Pekerja Informal Didorong Daftar BPJS Naker

Pasalnya, kata dia, saat ini jumlah pekerja informal jauh lebih banyak dibanding pekerja formal atau pekerja penerima upah. Namun, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih didominasi oleh pekerja formal.

"Apalagi di masa pandemi ini, pekerja informal naik cukup signifikan. Jadi data Februari 2021 pekerja informal kita jumlahnya itu 59%, hampir 60% itu pekerja bukan penerima upah, sementara yang penerima upah 40%-an," ucapnya dalam keterangan tertulis, seperti dilansir detikcom, Senin (13/9).

Hal ini dia ungkapkan pada acara Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (11/9).

Menurutnya, baik pekerja formal maupun informal, keduanya memiliki risiko kerja. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini membuat siapa pun seharusnya merasa perlu untuk mendapatkan jaminan sosial.

"Bapak, Ibu, cobalah pikir keluarga, pikir istri/suami, pikirkan anak juga kalau mereka butuh pendidikan. Istri atau suami butuh untuk tetap survive karena risiko selalu menghampiri kita apapun pekerjaannya mulai dari kecelakaan kerja sampai meninggal," ucapnya.

"Ayo aware. Risiko kerja itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja," imbuhnya. Menurutnya, dengan membayar iuran program mulai Rp 16.800 per bulan, pekerja akan mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang manfaatnya berupa pengobatan tanpa batas biaya, serta Jaminan Kematian (JKm) yang manfaatnya akan diterima ahli waris jika peserta meninggal dunia berupa santunan uang tunai.

"Jadi kalau ada yang meninggal maka pendidikan anaknya ditanggung sampai perguruan tinggi. Kemudian yang di-cover tidak hanya 1 anak, tapi 2 anak. Itu salah satu cara kita melahirkan generasi-generasi baru yang masa depannya sudah kita pikirkan," ucapnya. *