Jumlah Warga Miskin Melonjak
Pandemi Covid-19 Makin Tak Terbendung
Karena pandemi, jumlah KK miskin melonjak menjadi 64.198 KK atau sekitar 239.314 jiwa. Angka ini makin sulit direm karena kasus pandemi terus meningkat.
SINGARAJA, NusaBali
Pandemi Covid-19 yang mewabah di Bali sejak Maret 2020, membuat kondisi ekonomi di Bali, khususnya di Buleleng, makin terpuruk. Akibatnya masyarakat terdampak hingga mendadak jatuh miskin makin banyak.
Hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencatat hanya ada 35.250 kepala keluarga (KK) kategori miskin. Namun karena pandemi, jumlah KK miskin melonjak menjadi 64.198 KK atau sekitar 239.314 jiwa. Angka ini makin sulit direm karena kasus pandemi terus meningkat. Banyak warga jadi miskin, ada karena kehilangan pekerjaan, dan ada juga tak mampu lagi menggerakan usaha.
Terkait itu, Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menginstruksikan Dinas Sosial Buleleng untuk memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan menyasar masyarakat terdampak Covid-19.
Instruksi tersebut ditegaskan Wabup Sutjidra di sela-sela penyerahan bantuan sosial program Kementerian Sosial RI, secara simbolis di Loby Kantor Bupati Buleleng, Rabu (21/7) kemarin.
Jelasnya, pandemi ini memang menghantam sektor ekonomi secara umum. Banyak masyarakat yang terdampak, seperti mereka yang bekerja di sektor pariwisata yang sangat jelas terpuruk. ‘’Tugas Dinas Sosial sekarang untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak,” kata Wabup asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng ini.
Selain masyarakat di lingkaran sektor pariwisata, jelas Wabup Sutjidra, warga lansia dan disabilitas juga tak kalah terdampak. Kata dia, bantuan sosial yang diberikan diawali dengan pemutakhira data. Jika memang benar-benar terdampak, mereka harus diajukan untuk masuk ke dalam DTKS. Pendataan, ditegaskan Sutjidra, juga harus berjalan dengan sejujur-jujurnya sehingga bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran.
“Pemerintah tidak bisa mengcover semua yang terdampak, sehingga harus ada verifikasi dan validasi data yang jelas. Ada skala prioritas, yang diberikan adalah yang paling terdampak. Sehingga pemutakhiran data ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya,” imbuh Sutjidra.
Kepala Dinas Sosial Buleleng I Putu Kariaman Putra mengatakan, bila mengacu data Kementerian Sosial RI, jumlah warga yang masuk dalam DTKS mencapai 64.198 kepala keluarga (KK) atau sekitar 239.314 jiwa. Jumlah itu jauh lebih banyak ketimbang hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 lalu yang mencatat hanya ada 35.250 kepala keluarga yang masuk kategori miskin.
Menurut Kariaman, pemutakhiran DTKS terus diupayakan pemerintah daerah saat ini, dengan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan. Kepercayaan verifikasi dan validasi data diserahkan kepada pemerintah terbawah, karena mereka mengetahui langsung kondisi masyarakatnya. “Setiap tahun pemuktahiran data selalu dilakukan untuk mengupdate data sesuai dengan kondisi terkini. Ada yang dikeluarkan dari DTKS karena dinilai sudha mampu, ada juga yang diusulkan masuk DTKS, karena ekonominya terpuruk saat ini. Usulan itu diputuskan dalam musyawarah desa sebelum kami melakukan verifikasi dan validasi data ke lapangan.” jelas Kariaman.
Sementara itu, Rabu (21/7), Pemkab Buleleng menyalurkan bantuan pada warga miskin yang terdampak Covid-19. Bantuan itu disalurkan lewat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 28.467 Keluraga Penerima Manfaat (KPM) data triwulan kedua tahun ini. Kemudian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada 41.635 KK, Bantuan Sosial Tunai (BST) pada 17.723 KK dan Bansos beras untuk 3.000 KK. *k23
Hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencatat hanya ada 35.250 kepala keluarga (KK) kategori miskin. Namun karena pandemi, jumlah KK miskin melonjak menjadi 64.198 KK atau sekitar 239.314 jiwa. Angka ini makin sulit direm karena kasus pandemi terus meningkat. Banyak warga jadi miskin, ada karena kehilangan pekerjaan, dan ada juga tak mampu lagi menggerakan usaha.
Terkait itu, Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menginstruksikan Dinas Sosial Buleleng untuk memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan menyasar masyarakat terdampak Covid-19.
Instruksi tersebut ditegaskan Wabup Sutjidra di sela-sela penyerahan bantuan sosial program Kementerian Sosial RI, secara simbolis di Loby Kantor Bupati Buleleng, Rabu (21/7) kemarin.
Jelasnya, pandemi ini memang menghantam sektor ekonomi secara umum. Banyak masyarakat yang terdampak, seperti mereka yang bekerja di sektor pariwisata yang sangat jelas terpuruk. ‘’Tugas Dinas Sosial sekarang untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak,” kata Wabup asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng ini.
Selain masyarakat di lingkaran sektor pariwisata, jelas Wabup Sutjidra, warga lansia dan disabilitas juga tak kalah terdampak. Kata dia, bantuan sosial yang diberikan diawali dengan pemutakhira data. Jika memang benar-benar terdampak, mereka harus diajukan untuk masuk ke dalam DTKS. Pendataan, ditegaskan Sutjidra, juga harus berjalan dengan sejujur-jujurnya sehingga bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran.
“Pemerintah tidak bisa mengcover semua yang terdampak, sehingga harus ada verifikasi dan validasi data yang jelas. Ada skala prioritas, yang diberikan adalah yang paling terdampak. Sehingga pemutakhiran data ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya,” imbuh Sutjidra.
Kepala Dinas Sosial Buleleng I Putu Kariaman Putra mengatakan, bila mengacu data Kementerian Sosial RI, jumlah warga yang masuk dalam DTKS mencapai 64.198 kepala keluarga (KK) atau sekitar 239.314 jiwa. Jumlah itu jauh lebih banyak ketimbang hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 lalu yang mencatat hanya ada 35.250 kepala keluarga yang masuk kategori miskin.
Menurut Kariaman, pemutakhiran DTKS terus diupayakan pemerintah daerah saat ini, dengan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan. Kepercayaan verifikasi dan validasi data diserahkan kepada pemerintah terbawah, karena mereka mengetahui langsung kondisi masyarakatnya. “Setiap tahun pemuktahiran data selalu dilakukan untuk mengupdate data sesuai dengan kondisi terkini. Ada yang dikeluarkan dari DTKS karena dinilai sudha mampu, ada juga yang diusulkan masuk DTKS, karena ekonominya terpuruk saat ini. Usulan itu diputuskan dalam musyawarah desa sebelum kami melakukan verifikasi dan validasi data ke lapangan.” jelas Kariaman.
Sementara itu, Rabu (21/7), Pemkab Buleleng menyalurkan bantuan pada warga miskin yang terdampak Covid-19. Bantuan itu disalurkan lewat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 28.467 Keluraga Penerima Manfaat (KPM) data triwulan kedua tahun ini. Kemudian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada 41.635 KK, Bantuan Sosial Tunai (BST) pada 17.723 KK dan Bansos beras untuk 3.000 KK. *k23
Komentar