Ratusan Guru Kontrak SMA/SMK Nganggur
Ada 14 SMA dan 15 SMK baik negeri maupun swasta dengan 187 guru kontrak dilimpahkan ke Provinsi Bali.
TABANAN, NusaBali
Ratusan guru kontrak SMA/SMK di Tabanan kini nganggur. Mereka menganggur akibat dampak pengelolaan SMA/SMK di Kabupaten/Kota diambilalih provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Hanya guru kontrak yang dapat mengajar 24 jam per minggu diboyong ke provinsi. Sementara yang mengajarnya kurang dari 24 jam per minggu atau sama sekali tak dapat jam mengajar ’dirumahkan’ oleh pihak sekolah.
Ratusan guru kontrak SMA/SMK di Tabanan ini mulai nganggur sejak Senin, 26 Desember 2016 atau awal semester II tahun ajaran 2016/2017. Mereka sudah sepekan menganggur namun hingga sekarang nasib mereka belum jelas. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tabanan, I Wayan Adnyana menegaskan, tenaga para guru kontrak ‘terbuang’ itu akan tetap dimanfaatkan oleh Pemkab Tabanan. Mereka tidak akan kehilangan pekerjaan, namun masih didata untuk penempatan di SD dan SMP. “Ada anggaran untuk gaji mereka. Nantinya mereka ditempatkan di SD dan SMP,” ungkap Adnyana, Senin (2/1).
Dikatakan, sebagai Kadisdikpora yang baru, Adnyana sedang melakukan pendataan. “Mereka masih mengurus perpanjangan SK (Surat Keputusan). Nanti dalam SK baru berisi penempatan tugas,” tandas Adnyana yang sempat menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini. Birokrat asal Desa Tua Marga ini menambahkan, selain guru kontrak, pegawai kontrak juga tetap diperpanjang SK-nya oleh Pemkab Tabanan. Mereka juga nantinya ditugaskan di SD dan SMP se-Tabanan. Bagaimana dengan guru abdi?
Tak jauh beda, guru abdi juga disebar ke 334 SD dan 42 SMP se-Tabanan. Menyangkut honor, guru abdi dibiayai komite sekolah. Dikatakan, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy saat pertemuan dengan guru se-Bali di sekretariat DPD PDIP Bali mengatakan sedang membuat regulasi agar sekolah bisa melakukan pungutan. “Sekolah bisa melakukan pungutan sepanjang mendapat persetujuan. Tanggungjawab sekolah tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan swasta,” tandas mantan kepala SMAN 2 Tabanan dan SMAN 1 Marga ini.
Ada 14 SMA dan 15 SMK baik negeri maupun swasta yang pengelolannya dilimpahkan ke Provinsi Bali. Ikutannya, sebanyak 869 PNS baik guru maupun tenaga Tata Usaha juga menjadi tanggungjawab provinsi. Sesuai data yang dirangkum saat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), data guru kontrak yang dilimpahkan ke provinsi sebanyak 187 orang dan pegawai kontrak 32 orang. Sisanya, ratusan guru kontrak, pegawai kontrak, dan guru abdi ‘dirumahkan’ dari sekolah tempat mereka mengabdi. * k21
Ratusan guru kontrak SMA/SMK di Tabanan ini mulai nganggur sejak Senin, 26 Desember 2016 atau awal semester II tahun ajaran 2016/2017. Mereka sudah sepekan menganggur namun hingga sekarang nasib mereka belum jelas. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tabanan, I Wayan Adnyana menegaskan, tenaga para guru kontrak ‘terbuang’ itu akan tetap dimanfaatkan oleh Pemkab Tabanan. Mereka tidak akan kehilangan pekerjaan, namun masih didata untuk penempatan di SD dan SMP. “Ada anggaran untuk gaji mereka. Nantinya mereka ditempatkan di SD dan SMP,” ungkap Adnyana, Senin (2/1).
Dikatakan, sebagai Kadisdikpora yang baru, Adnyana sedang melakukan pendataan. “Mereka masih mengurus perpanjangan SK (Surat Keputusan). Nanti dalam SK baru berisi penempatan tugas,” tandas Adnyana yang sempat menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini. Birokrat asal Desa Tua Marga ini menambahkan, selain guru kontrak, pegawai kontrak juga tetap diperpanjang SK-nya oleh Pemkab Tabanan. Mereka juga nantinya ditugaskan di SD dan SMP se-Tabanan. Bagaimana dengan guru abdi?
Tak jauh beda, guru abdi juga disebar ke 334 SD dan 42 SMP se-Tabanan. Menyangkut honor, guru abdi dibiayai komite sekolah. Dikatakan, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy saat pertemuan dengan guru se-Bali di sekretariat DPD PDIP Bali mengatakan sedang membuat regulasi agar sekolah bisa melakukan pungutan. “Sekolah bisa melakukan pungutan sepanjang mendapat persetujuan. Tanggungjawab sekolah tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan swasta,” tandas mantan kepala SMAN 2 Tabanan dan SMAN 1 Marga ini.
Ada 14 SMA dan 15 SMK baik negeri maupun swasta yang pengelolannya dilimpahkan ke Provinsi Bali. Ikutannya, sebanyak 869 PNS baik guru maupun tenaga Tata Usaha juga menjadi tanggungjawab provinsi. Sesuai data yang dirangkum saat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), data guru kontrak yang dilimpahkan ke provinsi sebanyak 187 orang dan pegawai kontrak 32 orang. Sisanya, ratusan guru kontrak, pegawai kontrak, dan guru abdi ‘dirumahkan’ dari sekolah tempat mereka mengabdi. * k21
Komentar