Bupati Giri Prasta Ikuti Rapat Paripurna DPRD Badung

Rapat paripurna mengagendakan penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan, rancangan perubahan APBD, serta rancangan perubahan penjabaran APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2021. Meski dalam situasi pendapatan daerah yang menurun, Bupati Giri Prasta menegaskan berkomitmen memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

Bupati Giri Prasta mengatakan, proses penyusunan RKPD perubahan, rancangan KUPA dan PPAS perubahan, rancangan perubahan APBD maupun rancangan perubahan penjabaran APBD Badung tahun anggaran 2021, masih dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19. Menurutnya, pandemi ini telah menimbulkan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi, terutama pada sektor pariwisata yang menjadi andalan pemasukan pendapatan Badung.

“Proyeksi APBD perubahan tahun anggaran 2021 yang telah dirancang masih sangat memungkinkan disesuaikan berdasarkan dinamika perkembangan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Dalam kesempatan ini saya berharap ada satu pembahasan yang detail dan konstruktif oleh dewan, sehingga hasilnya tetap memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat,” ujar Bupati Giri Prasta.

Lebih lanjut, bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang itu mengatakan rancangan pendapatan daerah perubahan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2.945.977.798.309, turun sebesar Rp 854.988.448.984 atau 22,49 persen dari APBD induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp 3.800.966.247.293. Untuk belanja daerah perubahan dirancang sebesar Rp 3.254.139.007.092, turun sebesar Rp 546.827.240.201 atau 14,39 persen dari APBD induk tahun anggaran 2021. Meski Badung cukup terdampak akibat pandemi Covid-19, Bupati Giri Prasta menegaskan, beberapa program santunan untuk masyarakat akan tetap dijalankan. “Contoh, jangan disalah artikan Kartu Badung Sehat itu tidak berfungsi, ini tetap berfungsi, cuma belum diatur oleh regulasi yang ada dalam SIPD. Namun, tetap kami carikan jalan keluar dan kami berupaya semaksimal mungkin bagaimana agar bisa memberikan sebuah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada warga Badung,” tegasnya.

Rapat paripurna yang digelar secara hybrid tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata dan Wakil Ketua DPRD Badung Wayan Suyasa. Turut dihadiri pula oleh Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Forkopimda Badung, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung, pimpinan instansi vertikal dan para direksi perusahaan daerah.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyampaikan, penjelasan yang disampaikan oleh bupati dinilai sudah efektif dan efisien. Selain itu, ada sisi prioritas yang masih diutamakan seperti 21,35 persen untuk pendidikan dan 11,36 persen untuk kesehatan. “Pembangunan fisik dan infrastruktur juga sekitar Rp 102 miliar. Artinya masih ada prioritas untuk jalan tani, perbaikan jalan, peningkatan jalan masih dilakukan. Karena perekonomian itu kan tergantung dari lancarnya arus lalu lintas. Jadi rancangan ini sangat efektif dan efisien,” kata Parwata. *ind