DPRD Bali Reses, Banyak Terima Masukan soal PPDB
DENPASAR, NusaBali
Persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2021 masih menjadi aspirasi hangat yang dilontarkan masyarakat saat menerima anggota DPRD Bali yang sedang menyerap aspirasi masyarakat (reses).
Hal ini diungkapkan anggota Komisi II DPRD Bali dari Fraksi Golkar Dapil Denpasar I Ketut Suwandhi.
Suwandhi yang turun reses di Dapil Denpasar sampai akhir September mendatang mendorong pemerintah daerah mencari solusi dengan menambah atau membangun sarana pendidikan lagi. Selain itu proses transparan berkeadilan perlu menjadi semangat dalam PPDB tahun berikutnya.
Suwandhi menyebutkan PPDB masih menuai keluhan, karena urusan mencari sekolah oleh orangtua siswa di 2021 paling krusial. Ribuan siswa baik yang mencari SMP negeri dan SMA/SMK negeri tercecer. Persaingan masuk sekolah negeri luar biasa ketatnya. Situasi ini makin parah dalam masa pandemi Covid-19.
“Orangtua ingin anak-anak mereka diterima di sekolah negeri. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19, di mana ekonomi masyarakat terpuruk. Jadi mereka tidak bisa menjangkau sekolah swasta, pilihannya sekolah negeri. Tetap kapasitas sekolah negeri terbatas. Ke depan kita harapkan prosesnya lebih baik, berkeadilan, dan prosesnya transparan,” kata mantan Ketua DPD II Golkar Denpasar ini, Kamis (16/9).
Politisi senior Golkar asal Banjar Belaluan Sad Merta, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, menambahkan persoalan infrastruktur seperti jalan, gorong-gorong dan penataan trotoar, persoalan sampah maish menjadi keluhan masyarakat di Denpasar. “Termasuk masalah banjir dan penanganan sampah, hingga lampu penerangan jalan jadi keluhan warga,” ucap mantan Wakil Ketua DPRD Denpasar ini.
Selain masalah sekolah, infrastruktur, masalah bantuan hibah untuk pembangunan bale banjar, pembangunan pura juga menjadi aspirasi masyarakat saat menerima anggota DPRD Bali.
Anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi Gerindra I Ketut Juliarta yang menyerap aspirasi di dapilnya, Dapil Klungkung, mengatakan bantuan hibah untuk pembangunan bale banjar, pembangunan pura ini sangat dirasakan membantu masyarakat. “Namun apa daya, saat ini nilai bantuan hibah yang difasilitasi Dewan Bali terus melorot jumlahnya. Padahal hibah ini sangat besar dampaknya untuk memutar perekonomian masyarakat di desa-desa,” kata politisi asal Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, ini.
Selain itu, kata Juliarta, persoalan pemberian bantuan sosial saat pandemi Covid-19 dari pemerintah juga masih menjadi keluhan. Karena ada yang memang benar-benar berhak malah tidak dapat sama sekali. “Artinya ini belum merata diberikan kepada masyarakat. Yang benar-benar terdampak malah tidak pernah dapat bantuan sama sekali,” ucap Juliarta. *nat
Suwandhi menyebutkan PPDB masih menuai keluhan, karena urusan mencari sekolah oleh orangtua siswa di 2021 paling krusial. Ribuan siswa baik yang mencari SMP negeri dan SMA/SMK negeri tercecer. Persaingan masuk sekolah negeri luar biasa ketatnya. Situasi ini makin parah dalam masa pandemi Covid-19.
“Orangtua ingin anak-anak mereka diterima di sekolah negeri. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19, di mana ekonomi masyarakat terpuruk. Jadi mereka tidak bisa menjangkau sekolah swasta, pilihannya sekolah negeri. Tetap kapasitas sekolah negeri terbatas. Ke depan kita harapkan prosesnya lebih baik, berkeadilan, dan prosesnya transparan,” kata mantan Ketua DPD II Golkar Denpasar ini, Kamis (16/9).
Politisi senior Golkar asal Banjar Belaluan Sad Merta, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, menambahkan persoalan infrastruktur seperti jalan, gorong-gorong dan penataan trotoar, persoalan sampah maish menjadi keluhan masyarakat di Denpasar. “Termasuk masalah banjir dan penanganan sampah, hingga lampu penerangan jalan jadi keluhan warga,” ucap mantan Wakil Ketua DPRD Denpasar ini.
Selain masalah sekolah, infrastruktur, masalah bantuan hibah untuk pembangunan bale banjar, pembangunan pura juga menjadi aspirasi masyarakat saat menerima anggota DPRD Bali.
Anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi Gerindra I Ketut Juliarta yang menyerap aspirasi di dapilnya, Dapil Klungkung, mengatakan bantuan hibah untuk pembangunan bale banjar, pembangunan pura ini sangat dirasakan membantu masyarakat. “Namun apa daya, saat ini nilai bantuan hibah yang difasilitasi Dewan Bali terus melorot jumlahnya. Padahal hibah ini sangat besar dampaknya untuk memutar perekonomian masyarakat di desa-desa,” kata politisi asal Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, ini.
Selain itu, kata Juliarta, persoalan pemberian bantuan sosial saat pandemi Covid-19 dari pemerintah juga masih menjadi keluhan. Karena ada yang memang benar-benar berhak malah tidak dapat sama sekali. “Artinya ini belum merata diberikan kepada masyarakat. Yang benar-benar terdampak malah tidak pernah dapat bantuan sama sekali,” ucap Juliarta. *nat
Komentar