Defisit Riil APBD Bali Tembus Rp 500 Miliar

Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan defisit APBD Induk Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 riil mencapai Rp 500 miliar. Menurut Sugawa Korry, defisit kali ini tidak bisa lagi ditutupi dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya atau anggaran yang terealisasi dan kelebihan target tahun 2021. Dari presentasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Bali awal September 2021 lalu, kata Sugawa Korry, defisit anggaran Rp 500 miliar ini rencananya akan ditutup dengan pinjaman di Bank Pem-bangunan Daerah (BPD) Bali.

"Defisit riil APBD Bali ini artinya tidak bisa ditutup dengan SiLPA, sehingga solusi yang ditawarkan pihak eksekutif adalah minjam di BPD Bali," jelas Sugawa Korry, yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Bali, dalam keterangan persnya di Denpasar, Jumat (17/9).

Sugawa Korry menyebutkan, sebelumnya TAPD Pemprov Bali yang dipimpin Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan kepada DPRD Bali bahwa defisit Rp 1,01 triliun. Alasannya, pendapatan daerah di tahun 2021 dirancang Rp 2,7 triliun.

"Namun, kami menolaknya, karena realisasi pada semester I tahun 2021 saja (pendapatan daerah) hanya Rp 1,6 triliun. Logikanya, pada akhir tahun ini harusnya pendapatan akhir mencapai Rp 3,2 triliun. Dengan demikian, setelah dikaji, disepakati defisit Rp 500 miliar. Nah, menutupi defisit riil ini, alternatif yang ditawarkan eksekutif adalah meminjam ke BPD Bali," tegas politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini.

Kondisi stagnan pendapatan asli daerah (PAD) terakhir ini, kata Sugawa Korry, semakin diperparah dengan menurunnya dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada Pemprov Bali. Padahal, Bali akan melaksanakan Pileg/Pilpres 2024 dan Pilgub Bali 2024, yang memerlukan anggaran sekitar Rp 255 miliar (rancangan sementara KPU Bali, Red).

Menurut Sugawa Korry, Pemprov Bali tidak hanya harus mencari dana untuk pelaksanaan Pemilu 2024, namun juga mesti cari anggaran untuk membayar cicilan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pusat untuk pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di eks Galian C Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung. Untuk pembangunan PKB di Klungkung disiapkan dana PEN Rp 2,5 triliun.  "Tahun depan sudah harus membayar cicilan PEN Rp 187 miliar. Defisit riil ini baru pertama kali terjadi," papar Sugawa Korry.

Sugawa Korry pun mendorong Pemprov Bali untuk berupaya menggali potensi pendapatan, dengan menyeimbangkan pembangunan perekonomian masyarakat Bali. Kemudian, untuk pinjaman di BPD Bali, supaya dilakukan antisipasi dengan memenuhi prosedur dan aturan yang berlaku.

Sayangnya, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, yang juga Ketua TAPD Pemprov Bali, belum bisa dimintai komentar atas defisit riil Rp 500 miliar ini. Saat dihubungi per telepon, Jumat kemarin, Ponselnya bernada mailbox. *nat