Komisi II DPR Tekankan Efisiensi
Anggaran Pemilu Serentak 2024 Diusulkan Rp 86 Triliun
KPU RI dan jajarannya di daerah harus menyiapkan kiat-kiat efisiensi anggaran, namun tanpa harus mengurangi kualitas pesta demokrasi.
DENPASAR, NusaBali
Di tengah perekonomian yang masih terdampak Pandemi Covid-19, pemerintah harus siapkan anggaran Pemilu di tahun 2024 mencapai triliunan. Pelaksanaan Pemilu serentak Pileg/Pilpres/Pilkada 2024 diperkirakan bakal menelan dana tembus Rp 86 triliun lebih. Anggota Komisi II DPR RI dapil Bali dari Fraksi Golkar, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra alias Gus Adhi, di Denpasar, Rabu (15/9) mengatakan KPU RI dan jajarannya di Provinsi/Kabupaten/Kota harus menyiapkan kiat-kiat efisiensi anggaran tanpa harus mengurangi kualitas pesta demokrasi.
Kata Gus Adhi, KPU RI dan jajarannya akan diuji kelihaiannya dalam pelaksanaan pesta demokrasi serentak 2024 ini. Bagaimana tidak, pemilu serentak di masa perekonomian terdampak Pandemi Covid-19 adalah hal yang sulit dan dilematis. Satu sisi pemilu harus menerapkan protokol kesehatan ketat untuk mencegah penularan Covid-19. Sehingga banyak biaya yang diperlukan.
"Maka harus ada kiat-kiat mensiasati pelaksanaan pemilu yang efektif, efisien dan tetap berkualitas. Ini tantangan kawan-kawan di KPU. Kalau ini bisa dilewati dengan baik, maka akan menjadi prestasi luar biasa bagi kawan-kawan di KPU. Anggaran efektif, namun hasilnya berkualitas," ujar politisi Golkar asal Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ini.
Gus Adhi membeber dari beberapa rapat Komisi II DPR RI yang membidangi pemilu, usulan anggaran untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024 sebesar Rp 86 triliun. Bahkan ada lagi usulan tambahan sebesar Rp 10,55 triliun. "Ya hampir Rp 100 triliun. Kita berharap ada upaya supaya ada efisiensi dalam pelaksanaan pemilu nanti. Yang bisa diefektifkan, ya efektifkan. Misalnya sosialisasi tahapan pemilu dengan tatap muka langsung, kalau bisa dibuat virtual atau online. Kemudian penyempurnaan surat suara bisa menjadi salah satu upaya efektifkan anggaran pemilu," ujar mantan Anggota Komisi IV DPR RI periode 2014-2019 ini.
Menurut Gus Adhi, pelaksanaan teknis pemilu di Indonesia, masih lebih kepada pola-pola konvensional, karena tingkat pendidikan pemilih, jumlah penduduk dan faktor lainnya. Namun demikian untuk mendorong efisiensi dan efektivitas anggaran kan tetap harus ada strategi tepat. "Tentunya tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan demokrasi kita. Saya ikuti di media di daerah-daerah sudah merancang alternatif-alternatif, mulai pemilu dengan situasi normal dan pemilu dalam situasi Pandemi Covid-19. Harus dihitung sejak sekarang," ujar putra tokoh Golkar Bali almarhum I Gusti Ketut Adhiputra ini.
Untuk saat ini, kata Gus Adhi belum ada perubahan soal jadwal Pemilu serentak 2024. Untuk Pemilu legislatif dan Pilpres dijadwalkan digelar pada 21 Februari 2024. Sementara untuk Pilkada serentak nasional (pemilihan calon gubernur/calon wakil gubernur, calon Bupati/calon wakil bupati, calon walikota/calon wakil walikota) akan digelar 27 November 2024 mendatang. *nat
Kata Gus Adhi, KPU RI dan jajarannya akan diuji kelihaiannya dalam pelaksanaan pesta demokrasi serentak 2024 ini. Bagaimana tidak, pemilu serentak di masa perekonomian terdampak Pandemi Covid-19 adalah hal yang sulit dan dilematis. Satu sisi pemilu harus menerapkan protokol kesehatan ketat untuk mencegah penularan Covid-19. Sehingga banyak biaya yang diperlukan.
"Maka harus ada kiat-kiat mensiasati pelaksanaan pemilu yang efektif, efisien dan tetap berkualitas. Ini tantangan kawan-kawan di KPU. Kalau ini bisa dilewati dengan baik, maka akan menjadi prestasi luar biasa bagi kawan-kawan di KPU. Anggaran efektif, namun hasilnya berkualitas," ujar politisi Golkar asal Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ini.
Gus Adhi membeber dari beberapa rapat Komisi II DPR RI yang membidangi pemilu, usulan anggaran untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024 sebesar Rp 86 triliun. Bahkan ada lagi usulan tambahan sebesar Rp 10,55 triliun. "Ya hampir Rp 100 triliun. Kita berharap ada upaya supaya ada efisiensi dalam pelaksanaan pemilu nanti. Yang bisa diefektifkan, ya efektifkan. Misalnya sosialisasi tahapan pemilu dengan tatap muka langsung, kalau bisa dibuat virtual atau online. Kemudian penyempurnaan surat suara bisa menjadi salah satu upaya efektifkan anggaran pemilu," ujar mantan Anggota Komisi IV DPR RI periode 2014-2019 ini.
Menurut Gus Adhi, pelaksanaan teknis pemilu di Indonesia, masih lebih kepada pola-pola konvensional, karena tingkat pendidikan pemilih, jumlah penduduk dan faktor lainnya. Namun demikian untuk mendorong efisiensi dan efektivitas anggaran kan tetap harus ada strategi tepat. "Tentunya tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan demokrasi kita. Saya ikuti di media di daerah-daerah sudah merancang alternatif-alternatif, mulai pemilu dengan situasi normal dan pemilu dalam situasi Pandemi Covid-19. Harus dihitung sejak sekarang," ujar putra tokoh Golkar Bali almarhum I Gusti Ketut Adhiputra ini.
Untuk saat ini, kata Gus Adhi belum ada perubahan soal jadwal Pemilu serentak 2024. Untuk Pemilu legislatif dan Pilpres dijadwalkan digelar pada 21 Februari 2024. Sementara untuk Pilkada serentak nasional (pemilihan calon gubernur/calon wakil gubernur, calon Bupati/calon wakil bupati, calon walikota/calon wakil walikota) akan digelar 27 November 2024 mendatang. *nat
1
Komentar