Pembangunan Tertunda, Dewan Dorong RSU Bangli 'Ngutang'
DPRD Bangli mendorong manajemen Rumah Sakit Umum (RSU) Bangli melakukan terobosan agar bisa segera menuntaskan pembangunanan di rumah sakit yang masih tertunda.
BANGLI, NusaBali
Salah satunya dengan melakukan pinjaman atau ngutang untuk pembiayaan. Jika hanya mengandalkan pembiayaan dari APBD, pembangunan RSU Bangli diperkirakan sulit tuntas dalam waktu dekat. Di pihak lain, sebagai lembaga atau badan pelayanan umum, RSU wajib memberikan pelayanan yang prima dan profesional kepada masyarakat.
Hal tersebut mencuat dalam rapat kerja DPRD Bangli dengan Manajemen RSU Bangli, Jumat (13/1). “Sebagai lembaga pelayanan umum yang menghasilkan, rumah sakit bisa melakukan pinjaman,” tegas I Made Sudiasa, salah seorang anggota Komisi III. Dikonfirmasi usai raker, Sudiasa menyatakan prihatin dengan lambannnya penyelesaian pembangunan RSU Bangli. Karena itulah mesti ada terobosan pembiayaan, untuk mempercepat proses pembangunan. Idealnya pembangunan rumah sakit dilakukan sekaligus, tidak dengan bertahap. Apalagi dalam setiap tahap, pembangunan fisiknya relatif kecil. “Membangun sekaligus, agar prima memberi pelayanan,” tegas Sudiarsa, politisi asal Desa Undisan, Kecamatan Tembuku.
Dewan, lanjut Sudiarsa, memahami keterbatasan kemampuan keuangan daerah (pemkab), sehingga tak langsung memplot anggaran besar untuk menuntaskan pembangunan rumah sakit. “Karena alasan itulah kami dorong untuk melakukan pinjaman,” ujarnya.
Kata Sudiarsa, tak hanya mendorong, namun memang secara aturan memungkinkan. Jika memang dapat pinjaman, angsurannya bisa dibayar dari anggaran RSU Bangli yang diplot dalam APBD setiap tahun. “Kan dari sana bisa mengangsurnya,” tandas Sudiasa.
Direktur RSU Bangli dr I Wayan Sudiana, menyatakan untuk pinjaman ini perlu kesepakatan bersama di pemkab, seperti dengan Bappeda dan yang lain. “Soal pinjaman itu kan harus ada perda-nya,” ujar dr Sudiana. Dia pun menyebut beberapa RSU di luar Bangli yang telah melakukan langkah peminjaman tersebut. Dikatakan, rumah sakit tersebut ada yang sudah melakukan pinjaman, ada yang masih dalam proses. “Kalau memang sepakat, kami (RSU Bangli) tentu juga harus punya DED,” papar Sudiana.
Ditanya soal sarana dan prasarana RSU Bangli, Sudiana menyatakan masih kekurangan. Salah satunya kekurangan tempat tidur. Saat ini jumlah tempat tidur di RSU Bangli, 177 unit. Idealnya mesti ada 300 tempat tidur. Jumlah 300 tempat tidur mengacu standar nasional 1 : 1.000 ratio tempat tidur dengan penduduk. Dikatakan jumlah penduduk Bangli saat ini sekitar 285 jiwa atau mendekati 300 ribu jiwa. Karena baru tersedia 177 tempat tidur, masih kekurangan 123 tempat tidur untuk memenuhi ratio standar nasional 1 : 1.000. Sedang peralatan kesehatan (alkes) beberapa di antaranya sudah ada, seperti alat cuci darah, CT scan, dan lainnya. Pola pengadaannya, dengan pola kerja sama operasional alat (KSO),” ujar Sugiana. Dikatakannya, untuk penuntasan pembangunan RSU Bangli termasuk dengan pengadaan alat, dia perkirakan perlu Rp 150 miliar. Jumlah tersebut secara garis besar dibagi dua, Rp 100 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp 50 miliar untuk pengadaan alkses. * k17
Hal tersebut mencuat dalam rapat kerja DPRD Bangli dengan Manajemen RSU Bangli, Jumat (13/1). “Sebagai lembaga pelayanan umum yang menghasilkan, rumah sakit bisa melakukan pinjaman,” tegas I Made Sudiasa, salah seorang anggota Komisi III. Dikonfirmasi usai raker, Sudiasa menyatakan prihatin dengan lambannnya penyelesaian pembangunan RSU Bangli. Karena itulah mesti ada terobosan pembiayaan, untuk mempercepat proses pembangunan. Idealnya pembangunan rumah sakit dilakukan sekaligus, tidak dengan bertahap. Apalagi dalam setiap tahap, pembangunan fisiknya relatif kecil. “Membangun sekaligus, agar prima memberi pelayanan,” tegas Sudiarsa, politisi asal Desa Undisan, Kecamatan Tembuku.
Dewan, lanjut Sudiarsa, memahami keterbatasan kemampuan keuangan daerah (pemkab), sehingga tak langsung memplot anggaran besar untuk menuntaskan pembangunan rumah sakit. “Karena alasan itulah kami dorong untuk melakukan pinjaman,” ujarnya.
Kata Sudiarsa, tak hanya mendorong, namun memang secara aturan memungkinkan. Jika memang dapat pinjaman, angsurannya bisa dibayar dari anggaran RSU Bangli yang diplot dalam APBD setiap tahun. “Kan dari sana bisa mengangsurnya,” tandas Sudiasa.
Direktur RSU Bangli dr I Wayan Sudiana, menyatakan untuk pinjaman ini perlu kesepakatan bersama di pemkab, seperti dengan Bappeda dan yang lain. “Soal pinjaman itu kan harus ada perda-nya,” ujar dr Sudiana. Dia pun menyebut beberapa RSU di luar Bangli yang telah melakukan langkah peminjaman tersebut. Dikatakan, rumah sakit tersebut ada yang sudah melakukan pinjaman, ada yang masih dalam proses. “Kalau memang sepakat, kami (RSU Bangli) tentu juga harus punya DED,” papar Sudiana.
Ditanya soal sarana dan prasarana RSU Bangli, Sudiana menyatakan masih kekurangan. Salah satunya kekurangan tempat tidur. Saat ini jumlah tempat tidur di RSU Bangli, 177 unit. Idealnya mesti ada 300 tempat tidur. Jumlah 300 tempat tidur mengacu standar nasional 1 : 1.000 ratio tempat tidur dengan penduduk. Dikatakan jumlah penduduk Bangli saat ini sekitar 285 jiwa atau mendekati 300 ribu jiwa. Karena baru tersedia 177 tempat tidur, masih kekurangan 123 tempat tidur untuk memenuhi ratio standar nasional 1 : 1.000. Sedang peralatan kesehatan (alkes) beberapa di antaranya sudah ada, seperti alat cuci darah, CT scan, dan lainnya. Pola pengadaannya, dengan pola kerja sama operasional alat (KSO),” ujar Sugiana. Dikatakannya, untuk penuntasan pembangunan RSU Bangli termasuk dengan pengadaan alat, dia perkirakan perlu Rp 150 miliar. Jumlah tersebut secara garis besar dibagi dua, Rp 100 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp 50 miliar untuk pengadaan alkses. * k17
Komentar