10 SMP Dinilai Siap Laksanakan UNBK
UNBK harus memenuhi syarat ketersediaan komputer, server, hingga bebas dari kawasan blank spot untuk menjami koneksi internet.
SINGARAJA, NusaBali
Sebanyak sepuluh Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Buleleng pada Senin (16/1) kemarin menyatakan kesiapannya mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal tersebut tercetus dalam rapat persiapan ujian nasional dan ujian sekolah berbasis nasional yang digelar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng.
Kesepuluh sekolah tersebut meliputi SMPN 3 Sawan, SMPN 1 Sukasada, SMPN 2 Seririt, SMPN 4 Seririt, SMPN 1 Gerokgak, SMPN 1 Singaraja, SMPN 2 Singaraja, SMPN 4 Singaraja, SMPN 6 Singaraja, SMP Lab Undiksha.
Hanya saja kesiapan tersebut baru sebatas komitmen Kepala Disdikpora Buleleng, Gede Suyasa. Diakui Suyasa bahwa dari 70 SMP Negeri dan Swasta yang ada di Buleleng, dari segi fasilitas untuk menyelenggarakan UNBK, belum ada yang memenuhi syarat. Karena menurutnya sebagai penyelenggara UNBK minimal satu ruangan itu harus punya dua puluh unit komputer dengan spek tertentu dan satu server. Belum lagi harus dilengkapi dengan listrik yang cukup dan bukan kawasan blank spot. “Kalau melihat itu hampir seluruhnya belum ada yang bisa memenuhi syarat,” ujar dia.
Dengan kondisi tersebut sambil menunggu petunjuk teknis yang jelas dari pusat, pihaknya berupaya berkoordinasi dengan SMA/SMK yang ada di Buleleng. Jika seluruh sekolah menengah atas dan kejuruan di Buleleng dapat melangsungkan UNBK, maka pihaknya mulai memetakan SMP yang akan melaksanakan dengan menumpang di SMA/SMK terdekat.
Namun jika sekolah SMA/SMK yang ada di Buleleng sangat minim penyelenggaraan UNBK, maka dapat dipastikan begitu pula dengan di jenjang SMP. Jumlah tersebut pun akan bertambah krodit jika melihat dari lokasi sekolah yang ada di pedalaman desa. Hal itu akan sangat tergantung pada sekolah SMA/SMK terdekat yang ada di sekitarnya.
“Minimal jaraknya 5 kilometer. Apalagi di pedesaan contohnya di Desa Tinggasari Kecamatan Busungbiu yang jauh dari akses kota. Di sana hanya ada di SMA, kalau SMA itu tidak menyelenggarakan UNBK, jadi SMP yang ada di sekitarnya juga tidak bisa menyelenggarakan,” imbuh dia.
Sementara itu dalam rapat koordiansi tersebut juga dibahas secara mendalam Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Dalam surat edaran yang dilayangkan oleh pusat USBN harus berstandar nasional dengan memasukkan langsung 20-25 persen soal yang diberikan dari pusat. Soal tersebut pun kemudian akan dikombinasi dengan soal yang dibuat oleh sekolah dan kemudian dicetak sebelum USBN dilakukan.
Hal tersebut pun menurut Suyasa memerlukan tahapan yang cukup memakan waktu. Sebab, sebelum soal dari pusat tiba di daerah, maka sekolah tidak dapat menyusun soal secara keseluruhan. Karena dalam penyusunan soal ujian memuat persentasi materi yang telah diajarkan. Dengan kondisi tersebut pihaknya pun berharap, ketentuan dan soal yang diberikan dari pemerintah pusat dapat segera sampai di daerah. Sehingga Disdikpora Buleleng bisa segera mengambil langkah. *k23
Sebanyak sepuluh Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Buleleng pada Senin (16/1) kemarin menyatakan kesiapannya mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal tersebut tercetus dalam rapat persiapan ujian nasional dan ujian sekolah berbasis nasional yang digelar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng.
Kesepuluh sekolah tersebut meliputi SMPN 3 Sawan, SMPN 1 Sukasada, SMPN 2 Seririt, SMPN 4 Seririt, SMPN 1 Gerokgak, SMPN 1 Singaraja, SMPN 2 Singaraja, SMPN 4 Singaraja, SMPN 6 Singaraja, SMP Lab Undiksha.
Hanya saja kesiapan tersebut baru sebatas komitmen Kepala Disdikpora Buleleng, Gede Suyasa. Diakui Suyasa bahwa dari 70 SMP Negeri dan Swasta yang ada di Buleleng, dari segi fasilitas untuk menyelenggarakan UNBK, belum ada yang memenuhi syarat. Karena menurutnya sebagai penyelenggara UNBK minimal satu ruangan itu harus punya dua puluh unit komputer dengan spek tertentu dan satu server. Belum lagi harus dilengkapi dengan listrik yang cukup dan bukan kawasan blank spot. “Kalau melihat itu hampir seluruhnya belum ada yang bisa memenuhi syarat,” ujar dia.
Dengan kondisi tersebut sambil menunggu petunjuk teknis yang jelas dari pusat, pihaknya berupaya berkoordinasi dengan SMA/SMK yang ada di Buleleng. Jika seluruh sekolah menengah atas dan kejuruan di Buleleng dapat melangsungkan UNBK, maka pihaknya mulai memetakan SMP yang akan melaksanakan dengan menumpang di SMA/SMK terdekat.
Namun jika sekolah SMA/SMK yang ada di Buleleng sangat minim penyelenggaraan UNBK, maka dapat dipastikan begitu pula dengan di jenjang SMP. Jumlah tersebut pun akan bertambah krodit jika melihat dari lokasi sekolah yang ada di pedalaman desa. Hal itu akan sangat tergantung pada sekolah SMA/SMK terdekat yang ada di sekitarnya.
“Minimal jaraknya 5 kilometer. Apalagi di pedesaan contohnya di Desa Tinggasari Kecamatan Busungbiu yang jauh dari akses kota. Di sana hanya ada di SMA, kalau SMA itu tidak menyelenggarakan UNBK, jadi SMP yang ada di sekitarnya juga tidak bisa menyelenggarakan,” imbuh dia.
Sementara itu dalam rapat koordiansi tersebut juga dibahas secara mendalam Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Dalam surat edaran yang dilayangkan oleh pusat USBN harus berstandar nasional dengan memasukkan langsung 20-25 persen soal yang diberikan dari pusat. Soal tersebut pun kemudian akan dikombinasi dengan soal yang dibuat oleh sekolah dan kemudian dicetak sebelum USBN dilakukan.
Hal tersebut pun menurut Suyasa memerlukan tahapan yang cukup memakan waktu. Sebab, sebelum soal dari pusat tiba di daerah, maka sekolah tidak dapat menyusun soal secara keseluruhan. Karena dalam penyusunan soal ujian memuat persentasi materi yang telah diajarkan. Dengan kondisi tersebut pihaknya pun berharap, ketentuan dan soal yang diberikan dari pemerintah pusat dapat segera sampai di daerah. Sehingga Disdikpora Buleleng bisa segera mengambil langkah. *k23
Komentar