Semuanya Kompak Minta Perketat Pintu Masuk Bali
Pandangan Umum Fraksi DPRD Bali Soroti Penanganan Covid-19
Oknum petugas di pintu masuk Bali yang ‘bermain’ loloskan orang dengan suap, harus ditindak tegas!
DENPASAR, NusaBali
Seluruh fraksi di DPRD Bali kompak meminta Gubernur Wayan Koster untuk memperketat pintu-pintu masuk Bali, sebagai upaya pengendalian kasus Covid-19. Jika ditemukan ada oknum petugas di pintu masuk Bali ‘bermain’ meloloskan orang dengan suap, harus ditindak tegas.
Permintaan ini disampaikan saat rapat paripurna dengan agenda ‘Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Bali atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Semesta Berencana Tahun 2020’, di Ruang Sidang Utama Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Selasa (6/7). Meski agenda utamanya adalah terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Semesta Berencana Tahun 2020, namun sidang paripurna yang dihadiri langsung Gubernur Bali Wayan Koster tersebut didominasi masalah penanganan pandemi Covid-19.
Juru bicara masing-masing fraksi di DPRD Bali secara bergantian menyampaikan pandangan umumnya dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, secara offline dan online itu. Kekuatan terbesar Fraksi PDIP DPRD Bali menyampaikan pandangan umum melalui juru bicaranya, I Made Rai Warsa.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDIP menegaskan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19, 3-20 Juli 2021, harus diikuti dengan pengetatan pengawasan di pintu-pintu masuk Bali, baik dari jalur udara maupun darat/laut. "Pemeriksaan kesehatan dengan rapid test antigen dan uji swab PCR perlu diperketat dis emua pintu masuk Bali," tandas Rai Warsa.
Selain itu, Fraksi PDIP juga merekomendasikan kepada Gubernur Koster untuk melakukan penelitian terhadap kasus baru Covid-19, menyangkut adanya kemunculan varian baru. "Selain memperbanyak tracing dan treatment, kami berharap pemerintah melakukan penelitian terhadap kasus Covid-19 dengan varian baru di Bali," pinta politisi PDIP asal Payangan, Gianyar ini.
Untuk penanganan Covid-19 saat ini, Fraksi PDIP apresiasi Gubernur Koster yang mengenjot vaksinasi di Bali sebagai upaya mempercepat terbentuknya herd immunity (kekebalan komunal). "Kami harapkan target vaksinasi 50.000 orang per hari di Bali dapat diwujudkan secepatnya. Selain juga perketat protokol kesehatan dengan membatasi aktivitas masyarakat, untuk mencegah penularan Covid-19," tegas Rai Warsa.
Sedangkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, I Wayan Rawan Atmaja, dalam pandangan umum fraksinya meminta Gubernur Koster untuk melakukan terobosan, supaya Bali tidak lagi ketergantungan dengan sektor pariwisata. Misalnya, gencarkan pengembangan sektor pertanian. "Pengembangan ekonomi baru ini dilakukan dengan membangun keseimbangan perekonomian di Bali Barat dan Bali Timur," ujar Rawan Atmaja.
Politisi asal Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini juga meminta Gubernur Koster untuk membahas usulan Fraksi Golkar dalam mencari solusi terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Bali. "Kami berharap Saudara Gubernur merespons di forum sidang paripurna, tidak membahasnya di forum lain, karena hal ini menyangkut hal yang faktual dan mendesak untuk Bali," pinta Rawan Atmaja.
Sementara, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Ketut Juliarta, dalam pandangan umum fraksinya meminta ketegasan Gubernur Koster untuk menindak oknum petugas yang ‘bermain’ di pintu-pintu masuk Bali. Oknum petugas yang meloloskan orang dengan suap inilah yang disebutnya jadi pemicu melonjaknya kasus Covid-19 di Bali.
"Kami minta pemerintah menindak tegas oknum yang bermain di pintu masuk pelabuhan atau pintu masuk Bali lainnya," pinta politisi muda Gerindra asal Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung ini.
Di sisi lain, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, Komang Nova Sewi Putra, meminta Gubernur Koster lebih soft dan bijak menindaklanjuti PPKM Darurat di Bali, terutama penertiban aturan di bawah yang imbasnya berdampak terhadap ekonomi masyarakat. "Aspirasi masyarakat di bawah, dagang dan warung tidak bisa buka karena pembatasan jam operasional, sehingga mematikan ekonomi masyarakat Bali. Menangis sudah tidak mampu, tertawa lebih tidak bisa. Padahal, mereka membuka lapangan pekerjaan juga," papar Sewi Putra.
