Bupati Giri Prasta Ikuti Rakor dengan Mensos

Rakor tersebut guna memantapkan koordinasi sebelum dilaksanakannya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali.

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini didampingi Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin ini diikuti oleh bupati/walikota se-Jawa dan Bali. Bupati Giri Prasta didampingi Sekda Adi Arnawa, dan Kadis Sosial I Ketut Sudarsana, mengatakan 3.000 paket yang diberikan oleh Kementrian Sosial, Senin (19/7) hari ini akan langsung didistribusikan ke kabupaten/walikota se-Jawa Bali dan selanjutnya pemerintahan kabupaten/kota membagikan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan.

“Nanti apabila beras yang dikirim dari pusat sudah sampai di Badung, kami Pemkab Badung akan segera bagikan kepada masyarakat. Bantuan pangan non tunai ini akan kami berikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tunai di Kabupaten Badung,” ujar Bupati Giri Prasta.

“Di Badung ini akan ada masyarakat yang mendapat bantuan langsung tunai yang berasal dari APBD dan BPNT yang berasal dari Kementrian Sosial, sehingga yang sudah mendapat sembako tidak lagi dapat dari daerah, begitupun sebaliknya,” jelas bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang itu.

Bupati Giri Prasta juga mengatakan, apabila ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, pemerintah menyiapkan posko pengaduan di Dinas Sosial Kabupaten Badung. Masyarakat tinggal melapor ke posko yang telah dipersiapkan.

Sementara itu Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan akan terus memperkuat validitas dan akurasi data kemiskinan, sehingga akan semakin meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Dengan rapat koordinasi ini, memastikan proses pemutakhiran data berjalan dengan transparan dan partisipatif. Selain itu, penguatan akurasi data juga dilakukan dengan dukungan seluruh kepala daerah se-Jawa Bali.

Risma memastikan kesiapan Kemensos dalam mendukung kebijakan pemerintah mengantisipasi pemberlakukan penerapan PPKM Darurat. Kemensos bersama kepala daerah se-Jawa Bali, berada pada klaster perlindungan sosial dengan menyediakan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak. Yang paling penting Kemensos tidak memberikan bantuan langsung tunai tetapi bantuan pangan non tunai yang berupa sembako. Pihaknya memohon kepada seluruh kepala daerah se-Jawa Bali agar data yang ada jangan sampai membuat pihak penerima bansos mendapat bantuan yang lain atau double.

“Kepala daerah yang paling tahu dan mengerti siapa yang membutuhkan, pemilik toko yang tutup selama PPKM Darurat ini bisa diberikan bantuan, karena itu masuk dalam sasaran penerima bantuan. Ke depannya kami akan evaluasi di lapangan, juga akan merespon cepat terhadap permasalahan- permasalahan yang ada di lapangan,” kata Mensos Risma. *ind