Mahasiswa Desak Jokowi Mundur

 
JAKARTA, NusaBali
Beberapa tuntutan itu berbunyi turunkan kenaikan tarif Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polri dan tarif listrik golongan 900 VA. “Jika tidak Jokowi harus mundur (sebagai Presiden),” kata seorang orator di tengah massa Aksi Bela Rakyat, Jakarta, Kamis (12/1) seperti dilansir cnnindonesia.
 
Hingga sore kemarin massa masih menggelar aksi di depan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat. Mereka berusaha menjebol barisan polisi yang membentuk barikade. Seruan lantang menantang polisi keluar dari pengeras suara yang digunakan massa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa dalam Aksi Bela Rakyat. Suara itu diucapkan dari salah seorang orator yang berdiri di atas mobil komando. “Pak, kami tidak takut. Pak, kami tidak takut. Hidup mahasiswa,” ujarnya.
 
Tantangan itu disampaikan lantaran massa tidak diberi akses menuju Istana Negara untuk mengajukan tuntutannya di hadapan Jokowi. Sebelum menantang, massa sempat bersitegang dengan personel kepolisian. Barikade polisi menutup jalan menuju Istana Negara.
 
Aksi saling dorong, hingga timpukan botol air mineral sempat terjadi dalam momen tersebut. Sejumlah polisi wanita yang ditempatkan di garda terdepan pun lari tunggang langgang ketika massa BEM berusaha menembus barikade.
 
Setelah keributan mereda, orator meminta massa BEM tetap semangat dan satu komando. Ia meminta massa tak mudah diprovokasi oleh oknum. “Satu komando. Satu perjuangan,” pekiknya.
 
Koordinator aksi, Bagus Tito menyampaikan, massa akan bertahan hingga Jokowi memenuhi tuntutannya untuk mencabut PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang tarif baru PNPB Polri, membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mencabut kebijakan kenaikan tarif listrik kategori 900 VA dan kembali menyalurkan subsidi bagi pengguna listrik golongan tersebut.

"Kami akan bertahan. Ini merupakan reformasi," ujarnya di atas mobil pengeras suara di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (12/1).
 
BEM seluruh Indonesia mengagendakan unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah di 19 daerah se-Indonesia, termasuk di Jakarta. Mereka menamakan aksinya sebagai aksi unjuk rasa bela rakyat #121.
 
Kantor Staf Presiden menyatakan telah menerima sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh massa BEM itu. Deputi V Bidang Politik KSP Eko Sulistyo mengatakan, aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan massa diterima langsung oleh Kepala KSP Teten Masduki di dalam komplek Istana Negara. “Tiga perwakilan telah diterima oleh Kepala KSP. Ada dialog dan kesepakatan,” ujar Eko di atas mobil orasi milik massa BEM.

Eko menyampaikan, ada empat poin kesepakatan dari hasil pertemuan antara pemerintah dan perwakilan massa. Keempat poin itu dituangkan di dalam sebuah kertas yang ditandatangani oleh kedua pihak.

Empat poin yang disepakati dalam pertemuan itu, yaitu pertama, pemerintah menjamin tidak akan ada kelangkaan bahan bakar minyak di seluruh daerah.

Kedua, pemerintah berjanji dampak kenaikan bbm non subsidi tidak akan berdampak pada kenaikan bahan pokok. Ketiga, pemerintah menjamin kenaikan tarif dasar listrik untuk kepentingan rakyat.

Terakhir, kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak Polri dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik Kepolisian. *