RDTR Bandara Ditarget Jadi Perbup di 2022
Penyusunan RDTR Bandara Bali Baru di Desa Sumberkelampok Dimantapkan Lewat FGD
Pengembangan kawasan Bandara Bali Baru akan difokuskan di tiga desa penyangga, yakni Desa Sumberkima, Desa Pejarakan, dan Desa Pemu-teran
SINGARAJA, NusaBali
Materi teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Prioritas Nasional Bandara Bali Baru, yang akan dibangun di Desa Sukmberkelampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, kembali dimantapkan Kementerian Agraria Penataan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Focus Group Discussion (FGD), Kamis (9/9). Targetnya, tahun depan RTDR Bandara Bali Baru sudah jadi Peraturan Bupati (Perbup) Buleleng.
FGD terkait materi teknis RDTR Prioritas Nasional Bandara Bali Baru, Kamis kemarin, digelar di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. FGD tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait dari pemerintah pusta, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, unsur adat, hingga tokoh masyarakat.
Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian ATR/BPN, Reny Windyawati, mengatakan untuk memantapkan penyusunan materi teknis RDTR Bandara Bali Baru, diperlukan 5 kali FGD. Menurut Reny Windyawati, masukan dari instansi terkait dan unsur masyarakat akan menjadi pertimbangan penyusunan RDTR Bandara Bali Baru.
“Kajian teknis target tahun ini diselesaikan. Tahun depan agar bisa dijalankan komitmen pemerintah daerah untuk legalisasi menjadi Peraturan Bupati (Perbup) Buleleng,” ujar Reny Windyawati saat membuaka kefiatan FGD secara virtual, Kamis kemarin.
Reny menyebutkan, materi kajian teknis RDTR Bandara Bali Baru yang disusun saat ini dilakukan untuk regulasi 20 tahun ke depan. Namun, Renny meminta pembahasan detail untuk rencana 5 tahun pertama.
“Penataan struktur ruang, pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi harus menjadi perhatian utama. Sehingga, rencana penyiapan pengembangan wilayah sejalan dengan rencana pembangunan Bandara Bali Baru di Desa Sumberkelampok,” katanya.
Sementara itu, Konsultan Perencana PT Nadhira, Dr Sadar Yuni Raharjo, dalam FGD kemarin memaparkan sejumlah perencanaan yang akan dituangkan sebagai materi teknis RDTR. Disebutkan, Bandara Bali Baru dari materi teknis bakal dibangun di lahan seluas 4.902 hektare di Desa Sumberkelampok.
Peta lahan yang akan dibangun bandara, batas utara adalah Desa Sumberkelampok dan Laut Bali. Sementara batas selatan bandara adalah Desa Sumberkelampok, Desa Pejarakan (Kecamatan gerokgak), Desa Sumberkima (Kecamatan Gerokgak), dan Desa Pemuteran (Kecamatan Gerokgak). Sebaliknya, batas timur bandara adalah Desa Pemuteran dan batas barat adalah Desa Sumberkelampok.
Menurut Yuni Raharjo, Bandara Bali Baru yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) akan dibangun dengan konsep green airport. Rancangan pun diatur sedemikian rupa, sehingga dapat meminimalisasi aktivitas di kawasan inti bandara.
Sedangkan pengembangan kawasan bandara, kata Yuni Raharjo, akan difokuskan di tiga desa penyangga, yakni Desa Sumberkima, Desa Pejarakan, dan Desa Pemuteran. Pengembangan kawasan bandara ini terutama untuk pengembangan pariwisata, perdagangan, dan jasa.
Sejumlah struktur ruang juga dirancang untuk menunjang keberadaan Bandara Bali Baru di Desa Sumberkelampok, yang diprediksi dapat menyerap 5.000 tenaga kerja. Rancangan itu mulai dari jaringan transportasi energi kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan drainase, persampahan, hingga pengelolaan air limbah.
“Kita sebenarnya menyusun kawasan sekitar bandara yang akan dikembangkan dalam kurun wkatu 20 tahun ke depan. FGD ini untuk menyinkronkan rencana pemerintah pusat dengan Pemrpov, Pemkab, kecamatan, perbekel, hingag desa adat. Kalau sinkron, semua berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan. RDTR ini mengantisipasi perkembangan kawasan,” jelas Yuni Raharjo.
Di sisi lain, Sekda Kabupaten Buleleng I Gede Suyasa---yang hadir dalam FGD mewakili Bupati Putu Agus Suradnyana---menegaskan dalam penyusunan RDTR Bandara Bali Baru, dibutuhkan analisas yang tajam, detail, dan sensitif. Menurut Suyasa, Pemkab Buleleng sejauh ini mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan nasional.
