Walikota Akan Lapor ke Gubernur untuk Dijadikan Atensi Bersama

Permintaan pedagang tersebut akan dilaporkan ke Gubernur Bali untuk dijadikan atensi bersama.  Walikota Jaya Negara menyatakan menyadari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang diterapkan, berdampak pada perekonomian pedagang malam dengan adanya pembatasan jam operasional. Apalagi mereka harus buka pukul 17.00 Wita dan pukul 20.00 Wita harus sudah tutup.

“Sudah tutup jam segitu (pukul 20.00 Wita), mereka harus take away lagi. Belum bayar listrik, itu saja sudah tak mampu mereka. Ini salah satu yang harus kami laporkan ke Gubernur agar jadi atensi kami bersama,” kata Walikota Jaya Negara, Rabu (14/7).

Walikota Jaya Negara berharap akan ada kebijakan untuk memperlonggar jam malam dengan sistem take away. “Dengan take away, mudah-mudahan ada kebijakan diperlonggar jam malamnya. Ini dari sisi masukan pedagang di Kota Denpasar,” ungkapnya.

Selain itu, Walikota Jaya Negara juga akan mengkaji terkait pemberian bantuan bagi pedagang yang terdampak PPKM darurat. Meskipun kondisi keuangan daerah agak terpuruk, namun pihaknya berusaha untuk optimalisasi. Saat ini pihaknya masih mendata para pedagang yang terdampak, dan berusaha untuk mengalokasikan bantuan semaksimal mungkin.

“Sekarang kami sedang mengkaji sisi ekonomi, karena banyak pedagang yang tutup gara-gara PPKM darurat ini. Kita harus memikirkan,” imbuh politisi asal Kelurahan Penatih, Denpasar Timur, ini.

Sementara itu untuk karyawan sektor non esensial yang dirumahkan, Walikota Jaya Negara mengatakan, mereka masih digaji oleh perusahaannya. “Kalau non esensial dirumahkan, konteksnya kan masih digaji dan ini hanya terbatas sampai 20 Juli. Makanya harus komitmen bersama bagaimana mendukung kebijakan pemerintah pusat ini. Astungkara bisa terkendali dan kita bisa cepat kembali pulih,” tandas Walikota Jaya Negara. *mis