Perangkat Desa dan Kelurahan Tandatangani Pakta Integritas
Terkait Penyaluran BLT Senilai Rp 300 Ribu
MANGUPURA, NusaBali
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, meminta kepada perbekel dan lurah untuk membuat pakta integritas yang wajib ditandatangi oleh perangkatnya.
Hal ini terkait penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 300 ribu, yang diberikan Pemkab Badung kepada masyarakat saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Penegasan ini disampaikan Bupati Giri Prasta ketika memimpin rapat koordinasi secara virtual dari Ruang Command Center Puspem Badung, Rabu (28/7). Rapat terkait mekanisme percepatan penyaluran dengan sistem QR Code, yang diikuti oleh seluruh camat, perbekel, lurah, sekdes, seklur, kelian dinas, kepala lingkungan dan anggota BPD se-Kabupaten Badung. Turut hadir Kadis Sosial Ketut Sudarsana, Kadis Dukcapil AA Ngurah Arimbawa, Kadis Kominfo IGN Jaya Saputra dan Kepala BPD Cabang Mangupura.
Dalam arahannya Bupati Giri Prasta menyampaikan program BLT merupakan wujud kesetiaan dan keseriusan pemerintah dalam membantu masyarakat Badung di masa PPKM. “Saya ingin sampaikan selaku Bupati, saya tidak mengambil sikap yang biasa-biasa saja atau on the track, namun langkah konkret saya hari ini adalah out of the box, keluar dari zona nyaman, karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ucapnya.
Untuk itu Bupati Giri Prasta meminta kepada Perbekel dan Lurah untuk membuat pakta integritas yang wajib ditandatangi oleh perangkatnya. “Apabila ada perangkat desa atau kelurahan yang tidak menunaikan tugas secara baik nanti akan berurusan dengan pakta integritas tersebut,” tegas bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang itu.
Secara prinsip Bupati Giri Prasta menyebut, bahwa saat ini juga sudah ada beberapa jenis bantuan dari pemerintah pusat, seperti PKH BPNT dan BST dari Kemensos dan BLTDD dari Kemendesa. “Saya mau data penerima bantuan dikumpulkan per banjar/lingkungan, sehingga kelian dinas/kepala lingkungan bisa menghitung berapa warga yang sudah mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial dari ke 4 kategori tadi,” kata Bupati Giri Prasta.
“Jadi semua banjar sudah memiliki data, sinergikan dengan Disdukcapil, sehingga semua menjadi jelas. Diluar semua bantuan dari pemerintah pusat, baik dari Kemensos dan Kemedesa, diberikan bantuan yang bersumber dari APBD Badung,” imbuh Bupati Giri Prasta.
Lebih lanjut, Bupati Giri Prasta menegaskan, apabila ada yang tercecer silahkan sampaikan dan laporkan ke posko atau nomor pengaduan yang ada di Dinas Sosial. Misalnya Desa Punggul, sekdesnya akan berkoordinasi dengan semua kelian dinas berkaitan dengan data masyarakat, apabila sudah terkumpul jumlahnya dan memiliki QR Code, maka akan ditindaklanjuti oleh BPD untuk pencairan bantuan kepada penerima, yang di koordinir oleh pihak desa masing-masing. Jangan sampai terjadi, dana turun ke masyarakat tapi masyarakat tidak ada menerima.
“Sampaikan kepada masyarakat bahwa program BLT ini bukan sekedar lips servis atau pencitraan, tapi wujud kebijakan konkret selaku kepala daerah kepada masyarakat Badung,” tandas Bupati Giri Prasta. 7 asa
Komentar