“Kita hanya berharap ada bandara di Buleleng. Hasil diskusi akan dipakai menyusun RDTR, karena kegiatan merupakan proyek pusat, bukan daerah. Untuk menyempurnakan RDTR, target dilakukan 5 kali FGD. Kalau sudah 5 kali cukup stakeholder terpenuhi, tentu tahun depan akan disepakati semua, harus ditetapkan jadi Perbup Buleleng,” tandas Suyasa.
Terkait sejumlah masukan dan pertanyaan dari peserta FGD, menurut Suyasa, tetap menjadi masukan kritis untuk pengembangan Buleleng ke arah positif ke depan. “Sehingga RDTR yang ditetapkan nanti menghasilkan regulasi kuat yang dapat mengakomodasi semua kepentingan, regulasi yang dapat mengantarkan masyarakat Buleleng lebih sejahtera,” papar birokrat asal Desa/Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
Sebelumnya, FGD Penyusunan RDTR Bandara Bali Baru juga sudah sempat digelar di sebuah hotel kawasan Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, 25 Mei 2021 lalu. FGD kala itu bahkan dihadiri langsung Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana. Sesuai kesepakatan dalam FGD tersebut, Desa Sumberkelampok menjadi Zona Inti Bandara Bali Baru, karena bersebelahan langsung dengan Taman Nasional Bali Barat.
Sedangkan tiga desa tetangga dipetakan menjadi Zona Penunjang, masing-masing Desa Pejarakan, Desa Sumberkima, dan Desa Pemuteran. “Ketiga desa jadi Zona Penunjang, baik pengembangan industri, pergudangan, pelabuhan, maupun akomodasi,” papar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Buleleng, I Putu Adiptha Eka Putra, seusai FGD kala itu.
Sementara, Bupati Agus Suradnyana mengatakan pembangunan Bandara Bali Baru di Desa Sumberkelampok sudah masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Karenanya, proyek ini diharapkan berjalan dengan lancar. “Ini sesuai dengan prioritas arahan nasional yang dikeluarkan Presiden. Jadi, tidak ada lagi orang-orang yang menghalangi pembangunan Bandara Bali Baru di Buleleng ini,” tegas Agus Suradnyana.
Mnurut Agus Suradnyana, keberadaan bandara internasional di Desa Sumberkelampok akan memberikan keseimbangan sektor pariwisata antara Bali Selatan dan Bali Utara. Terlebih, saat ini struktur ekonomi makro Bali telah bergeser dari pertanian ke industri pariwisata. “Kearifan lokal di bidang sosial dan budaya menjadi penting untuk men-jaga ketahanan ekonomi Bali secara makro,” terang Bupati yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng ini. *k23
FGD terkait materi teknis RDTR Prioritas Nasional Bandara Bali Baru, Kamis kemarin, digelar di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. FGD tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait dari pemerintah pusta, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, unsur adat, hingga tokoh masyarakat.
Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian ATR/BPN, Reny Windyawati, mengatakan untuk memantapkan penyusunan materi teknis RDTR Bandara Bali Baru, diperlukan 5 kali FGD. Menurut Reny Windyawati, masukan dari instansi terkait dan unsur masyarakat akan menjadi pertimbangan penyusunan RDTR Bandara Bali Baru.
“Kajian teknis target tahun ini diselesaikan. Tahun depan agar bisa dijalankan komitmen pemerintah daerah untuk legalisasi menjadi Peraturan Bupati (Perbup) Buleleng,” ujar Reny Windyawati saat membuaka kefiatan FGD secara virtual, Kamis kemarin.
Reny menyebutkan, materi kajian teknis RDTR Bandara Bali Baru yang disusun saat ini dilakukan untuk regulasi 20 tahun ke depan. Namun, Renny meminta pembahasan detail untuk rencana 5 tahun pertama.
“Penataan struktur ruang, pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi harus menjadi perhatian utama. Sehingga, rencana penyiapan pengembangan wilayah sejalan dengan rencana pembangunan Bandara Bali Baru di Desa Sumberkelampok,” katanya.
Sementara itu, Konsultan Perencana PT Nadhira, Dr Sadar Yuni Raharjo, dalam FGD kemarin memaparkan sejumlah perencanaan yang akan dituangkan sebagai materi teknis RDTR. Disebutkan, Bandara Bali Baru dari materi teknis bakal dibangun di lahan seluas 4.902 hektare di Desa Sumberkelampok.
