. Hal ini membuat Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar atau PD Parkir kelimpungan.
Direktur Utama Perumda Bhukti Praja Sewakadharma, I Nyoman Putrawan saat dihubungi, Senin (28/6) mengaku sudah berupaya meningkatkan pendapatan parkir dengan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan pengelola minimarket hingga desa adat. Putrawan pun mengaku tengah mencari peluang lain yang berpotensi meskipun tak memperoleh pendapatan yang besar.
“Jelas penutupan lokasi strategis tersebut semakin menurunkan pendapatan kami, tapi kami harus tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah dalam hal penanganan Covid-19. Sekarang kami mulai masuk ke beberapa desa adat untuk melakukan kerjasama, misalnya ke pasar desa adat dan beberapa desa adat sudah mau,” ungkapnya.
Selain itu pihaknya juga telah melakukan pembicaraan dengan beberapa manajemen minimarket untuk bekerjasama. Namun, yang menjadi masalah juga, masyarakat yang berbelanja ke minimarket juga tidak banyak. “Tetapi paling tidak kami membangun kerjasama dulu, dan mudah-mudahan hasilnya baik,” jelasnya.
Selain itu, dengan perubahan nomenklatur dari Perusahaan Daerah (PD) Parkir menjadi Perumda Bhukti Praja Sewakadharma Denpasar, pihaknya juga telah melakukan pembicaraan dengan Pemkot Denpasar untuk melakukan pengelolaan beberapa aset milik Pemkot.
Khusus untuk aset milik Pemkot Denpasar, pihaknya mengaku tengah melakukan kajian akademis serta berkoordinasi dengan Bagian Hukum.
Selain itu, untuk mengurangi beban pengeluaran akibat berkurangnya pendapatan pihaknya juga melakukan efisiensi. “Dengan perubahan nomenklatur, ada beberapa core bisnis yang bisa kami ambil mulai dari pengelolaan aset, perdagangan dan jasa lainnya. Itu akan kami maksimalkan juga untuk meningkatkan pendapatan,” ujar mantan anggota DPRD Kota Denpasar dari Fraksi PDIP ini.
Efisiensi tersebut menyasar tunjangan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengadaan seragam dinas. “Tunjangan BBM kami kurangi karena bersifat tidak urgen. Begitu juga pengadaan seragam yang biasanya pengadaannya setiap tahun saat ini kami tunda agar beban operasional bisa dikurangi,” kata Putrawan. *mis
Direktur Utama Perumda Bhukti Praja Sewakadharma, I Nyoman Putrawan saat dihubungi, Senin (28/6) mengaku sudah berupaya meningkatkan pendapatan parkir dengan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan pengelola minimarket hingga desa adat. Putrawan pun mengaku tengah mencari peluang lain yang berpotensi meskipun tak memperoleh pendapatan yang besar.
“Jelas penutupan lokasi strategis tersebut semakin menurunkan pendapatan kami, tapi kami harus tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah dalam hal penanganan Covid-19. Sekarang kami mulai masuk ke beberapa desa adat untuk melakukan kerjasama, misalnya ke pasar desa adat dan beberapa desa adat sudah mau,” ungkapnya.
Selain itu pihaknya juga telah melakukan pembicaraan dengan beberapa manajemen minimarket untuk bekerjasama. Namun, yang menjadi masalah juga, masyarakat yang berbelanja ke minimarket juga tidak banyak. “Tetapi paling tidak kami membangun kerjasama dulu, dan mudah-mudahan hasilnya baik,” jelasnya.
Selain itu, dengan perubahan nomenklatur dari Perusahaan Daerah (PD) Parkir menjadi Perumda Bhukti Praja Sewakadharma Denpasar, pihaknya juga telah melakukan pembicaraan dengan Pemkot Denpasar untuk melakukan pengelolaan beberapa aset milik Pemkot.
Khusus untuk aset milik Pemkot Denpasar, pihaknya mengaku tengah melakukan kajian akademis serta berkoordinasi dengan Bagian Hukum.
Selain itu, untuk mengurangi beban pengeluaran akibat berkurangnya pendapatan pihaknya juga melakukan efisiensi. “Dengan perubahan nomenklatur, ada beberapa core bisnis yang bisa kami ambil mulai dari pengelolaan aset, perdagangan dan jasa lainnya. Itu akan kami maksimalkan juga untuk meningkatkan pendapatan,” ujar mantan anggota DPRD Kota Denpasar dari Fraksi PDIP ini.
Efisiensi tersebut menyasar tunjangan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengadaan seragam dinas. “Tunjangan BBM kami kurangi karena bersifat tidak urgen. Begitu juga pengadaan seragam yang biasanya pengadaannya setiap tahun saat ini kami tunda agar beban operasional bisa dikurangi,” kata Putrawan. *mis
Komentar