Komisi II DPRD Bali Minta Kelonggaran

Hal ini sudah mulai menimbulkan kegalauan pelaku usaha, terutama usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ketua Komisi II DPRD Bali membidangi perekonomian, keuangan, dan pajak Ida Gede Komang Kresna Budi menyatakan tak masalah PPKM diperpanjang, asal ada keringanan buat pelaku usaha.

Kresna Budi menyebutkan PPKM darurat yang berlaku 3-20 Juli 2021 dilaksanakan dengan sangat ketat. Pelaksanaan di lapangan berdampak pada pembatasan aktivitas masyarakat, terutama pelaku ekonomi. “Tujuan PPKM darurat ini untuk keselamatan masyarakat. Bagus, nanti kalau pun ada wacana perpanjangan, ya supaya ada keringanan sedikit. Terutama untuk pelaku usaha,” kata Kresna Budi ketika dikonfirmasi, di Denpasar, Rabu (14/7).

Kata dia, PPKM darurat saat ini aturan yang berlaku misalnya untuk rumah makan, sama sekali tidak boleh makan di tempat (dine in). Kemudian toko-toko yang merupakan usaha kecil menengah, kategori non esensial tidak boleh beroperasi, itu sangat memberatkan.

“Kalaupun nanti PPKM darurat diperpanjang, apakah tidak ada solusi yang lebih ringan. Misalnya orang yang mau makan di warung makan, dibolehkan asal tidak berkerumun. Kapasitas dibatasi. Demikian juga restoran, dibatasi 50 persen dari kapasitas. Itu misalnya, sekarang ini UMKM kita sangat berat kena imbas PPKM darurat,” ucap Ketua DPD II Golkar Buleleng ini.

Kresna Budi menyebutkan sampai saat ini belum ada keputusan resmi diterima lembaga DPRD Bali, khususnya Komisi II untuk perpanjangan PPKM darurat. “Keputusan resmi kan belum ada dari pemerintah. Kalau diperpanjang, ya itu tadi saya katakan, ada sedikit kelonggaran supaya ekonomi tidak mati,” tegas politisi asal Kelurahan Liligundi, Kecamatan/Kabupaten Buleleng ini.

Kresna Budi berharap jika PPKM darurat diperpanjang, seluruh elemen masyarakat Bali khususnya para pejabat, politisi, dan mereka yang berkecukupan sudah saatnya turun mengulurkan tangan saling membantu masyarakat yang terpuruk ekonominya. “Sekarang sudah sulit, akan makin sulit ini kalau PPKM diperpanjang,” kata Kresna Budi.

Sementara informasi PPKM darurat bakal diperpanjang belum bisa dipastikan oleh Pemprov Bali. Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali I Made Rentin dikonfirmasi NusaBali, Rabu kemarin  menyebut belum ada keputusan dari pemerintah pusat. “Belum ada kepastian (perpanjangan PPKM Darurat),” ujar Rentin.

Hingga Rabu malam, para kepala daerah, Satgas Covid-19 Provinsi se-Indonesia masih rapat dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. “Ini masih rapat dengan Pak Luhut,” kata Rentin yang juga Kepala BPBD Bali. *nat