Masyarakat Minta Kawasan Suci Buleleng Barat Tetap Dilindungi

Hal tersebut terungkap saat Focus Group Discusion (FGD) penyusunan materi teknik RDTR Bandara Bali Baru yang dilangsungkan di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Kamis (9/9) kemarin.

Wirdika menyebutkan rencana pola ruang RDTR Bandara Bali Baru agar tetap menjaga zona kawasan suci yang ada. Terlebih puluhan pura sad kahyangan yang ada di wilayah desa Pemuteran yang masuk sebagai desa penyangga bandara. Selama ini tak hanya sebagai tempat pemujaan umat Hindu, tetapi juga dikembangkan untuk destinasi wisata spriritual.

“Kami sangat mendukung adanya bandara. Tetapi yang kami minta hanya kawasan suci yang ada di Buleleng barat ini tetap dilindungi dan dijaga,” ucap Wirdika. Menurutnya keberadaan kawasan suci di Buleleng barat sangat disakralkan krama setempat. Selain itu, sejumlah pura yang masuk dalam pura Dang Kahyangan seperti Pura Pulaki, Pura Pabean, Pura Melanting, Kertha Kawat dan Mutering Jagat, Pura Menjangan hingga Pura Segara Rupek memiliki nilai historis sejarah penting untuk krama Bali.

Sementara itu, Konsultan Perencana PT Nadhira yang ditunjuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), sudah merancang pola ruang zona kawasan suci. Selain menyoal kawasan suci, FGD yang melibatkan instansi terkait dan unsur masyarakat, juga muncul pertanyaan keberadaan Bandar Udara Letkol Wisnu.

Terutama terkait Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). Konsultan Perencana PT Nadhira Dr Sadar Yuni Raharjo, pemerintah daerah menurutnya segera berkoordinasi dengan dinas terkait. Mengingat jarak antara Bandar Udara Letkol Wisnu yang saat ini dimanfaatkan oleh sekolah penerbangan, sangat dekat dengan rencana lokasi bandara di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. “Harus dikoordinasikan nanti bagaimana, karena kemarin saat kami menerbangkan drone untuk melakukan pemetaan harus izin dulu karena ada KKOPnya,” jelas Sadar. Menurutnya koordinasi tersebut, ranah pemerintah daerah.

Sementara itu Sekda Buleleng Gede Suyasa yang mewakili Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, khusus keberadaan bandara Letkol Wisnu akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

“Karena untuk kewenangan penentuan aerodrome dan sebagainya itu ijinnya dari Kementerian Perhubungan. Jadi Pemkab tidak bisa menentukan aerodrome, ijin-ijin penerbangan semuanya ada di Pusat. Ini masih proses, belum bahasa final,” ucap birokrat asal Desa/Kecamatan Tejakula Buleleng ini.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Kabupaten Buleleng I Putu Adiptha Ekaputra menambahkan terkait menjaga kawasan tempat suci, dia sangat setuju dengan usulan tersebut. Ia menegaskan kawasan suci bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

“Harus ada keseimbangan dan harmoni jangan sampai itu hilang, jadi semua pura yang kita miliki harus kita jaga, jangan sampai jadi kendala. Nanti diatur yang indah, yang bagus sehingga selain jadi objek wisata, juga berkontribusi untuk adat istiadat,” ujarnya. *k23