Peta lahan yang akan dibangun bandara, batas utara adalah Desa Sumberkelampok dan Laut Bali. Sementara batas selatan bandara adalah Desa Sumberkelampok, Desa Pejarakan (Kecamatan gerokgak), Desa Sumberkima (Kecamatan Gerokgak), dan Desa Pemuteran (Kecamatan Gerokgak). Sebaliknya, batas timur bandara adalah Desa Pemuteran dan batas barat adalah Desa Sumberkelampok.
Menurut Yuni Raharjo, Bandara Bali Baru yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) akan dibangun dengan konsep green airport. Rancangan pun diatur sedemikian rupa, sehingga dapat meminimalisasi aktivitas di kawasan inti bandara.
Sedangkan pengembangan kawasan bandara, kata Yuni Raharjo, akan difokuskan di tiga desa penyangga, yakni Desa Sumberkima, Desa Pejarakan, dan Desa Pemuteran. Pengembangan kawasan bandara ini terutama untuk pengembangan pariwisata, perdagangan, dan jasa.
Sejumlah struktur ruang juga dirancang untuk menunjang keberadaan Bandara Bali Baru di Desa Sumberkelampok, yang diprediksi dapat menyerap 5.000 tenaga kerja. Rancangan itu mulai dari jaringan transportasi energi kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan drainase, persampahan, hingga pengelolaan air limbah.
“Kita sebenarnya menyusun kawasan sekitar bandara yang akan dikembangkan dalam kurun wkatu 20 tahun ke depan. FGD ini untuk menyinkronkan rencana pemerintah pusat dengan Pemrpov, Pemkab, kecamatan, perbekel, hingag desa adat. Kalau sinkron, semua berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan. RDTR ini mengantisipasi perkembangan kawasan,” jelas Yuni Raharjo.
Di sisi lain, Sekda Kabupaten Buleleng I Gede Suyasa---yang hadir dalam FGD mewakili Bupati Putu Agus Suradnyana---menegaskan dalam penyusunan RDTR Bandara Bali Baru, dibutuhkan analisas yang tajam, detail, dan sensitif. Menurut Suyasa, Pemkab Buleleng sejauh ini mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan nasional.
“Kita hanya berharap ada bandara di Buleleng. Hasil diskusi akan dipakai menyusun RDTR, karena kegiatan merupakan proyek pusat, bukan daerah. Untuk menyempurnakan RDTR, target dilakukan 5 kali FGD. Kalau sudah 5 kali cukup stakeholder terpenuhi, tentu tahun depan akan disepakati semua, harus ditetapkan jadi Perbup Buleleng,” tandas Suyasa.
Terkait sejumlah masukan dan pertanyaan dari peserta FGD, menurut Suyasa, tetap menjadi masukan kritis untuk pengembangan Buleleng ke arah positif ke depan. “Sehingga RDTR yang ditetapkan nanti menghasilkan regulasi kuat yang dapat mengakomodasi semua kepentingan, regulasi yang dapat mengantarkan masyarakat Buleleng lebih sejahtera,” papar birokrat asal Desa/Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.
Sebelumnya, FGD Penyusunan RDTR Bandara Bali Baru juga sudah sempat digelar di sebuah hotel kawasan Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, 25 Mei 2021 lalu. FGD kala itu bahkan dihadiri langsung Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana. Sesuai kesepakatan dalam FGD tersebut, Desa Sumberkelampok menjadi Zona Inti Bandara Bali Baru, karena bersebelahan langsung dengan Taman Nasional Bali Barat.
Sedangkan tiga desa tetangga dipetakan menjadi Zona Penunjang, masing-masing Desa Pejarakan, Desa Sumberkima, dan Desa Pemuteran. “Ketiga desa jadi Zona Penunjang, baik pengembangan industri, pergudangan, pelabuhan, maupun akomodasi,” papar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Buleleng, I Putu Adiptha Eka Putra, seusai FGD kala itu.
Sementara, Bupati Agus Suradnyana mengatakan pembangunan Bandara Bali Baru di Desa Sumberkelampok sudah masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Karenanya, proyek ini diharapkan berjalan dengan lancar. “Ini sesuai dengan prioritas arahan nasional yang dikeluarkan Presiden. Jadi, tidak ada lagi orang-orang yang menghalangi pembangunan Bandara Bali Baru di Buleleng ini,” tegas Agus Suradnyana.
Mnurut Agus Suradnyana, keberadaan bandara internasional di Desa Sumberkelampok akan memberikan keseimbangan sektor pariwisata antara Bali Selatan dan Bali Utara. Terlebih, saat ini struktur ekonomi makro Bali telah bergeser dari pertanian ke industri pariwisata. “Kearifan lokal di bidang sosial dan budaya menjadi penting untuk men-jaga ketahanan ekonomi Bali secara makro,” terang Bupati yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng ini. *k23
Komentar