TAPD dan DPRD Klungkung Gelar Rakor

Rakor dengan agenda tunggal membahas Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2021.

Dari Tim TAPD dipimpin Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra, dan legislatif dipimpin oleh Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom. Sekda Winastra mengatakan Pemkab Klungkung membuat proyeksi ekonomi sebagai persiapan kebijakan apabila situasi pandemi Covid-19 belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2021 perlu disesuaikan, terutama karena adanya perbedaan realisasi dan proyeksi keuangan. Perbedaan tersebut, di antaranya pada kelompok pembiayaan daerah. Seperti penetapan besaran saldo lebih perhitungan anggaran tahun 2020 yang lebih kecil dari yang ditetapkan dalam APBD Klungkung rahun 2021. "Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan perubahan APBD Tahun 2021," ujar Sekda Winastra.

Untuk itu, jelas dia, Pemkab Klungkung terus mendorong peningkatan pendapatan khususnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pada tahun 2021, penerimaan dari PAD akan mengalami tekanan yang luar biasa, akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Adanya kondisi tersebut, ditambah menurunnya pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, mendorong Pemkab untuk terus mengoptimalkan penerimaan PAD, baik di sisi pajak daerah dan retribusi daerah.

Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom mengatakan, rapat koordinasi ini untuk mencari titik temu masalah anggaran yang terbaik untuk kepentingan rakyat Klungkung. Dirinya selaku Ketua DPRD KLungkung berharap untuk anggaran triwulan I bisa berjalan dengan baik.

Dalam rapat itu juga dibahas rasionalisasi anggaran daerah untuk penanganan Covid-19, dan ATK (alat tulis kantor) menjadi pengeluaran yang cukup banyak terkena rasionalisasi anggaran.

Untuk itu, anggota DPRD Klungkung dari Fraksi Gerindra Anak Agung Gde Sayang Suparta mengusulkan pengadaan gadget tablet untuk menghemat pengeluaran ATK (alat tulis kantor), terutama penggunaan kertas. "Pengeluaran ATK dapat dikurangi dengan pengadaan gadget tablet," ujar Agung Sayang.

Dengan gadget itu, jelas dia, dalam setiap aktivitas tidak lagi menggunakan banyak kertas yang saat ini sudah kurang efektif dan efesien di tengah maraknya digitalisasi. Kata Agung Sayang, gaget tablet bisa menjadi aset daerah, dan bisa dikembalikan saat masa jabatan selesai.

"Kami bukannya mengatakan susah (apabila memakai kertas). Tapi kan kasian kertas ini dibuang-buang. Untuk undangan saja udah bisa lewat WhatsApp," ujar Agung Sayang.

Menanggapi usulan tersebut, Sekda Winastra mengatakan, usulan pengadaan gadget tablet tersebut saat ini masih sebatas wacana atau aspirasi. Untuk usulan itu, nanti agar dibuat oleh Sekwan. Mekanismenya ada rencana kebutuhan barang yang dikaji oleh OPD. Oleh karena itu, tidak bisa langsung disetujui, ada mekanisme sebelum penganggar. "Pemkab saat ini sudah melakukan menghematan ATK setelah penerapan e-surat," ujar Sekda Winastra. *wan