Pengusaha Jalan Tol Minta Stimulus

Para pengusaha tol meminta pemerintah segera memberikan stimulus. Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono menegaskan, stimulus yang diharapkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) bukan dalam bentuk pemberian dana dari pemerintah selayaknya hadiah. Melainkan berupa percepatan pengembalian dana talangan milik BUJT yang selama ini terhambat.

"Stimulus (yang diminta) tidak dikasih seperti hadiah. Tapi ada beberapa dana talangan BUJT, seperti dana talangan tanah yang saat ini masih tertahan pengembaliannya, itu mohon dipercepat," terang Kris secara virtual, seperti dilansir kontan.co.id, Jumat (9/7).

Dia menekankan, percepatan pengembalian dana talangan BUJT  menjadi stimulus yang krusial untuk mempertahankan kondisi cash flow. Pengaturan arus kas perusahaan sangat penting untuk bisa digulirkan kembali dalam bentuk operasional maupun pembangunan yang berkesinambungan.

"Mohon uang-uang BUJT yang tertahan bisa cepat dikembalikan. Karena itu adalah nafas segar yang kami butuhkan," sambung Kris.

Badan usaha bersama asosiasi sudah melakukan pembicaraan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain mengenai pengembalian dana talangan, ATI pun meminta stimulus yang terkait dengan Badan Layanan Umum (BLU) tanah untuk jalan tol.

Dari diskusi tersebut, pemerintah menyadari bahwa BUJT menjadi pelaku usaha yang terdampak pandemi. Apalagi dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pembatasan mobilitas masyarakat. Terbaru, adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Pemerintah, kata Kris, sudah mengakomodasi permintaan pelaku usaha melalui Keputusan Menteri PUPR. Pelaku usaha pun menunggu realisasi dari kebijakan tersebut. "Jadi kami minta bukan cuman kebijakan, tapi implementasinya dipercepat. Kami menunggu realisasi," tegas Kris.

Selain soal stimulus pandemi covid-19, ATI juga meminta agar pemerintah tidak terlambat dalam memutuskan kenaikan tarif jalan tol. Kris mengatakan, penyesuaian tarif jalan tol dilakukan setiap dua tahun dengan mempertimbangkan tingkat inflasi.

ATI meminta agar pemerintah bisa konsisten dan tidak terlambat dalam menyesuaikan tarif bagi ruas tol yang sudah mencapai waktunya. Sebab, penyesuaian tarif hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan izin dari regulator, yang dalam hal ini Kementerian PUPR.Menurut Kris, konsistensi dalam menerapkan model bisnis dan kemitraan ini akan berdampak terhadap iklim investasi dan kepastian usaha. "Pemerintah harus concern, mana saja (jalan tol) yang waktunya menyesuaikan tarif. Beberapa pelaksanaan kadang terlambat, harapan kami tidak terjadi keterlambatan," pungkasnya. *