Dirjen Bimas Hindu Gelar Dialog dengan MDA Bali

Tujuannya untuk menggali informasi dan pokok perkara berbagai permasalahan yang dihadapi umat Hindu, khususnya polemik International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) alias Hare Krisna.

“Kami mau mendengarkan keseluruhan aspirasi dari masyarakat Hindu khususnya di Bali, agar solusi yang kami dapatkan nantinya benar-benar menjadi solusi yang terbaik dan terus menjadikan Bali sebagai barometer toleransi Indonesia," ujar Tri Handoko dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/8).

Tri Handoko juga mengungkapkan, selama ini Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI terus berkoordinasi secara aktif dengan berbagai lembaga pemerintah lainnya untuk menyusun skema penyelesaian permasalahan ISKCON. “Sebelum ke Bali, kami sempat beberapa kali menggelar rapat lintas sektor untuk menerima masukan juga. Karena banyak aspek formal yang harus kita kaji dan pertimbangkan," imbuh Tri Handoko. Tri Handoko berharap, Bali akan terus menjadi barometer toleransi di Indonesia.

"Bali dikenal sebagai salah satu provinsi yang toleran di Indonesia, jangan sampai permasalahan ini menjadikan Bali keluar dari barometer toleransi di Indonesia," kata Tri Handoko. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadikan Tahun 2022 sebagai Tahun Toleransi.

Untuk itu, Bali harus terlibat sebagai contoh. "MDA Bali pun, saya harap menjadi penggerak toleransi di Bali," ucap pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT ini.

Selain Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI dan pengurus MDA Bali, dialog juga melibatkan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara, Utusan Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad serta Staf Khusus Menteri Agama RI Wibowo Prasetyo dan Abdul Qodir.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara pun menanyakan secara langsung beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada MDA Bali. "Komnas HAM sebenarnya sudah menerima surat dan kajian dari MDA Bali, namun kami ingin lebih jauh berdialog mengetahui latar belakang dan perspektif soal kasus ISKCON ini," kata Beka Ulung.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua MDA Bali yang diwakili oleh Wakil Bidang Kelembagaan SDM dan Pemerintahan, Made Wena menyampaikan bahwa gerakan yang dilakukan MDA Bali merupakan bagian dari keresahan masyarakat Hindu khususnya di Bali yang lekat dengan adat, tradisi dan upakara.

“Ada beberapa aktivitas dan pokok-pokok permasalahan yang secara langsung dan tidak langsung kami indikasikan menyinggung dan melecehkan tatanan beragama sesuai dengan ajaran Hindu khususnya Bali," ucap Made Wena.

Pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut pun, melahirkan beberapa catatan penting. Antara lain, selama proses pencarian solusi, setiap unsur kelembagaan bersama-sama mencegah terjadinya eskalasi nasional dan solusi yang akan dihadirkan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjaga tatanan kehidupan beragama di Indonesia. *k22