Sewi Putra juga meminta Gubernur Koster berani adu argumentasi dengan pemerintah pusat soal pembukaan pariwisata Bali. Pasalnya, tingkat vaksinasi di Bali sudah mencapai 70 persen.
"Selama ini yang menjadi pertanyaan, kenapa tiap pariwisata mau buka, kasus Covid-19 selalu meningkat? Kalau vaksinasinya sudah 70 persen di Bali, kenapa Saudara Gubernur tidak menanyakan kepada pusat dengan argumentasi untuk pembukaan pariwisata Bali?" tanya politisi asal Desa Pelapuhan, Kecamatan Busungbiu, Buleleng yang juga Wakil Sekretaris DPD Demokrat Bali ini.
Sementara itu, Fraksi Gabungan (NasDem-Hanura-PSI) melalui juru bicaranya, Grace Anastasia Wijaya, meminta Gubernur Koster untuk segera mencairkan Bansos/hibah bagi masyarakat. Menurut Grace, pencairan Bansos/hibah yang difasilitasi anggota DPRD Bali itu bisa me-mutar perekonomian masyarakat Bali.
"Walaupun sudah banyak terjadi refocusing anggaran Pemprov Bali, kami berharap Saudara Gubernur juga mempercepat realisasi Bansos/hibah untuk masyarakat, supaya perekonomian berputar," ujar Srikandi PSI yang hanya memerlukan waktu 6 menit untuk menyampaian pandangan umum Fraksi Gabungan DPRD Bali ini.
Sementara itu, Gubernur Koster belum memberikan jawaban di sidang kemarin. Pasalnya, penyampaian jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali akan disampaikan dalam sidang paripurna pekan depan. Namun, secara prinsip Pemprov Bali akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui DPRD Bali tersebut. Hal ini disampaikan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, seusai si-dang paripurna kemarin.
"Pengetatan pintu-pintu masuk Bali dengan pelaksanaan PPKM Darurat kita tindaklanjuti. Ya, kita memang harus ketat dan tegas, karena kesehatan dan keselamatan masyarakat lebih penting," tegas Dewa Indra.
Terkait permintaan Fraksi PDIP DPRD Bali untuk dilakukan penelitian atas kasus positif Covid-19 dengan varian baru di Bali, menurut Dewa Indra, juga ditindaklanjuti pemerintah. "Sudah saya minta Kadis Kesehatan Provinsi Bali Pak dr Ketut Suarjaya untuk bekerja sama dengan Universitas Udayana dalam melakukan penelitian," beber birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng yang juga Ketua Harian Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali ini. *nat
Permintaan ini disampaikan saat rapat paripurna dengan agenda ‘Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Bali atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Semesta Berencana Tahun 2020’, di Ruang Sidang Utama Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Selasa (6/7). Meski agenda utamanya adalah terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Semesta Berencana Tahun 2020, namun sidang paripurna yang dihadiri langsung Gubernur Bali Wayan Koster tersebut didominasi masalah penanganan pandemi Covid-19.
Juru bicara masing-masing fraksi di DPRD Bali secara bergantian menyampaikan pandangan umumnya dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, secara offline dan online itu. Kekuatan terbesar Fraksi PDIP DPRD Bali menyampaikan pandangan umum melalui juru bicaranya, I Made Rai Warsa.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDIP menegaskan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19, 3-20 Juli 2021, harus diikuti dengan pengetatan pengawasan di pintu-pintu masuk Bali, baik dari jalur udara maupun darat/laut. "Pemeriksaan kesehatan dengan rapid test antigen dan uji swab PCR perlu diperketat dis emua pintu masuk Bali," tandas Rai Warsa.
Selain itu, Fraksi PDIP juga merekomendasikan kepada Gubernur Koster untuk melakukan penelitian terhadap kasus baru Covid-19, menyangkut adanya kemunculan varian baru. "Selain memperbanyak tracing dan treatment, kami berharap pemerintah melakukan penelitian terhadap kasus Covid-19 dengan varian baru di Bali," pinta politisi PDIP asal Payangan, Gianyar ini.
Untuk penanganan Covid-19 saat ini, Fraksi PDIP apresiasi Gubernur Koster yang mengenjot vaksinasi di Bali sebagai upaya mempercepat terbentuknya herd immunity (kekebalan komunal). "Kami harapkan target vaksinasi 50.000 orang per hari di Bali dapat diwujudkan secepatnya. Selain juga perketat protokol kesehatan dengan membatasi aktivitas masyarakat, untuk mencegah penularan Covid-19," tegas Rai Warsa.
Sedangkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, I Wayan Rawan Atmaja, dalam pandangan umum fraksinya meminta Gubernur Koster untuk melakukan terobosan, supaya Bali tidak lagi ketergantungan dengan sektor pariwisata. Misalnya, gencarkan pengembangan sektor pertanian. "Pengembangan ekonomi baru ini dilakukan dengan membangun keseimbangan perekonomian di Bali Barat dan Bali Timur," ujar Rawan Atmaja.
Politisi asal Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini juga meminta Gubernur Koster untuk membahas usulan Fraksi Golkar dalam mencari solusi terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Bali. "Kami berharap Saudara Gubernur merespons di forum sidang paripurna, tidak membahasnya di forum lain, karena hal ini menyangkut hal yang faktual dan mendesak untuk Bali," pinta Rawan Atmaja.
Sementara, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Ketut Juliarta, dalam pandangan umum fraksinya meminta ketegasan Gubernur Koster untuk menindak oknum petugas yang ‘bermain’ di pintu-pintu masuk Bali. Oknum petugas yang meloloskan orang dengan suap inilah yang disebutnya jadi pemicu melonjaknya kasus Covid-19 di Bali.
"Kami minta pemerintah menindak tegas oknum yang bermain di pintu masuk pelabuhan atau pintu masuk Bali lainnya," pinta politisi muda Gerindra asal Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung ini.
Di sisi lain, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, Komang Nova Sewi Putra, meminta Gubernur Koster lebih soft dan bijak menindaklanjuti PPKM Darurat di Bali, terutama penertiban aturan di bawah yang imbasnya berdampak terhadap ekonomi masyarakat. "Aspirasi masyarakat di bawah, dagang dan warung tidak bisa buka karena pembatasan jam operasional, sehingga mematikan ekonomi masyarakat Bali. Menangis sudah tidak mampu, tertawa lebih tidak bisa. Padahal, mereka membuka lapangan pekerjaan juga," papar Sewi Putra.
Sewi Putra juga meminta Gubernur Koster berani adu argumentasi dengan pemerintah pusat soal pembukaan pariwisata Bali. Pasalnya, tingkat vaksinasi di Bali sudah mencapai 70 persen.
"Selama ini yang menjadi pertanyaan, kenapa tiap pariwisata mau buka, kasus Covid-19 selalu meningkat? Kalau vaksinasinya sudah 70 persen di Bali, kenapa Saudara Gubernur tidak menanyakan kepada pusat dengan argumentasi untuk pembukaan pariwisata Bali?" tanya politisi asal Desa Pelapuhan, Kecamatan Busungbiu, Buleleng yang juga Wakil Sekretaris DPD Demokrat Bali ini.
Sementara itu, Fraksi Gabungan (NasDem-Hanura-PSI) melalui juru bicaranya, Grace Anastasia Wijaya, meminta Gubernur Koster untuk segera mencairkan Bansos/hibah bagi masyarakat. Menurut Grace, pencairan Bansos/hibah yang difasilitasi anggota DPRD Bali itu bisa me-mutar perekonomian masyarakat Bali.
"Walaupun sudah banyak terjadi refocusing anggaran Pemprov Bali, kami berharap Saudara Gubernur juga mempercepat realisasi Bansos/hibah untuk masyarakat, supaya perekonomian berputar," ujar Srikandi PSI yang hanya memerlukan waktu 6 menit untuk menyampaian pandangan umum Fraksi Gabungan DPRD Bali ini.
Sementara itu, Gubernur Koster belum memberikan jawaban di sidang kemarin. Pasalnya, penyampaian jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali akan disampaikan dalam sidang paripurna pekan depan. Namun, secara prinsip Pemprov Bali akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui DPRD Bali tersebut. Hal ini disampaikan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, seusai si-dang paripurna kemarin.
"Pengetatan pintu-pintu masuk Bali dengan pelaksanaan PPKM Darurat kita tindaklanjuti. Ya, kita memang harus ketat dan tegas, karena kesehatan dan keselamatan masyarakat lebih penting," tegas Dewa Indra.
Terkait permintaan Fraksi PDIP DPRD Bali untuk dilakukan penelitian atas kasus positif Covid-19 dengan varian baru di Bali, menurut Dewa Indra, juga ditindaklanjuti pemerintah. "Sudah saya minta Kadis Kesehatan Provinsi Bali Pak dr Ketut Suarjaya untuk bekerja sama dengan Universitas Udayana dalam melakukan penelitian," beber birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng yang juga Ketua Harian Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali ini. *nat
Komentar