Tiga Fraksi DPRD Badung Berikan Catatan

Ketiga fraksi meminta tenaga kesehatan (nakes) diperhatikan, pemulihan ekonomi, serta pengoptimalan pendapatan daerah. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa, dan sejumlah anggota Dewan Badung. Hadir Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa. Sementara Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyaksikan secara virtual.

Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Gusti Lanang Umbara meminta agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih intens kepada para nakes yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terpapar Covid-19. Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan kepada pihak terkait yang menangani bidang pendidikan agar melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengevaluasi kesiapan prasarana yang dibutuhkan terkait dengan pembelajaran tatap muka.

“Terkait penanganan Covid-19 yang terus mengalami peningkatan dan kewajiban melakukan isolasi terpusat (isoter), kami Fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar pemerintah fokus terhadap bed occupancy rate (BOR),” ujar Lanang Umbara.

Sementara Fraksi Golkar yang dibacakan Nyoman Suka juga memberi beberapa masukan termasuk pengisian alat kesehatan di RSD Mangusada, terutam gedung baru. Pada bidang ketenagakerjaan, diperlukan adanya upaya menekan angka pengangguran. Angka ini semakin melebar berdasarkan data BPS di tahun 2019, 0,38 persen menjadi 6,92% di tahun 2020. Hal ini disinyalir berhentinya kegiatan di sektor pariwisata. “Para pengusaha di sektor tersebut memberhentikan kegiatan usahanya. Di sisi lain sebagai bentuk tanggung jawab terutama yang sudah lama berusaha di Kabupaten Badung, untuk menggugah mereka membantu masyarakat melalui program CSR-nya,” kata Suka.

Sedangkan Fraksi Badung GeDe (Gerindra-Demokrat) yang dibacakan oleh Made Wijaya meminta agar pemerintah menguatkan UMKM dan koperasi yang berbasis pada sektor primer dalam menunjang ekonomi kerakyatan, melalui meningkatkan perannya masing-masing. Realisasi belanja tak terduga diminta agar tepat sasaran, efisien, efektif, dan transparan, sehingga dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

“Kami juga sampaikan terima kasih atas usaha pemerintah memberikan bantuan pada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Namun perlu dilakukan singkronisasi informasi data dengan baik, antara Disdukcapil, Dinas Sosial, maupun bank penyalur, sehingga masyarakat penerima tidak mengalami kendala,” kata Wijaya.

Sementara, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, mengatakan seluruh fraksi sudah memberikan PU terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021 dan Ranperda Perubahan APBD 2021. Ada yang menyoal agar pemerintah fokus terhadap turunnya sektor pariwisata, penanganan Covid-19, mengoptimalkan pendapatan, pemulihan ekonomi serta perhatian pemerintah terhadap tenaga kesehatan (nakes). “Semua diharapkan bergerak. Kami sepakat prioritas penanganan Covid-19,” ujarnya ditemui usai rapat paripurna. *ind