Dewan Desak Pemerintah Segera Lakukan Mitigasi Ekonomi

Saran itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Buleleng Wayan Indrawan, pada rapat paripurna DPRD Buleleng, Rabu (28/7) pagi. Rapat tersebut beragenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Buleleng, atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Menurut Indrawan, pengkajian struktur ekonomi daerah perlu dilakukan setelah mendapati laju pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi keras pada 2020. Pertumbuhan ekonomi pada 2019 yang tercatat 5,53 persen terjun bebas menjadi minus 5,76 persen di 2020. Perlambatan ekonomi tersebut dikarenakan matinya sektor ekonomi di Bali dan Buleleng pada khususnya.

Sektor pariwisata sejauh ini memang berkontribusi paling tinggi dalam distribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku juga mulai pergeseran. Pada 2019, sektor pariwisata yang terdiri dari akomodasi serta makan dan minum berkontribusi sebesar 18,68 persen. Namun pada tahun 2020, kontribusi sektor pariwisata turun drastis menjadi 14,83 persen.

Sedangkan kontribusi terbesar kedua dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan pada tahun 2019 sebesar 21,2 persen tak terdampak pandemi. Bahkan di tahun 2020 lalu tercatat kontribusinya naik menjadi 22,28 persen. “Melihat fakta ini agar menjadi bahan evaluasi pemerintah, supaya tak bertumpu pada sektor pariwisata saja. Pengalaman pada masa krisis moneter, dampak bom Bali, ditambah pandemi, menunjukkan bahwa pondasi ekonomi daerah yang selama ini bertumpu pada pariwisata sangat rentan,” ungkapnya mewakili fraksi gabungan yang terdiri atas Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Demokrat.

Pemerintah disebutnya sudah waktunya untuk melakukan mitigasi ekonomi. Strategi pembangunan pun harus disiapkan dengan matang, dengan pengedepankan konsep ekonomi kerakyatan dan pemerataan. Hal tersebut untuk menekan kesenjangan sosial di masyarakat. 7 k23