KPU Bali Gelar Survei Layanan Kepemiluan

DENPASAR,NusaBali

KPU Bali melakukan survei pelayanan kepemiluan untuk peningkatan kualitas layanan pada Pemilu 2024 mendatang. Ada kejadian yang mengejutkan, dari survei yang dilakukan ada responden yang menjawab dipungut biaya layanan. Kontan saja awak KPU Bali sempat mengusut internalnya. Usut punya usut ternyata jawabnya ngawur.

Anggota KPU Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, I Gede John Darmawan di Denpasar, Minggu (1/8) mengatakan hasil survei akan dijadikan rujukan dalam pelayanan kepemiluan yang akan semakin banyak dari parpol menjelang Pemilu 2024 mendatang.

John Darmawan mengatakan survei dilaksanakan KPU Bali pada Juli 2021 lalu. Pola survei yang dilakukan dengan google form, di mana responden dikirimkan form untuk mengisi pertanyaan terkait dengan layanan kepemiluan di KPU Bali. "Ada 58 responden yang pernah meminta data soal kepemiluan ke KPU Bali memberikan jawaban. Survei yang kita lakukan menyasar siswa, parpol dan stakeholder terkait," ujar mantan Ketua KPU Kota Denpasar ini.

Kata John Darmawan ada sejumlah pertanyaan yang disodorkan. Mulai persyaratan permintaan data, di mana sebanyak 98,3 persen menjawab mudah dan 1,7 menjawab sulit. Kemudian prosedur tata cara permintaan data sebanyak 98,3 persen menjawab mudah dan 1,7 persen menjawab sulit.

Kemudian saat responden ditanya soal waktu pelayanan sebanyak 86,2 menjawab cepat dan 13,8 menjawab panjang atau lama. Sementara ketika responden disodorkan pertanyaan soal biaya pelayanan sebanyak 3,4 persen menjawab ada dan 96,6 persen menjawab tidak ada. Sementara soal keramahan pelayanan sebanyak 100 persen menjawab memuaskan. "Secara umum pelayanan kepemiluan di KPU Bali sebanyak 96,6 persen menyatakan puas dan 3,4 menyatakan tidak puas," tegas John Darmawan.

Soal adanya 3,4 persen responden menjawab ada pungutan biaya dalam pelayanan di KPU Bali, John Darmawan mengatakan telah menelusuri di internal. 

Dipastikan tidak ada pungutan biaya. "Responden menjawab asal dalam google form yang kami kirimkan. Begitu ditemukan ada jawaban pernah dipungut biaya kami cek ke dalam. Terbukti tidak ada pungli," ujar aktivis KMHDI ini.

John Darmawan mengatakan saat survei menjadi rujukan bahwa pembenahan ke dalam dalam layanan kepemiluan di KPU Bali. "Survei ini kan menjadi penting. Kita tahu bisa ada kekurangan layanan di jajaran kami. Kita tindaklanjuti, kita evaluasi supaya makin baik," tegas John Darmawan.

John Darmawan mengatakan beberapa saran juga muncul. Mulai pelayanan data yang cepat dikirimkan lewat email, lewat WhatApp, sehingga punya hubungan yang lebih dekat dengan stakeholder. Kemudian ada juga yang minta update data setiap saat. 

"Terutama kawan-kawan dari partai politik. Ingin ada update data tiap saat," ujar pria yang juga notaris ini. Sementara Ketua KPU Bali Dewa Agung Lidartawan secara terpisah mengatakan walaupun hasil survei memiliki hasil tingkat kepuasan tinggi, tetap menerima saran-saran dari seluruh elemen masyarakat Bali terkait dengan layanan kepemiluan ini. "Kami tetap menerima saran-saran dari elemen masyarakat. Karena KPU Bali kan menjadi pilot project dalam pelaksanaan pemilu dan layanan kepemiluan yang berintegritas," ujar mantan Ketua Kabupaten Bangli ini. 7 nat