27.000 Warga Miskin Tanpa KIS
Layanan jaminan kesehatan untuk warga miskin di Gianyar, ternyata bermasalah.
GIANYAR, NusaBali
Karena calon penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Gianyar 47.456 orang. Namun baru 22.007 orang yang sudah menerima kartu yang disebut-sebut sebagai salah satu unggulan program Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Hal terjadi pasca penghapusan layanan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang diganti KIS.
Kondisi itu disebabkan karena kekeliruan data warga miskin, seperti nama tidak lengkap, nama kurang huruf, lebih huruf, salah huruf. Selain itu, salah alamat, nomor induk ganda, dan kepesertaan ganda. Hal itu diungkapkan anggota DPRD Bali Nyoman Parta, Senin (2/1).
Parta menilai kondisi tersebut membuat pasien yang sebelumnya menggunakan JKBM tidak bisa langsung mendapatkan pelayanan karena belum memegang KIS. Sekitar 27.000 orang lebih belum bisa menikmati fasilitas kesehatan itu.
Parta menyebutkan, contoh salah satu kasus pasien dari Banjar Tengah, Desa Ketewel, Sukawati, Gianyar, patah tulang, namun tidak bisa mendapatkan pelayanan seperti JKBM. Warga miskin yang tercecer dari daftar pemegang KIS ini, semua pelayanan kesehatan negara menolaknya. “Termasuk Puskesmas tidak berani melayani karena berkaitan masalah klaim pembayaran,” bebernya.
Parta menyarankan kepada Pemkab/kota untuk layanan kesehatan eks pemegang JKBM, sebaiknya data JKBM yang dijadikan dasar pemberian layanan. Karena sejak lima setengah tahun data JKBM sudah baik. Solusi lain, mendesak Pemkab Gianyar dan juga Pemprov Bali mengambil jalan tengah atas masalah yang saat ini sedang menimpa bidang kesehatan. “Ini berkaitan dengan kemanusiaan, Pemprov dan Pemkab/kota harus membuat terobosan. Pasien yang namannya bermasalah dilayani dulu, selanjutnya, perbaiki datanya,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Gianyar dr Ida Ayu Cahyani Widyawati mengakui dengan tercecernya 27.000 lebih warga miskin tanpa menerima KIS tersebut akan menyulitkan pihaknya untuk memberikan layanan kesehatan. “Jika ada pasien perlu layanan darurat, ini yang menjadi masalah bagi kami,” ujar Cahyani. Meski demikian, pihaknya tetap menganjurkan rumah sakit termasuk Puskesmas untuk melayani pasien miskin. “Kalau emergency (darurat) tetap layani. Kami sarankan pasien menyiapkan NIK, supaya bisa diproses,” jelasnya.
Ia mengingatkan, Dinas Sosial Gianyar memvalidasi data warga miskin ini terutama untuk pengalihan pemegang Kartu JKBM ke KIS. * e
Kondisi itu disebabkan karena kekeliruan data warga miskin, seperti nama tidak lengkap, nama kurang huruf, lebih huruf, salah huruf. Selain itu, salah alamat, nomor induk ganda, dan kepesertaan ganda. Hal itu diungkapkan anggota DPRD Bali Nyoman Parta, Senin (2/1).
Parta menilai kondisi tersebut membuat pasien yang sebelumnya menggunakan JKBM tidak bisa langsung mendapatkan pelayanan karena belum memegang KIS. Sekitar 27.000 orang lebih belum bisa menikmati fasilitas kesehatan itu.
Parta menyebutkan, contoh salah satu kasus pasien dari Banjar Tengah, Desa Ketewel, Sukawati, Gianyar, patah tulang, namun tidak bisa mendapatkan pelayanan seperti JKBM. Warga miskin yang tercecer dari daftar pemegang KIS ini, semua pelayanan kesehatan negara menolaknya. “Termasuk Puskesmas tidak berani melayani karena berkaitan masalah klaim pembayaran,” bebernya.
Parta menyarankan kepada Pemkab/kota untuk layanan kesehatan eks pemegang JKBM, sebaiknya data JKBM yang dijadikan dasar pemberian layanan. Karena sejak lima setengah tahun data JKBM sudah baik. Solusi lain, mendesak Pemkab Gianyar dan juga Pemprov Bali mengambil jalan tengah atas masalah yang saat ini sedang menimpa bidang kesehatan. “Ini berkaitan dengan kemanusiaan, Pemprov dan Pemkab/kota harus membuat terobosan. Pasien yang namannya bermasalah dilayani dulu, selanjutnya, perbaiki datanya,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Gianyar dr Ida Ayu Cahyani Widyawati mengakui dengan tercecernya 27.000 lebih warga miskin tanpa menerima KIS tersebut akan menyulitkan pihaknya untuk memberikan layanan kesehatan. “Jika ada pasien perlu layanan darurat, ini yang menjadi masalah bagi kami,” ujar Cahyani. Meski demikian, pihaknya tetap menganjurkan rumah sakit termasuk Puskesmas untuk melayani pasien miskin. “Kalau emergency (darurat) tetap layani. Kami sarankan pasien menyiapkan NIK, supaya bisa diproses,” jelasnya.
Ia mengingatkan, Dinas Sosial Gianyar memvalidasi data warga miskin ini terutama untuk pengalihan pemegang Kartu JKBM ke KIS. * e
Komentar