Sri Mulyani Ungkap Anggaran Pemda Kebanyakan Dipakai Belanja PNS

Sebab, terlalu banyak anggaran daerah dalam APBD yang dihabiskan untuk belanja pegawai, yakni PNS/ASN. “Pertama kita melihat belum optimalnya porsi belanja APBD, di mana belanja APBD cenderung tinggi untuk belanja aparatur dan rendah ke belanja yang sifatnya infrastruktur publik,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (28/6/2021).

Dia menjelaskan porsi belanja pegawai di dalam APBD provinsi rata-ratanya 27,6 persen. Hanya ada 14 provinsi porsinya lebih rendah dari rata-rata nasional. Lalu ada 20 provinsi yang belanja pegawainya lebih tinggi dari rata-rata nasional.

“Bahkan Provinsi Bangka Belitung 35,5 persen APBD-nya adalah hanya untuk belanja pegawai,” sebut Sri Mulyani.

Kemudian belanja daerah di tingkat kabupaten rata-rata 35,3 persen untuk belanja pegawai. Ada 189 kabupaten di bawah rata-rata nasional. Sedangkan 2.226 kabupaten, belanja untuk pegawai berada di atas rata-rata nasional. Bahkan Kabupaten Bangkalan, 50 persen lebih dari APBD-nya hanya habis untuk belanja pegawai.

“Untuk pemerintahan kota rata-rata juga malah makin tinggi, 35,7 persen belanja APBD-nya adalah untuk pegawai,” papar Sri Mulyani.

Ada 51 pemerintahan kota yang belanja pegawainya di bawah rata-rata tersebut. Pemkot Blitar yang terendah, yakni 27,4. Namun ada 42 kota yang memiliki belanja pegawai di atas 35,7 persen. “Bahkan Kota Pematangsiantar menggunakan 47,6 persen untuk belanja pegawai,” tambah Sri Mulyani.