Komisi II DPR Beri Sinyal Majukan Jadwal Pemilu 2024

Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Agung Gede Lidartawan dihubungi NusaBali, Jumat (23/7) siang mengatakan pimpinan Komisi II DPR RI membidangi pemilu dan pemerintah daerah secara lisan menyampaikan jadwal coblosan Pemilu 2024 sudah pasti dimajukan.

Lidartawan mengatakan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi II DPR RI dan KPU RI terkait dengan pelaksanaan jadwal Pemilu 24 Februari 2024 yang bersamaan dengan Hari Raya Galungan. Nah, pihak pimpinan Komisi II DPR RI pun menyampaikan secara lisan sudah pasti dimajukan. "Kami dari KPU Bali awalnya menyampaikan jadwal pemilu serentak 2024 bersamaan dengan Galungan. Akhirnya dijawab pimpinan Komisi II bahwa pasti akan diubah jadwalnya, karena tidak mungkin bersamaan digelar dengan perayaan Galungan. Sudah hal prinsip itu, kalau pemilu menghindari hari raya keagamaan," ujar Lidartawan.

Menurut Lidartawan dirinya juga sempat komunikasi dengan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung dari Fraksi Golkar dan Anggota Komisi II DPR RI Dapil Bali Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra alias Gus Adhi dari Fraksi Golkar.

"Secara lisan disampaikan kalau tidak dimundurkan ya dimajukan. Tetapi disampaikan pimpinan Komisi II ya dimajukan yang lebih tepat. Paling dimajukan seminggu atau 2 Minggu dari jadwal semula, yakni 24 Februari 2024," ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli ini.

Lidartawan mengatakan informasi sementara dari pimpinan Komisi II DPR RI, jadwal pemilu serentak tahun 2024 baik Pileg, Pilpres dan Pilkada akan dibahas usai pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. "Akan dibahas lagi pada Agustus 2021 mendatang. Sekarang kan sedang reses (penyerapan aspirasi) anggota DPR RI ke dapilnya," ujar pria asal Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ini.

Lidartawan mengatakan sinyal pemilu serentak tahun 2024 akan dimajukan ini tidak mempengaruhi setiap agenda persiapan oleh awak KPU Bali dan jajarannya di kabupaten/kota. "Semua persiapan kami jalan terus. Meskipun ada PPKM Darurat. Kan kegiatan digelar virtual. Hanya beberapa orang saja datang ke kantor kalau ada hal mendesak," ujar mantan PPK Kecamatan Denpasar Barat ini.

Saat ini sejumlah kegiatan dilakukan KPU Bali terkait kesiapan pelaksanaan tahapan pemilu serentak 2024. Mulai pengolahan dan pendataan pemilih berkelanjutan, pembahasan masalah anggaran Pemilu 2024 dan berbagai teknis penyelenggaraan. "Kita gelar secara daring. Masalah anggaran yang kita bahas dan kebut. Usai PPKM Darurat nanti kita akan rapat dengan Pak Sekda Provinsi Bali dan pemerintah di kabupaten/kota serta jajaran KPU Kabupaten/Kota," tegas Lidartawan.

Sementara Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Anak Agung Bagus Adhi Mahendra, secara terpisah menyebutkan saat ini Komisi II DPR RI membahas sejumlah agenda kerja yang menjadi bidang tugas komisi. "Kalau agenda-agenda kerja yang terkait dengan bidang tugas komisi kan jalan terus meskipun PPKM Darurat. Cuman untuk jadwal pemilu serentak tahun 2024 kita akan bahas Agustus mendatang," ujar politisi asal Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ini.

Gus Adhi menyebutkan sebagai Wakil Bali di DPR RI pihaknya tentu akan mengawal pembahasan jadwal Pemilu 2024 supaya tidak bertepatan dengan pelaksanaan Hari Raya Galungan. "Kita kawal di Komisi II, apalagi sudah ada aspirasi dari masyarakat Bali dan penyampaian dari KPU Bali. Karena memang dalam setiap pemilu nasional digelar menghindari Hari  Keagamaan, untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat menggunakan hak pilihnya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)," tegas mantan Anggota Komisi IV DPR RI bidang kelautan, pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup ini. *nat