Koster 'Dihina', PDIP Siapkan Langkah Hukum
Tantang Oknum Politisi Tarung Secara Fair di Pemilu 2024
Masyarakat diimbau jangan terpancing isu-isu tidak jelas yang beredar secara masif di Medsos dan media lainnya, yang seolah Gubernur Koster tak bekerja.
DENPASAR, NusaBali
PDIP ancam akan pidanakan dan proses hukum pihak-pihak yang menyerang dan melakukan penghinaan terhadap Gubernur Bali Wayan Koster melalui media sosial (Medsos). PDIP juga tantang oknum politisi perempuan dan laki-laki yang selama ini cari panggung di tengah pandemi Covid-19 untuk bertarung secara fair dalam Pemilu 2024.
Perenyataan sikap untuk membela Gubernur Wayan Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini disampaikan dalam pertemuan pengurus DPD PDIP Bali dan DPC PDIP Kabupaten/Kota se-Bali, di Kantor Sekretariat DPD PDIP Bali, Jalan Banteng Baru Nomor 4 Niti Mandala Denpasar, Selasa (21/9) sore. Dalam keterangan pers tersebut, pernyataan sikap dibacakan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, yang notabene Bendahara DPD PDIP Bali.
Hadir pula dalam penyampaian pernyataan sikap tersebut, antara lain, Wakil Sekretaris Bidang Internal DPD PDIP Bali Tjokorda Gde Agung, Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPD PDIP Bali I Ketut Boping Suryadi, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan & Organisasi DPD PDIP Bali I Made Suparta, perwakilan DPC PDIP Kabupaten/Kota se-Bali, serta sederet anggota Fraksi PDIP DPRD Bali seperti Nyoman Adnyana (Dapil Bangli), I Kadek Diana (Dapil Gianyar), dan I Gusti Putu Budiarta (Dapil Denpasar).
Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack memaparkan, ada oknum politisi perempuan dan laki-laki yang selalu menjelek-jelekkan Gubernur Koster. Mereka bermanuver mencari panggung politik di tengah pandemi Covid-19.
"Kami tahu ada beberapa politisi perempuan, ada juga sejumlah politisi laki-laki dan pihak-pihak lainnya yang tidak perlu kami sebut namanya, di mana mereka mencari panggung politik dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang," tandas Dewa Jack.
Dewa Jack menegaskan, kader PDIP sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang selalu berkomentar miring, seakan-akan Gubernur Koster tidak bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Gubernur Bali. Padahal, Gubernur Koster sedang bekerja mati-matian mengahadapi Covid-19 dan melaksanakan pembangunan di tengah pandemi ini, demi masyarakat Bali.
"Hal seperti ini jelas tidak dapat dibiarkan. Kami sebagai kader partai mengingatkan, karena ini telah keterlaluan, menghina, merendahkan harkat dan martabat, serta hak asasi Bapak Wayan Koster sebagai Gubernur Bali," tegas Dewa Jack.
"Jadi, saatnya kami bicara dan wajib hukumnya bagi kami membela simbol partai dari segala bentuk perbuatan yang selalu menyalahkan, memojokkan, menyudutkan atau dalam bentuk lainnya, yang telah merusak tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan," lanjut politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Banjar, Buleleng ini.
Dewa Jack mengingatkan, terhadap pihak-pihak yang secara sengaja menghembuskan isu, memperkeruh, dan membuat berita-berita bohong (hoax), serta dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran hukum, maka kader PDIP di seluruh Bali tidak segan-segan akan mengambil langkah hukum dan melaporkan mereka ke penegak hukum. “Kami siap menempuh upaya hukum,” katanya.
Menurut Dewa Jack, Gubernur Koster selaku kader terbaik PDIP telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Gubernur Bali. Dalam 3 tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali, Wayan Koster terbukti telah mampu mewujudkan visi misi dan program pembangunan daerah ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, yang diwujudkan dengan pembangunan di berbagai bidang.
Sebagai landasan hukum untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif guna mengimplementasikan visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas, telah disusun, ditetapkan, dan diundangkan 40 peraturan, terdiri atas 15 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali dan 25 Peraturan Gubernur (Pergub) Bali.
Dalam situasi yang sedang berat-beratnya akibat pandemi Covid-19 seperti sekarang, Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Koster sedang fokus dan giat-giatnya mengurus, menghadapi, menanggulangi, dan mengatasi pandemi tersebut, dengan bergotong-royong bersama pemerintah pusat, Pemkab/Pemkot se-Bali, dan seluruh elemen masyarakat. Walaupun dalam kondisi yang berat, Gubernur Kos-ter dalam kepemimpinannya tidak henti-hentinya melaksanakan pemba-ngunan-pembangunan strategis, untuk kepentingan masyarakat Bali.
Sederet pembangunan strategis yang tengah dilaksanakan Gubernur Koster, antara lain, pertama Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di eks Galian C Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung. Ini diawali dengan Normalisasi Tukad Unda sebagai zona penyangga PKB.
Kedua, Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Karangasem. Ketiga, pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas dengan total anggaran Rp 560 miliar, yang Pelabuhan Sanur (Desa Sanbur Kaja, Denpasar Selatan), Pelabuhan Sampalan (di Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung), dan Pelabuhan Bias Munjul (di Nusa Ceningan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa penida, Klungkung).
Keempat, pembangunan Ruas Jalan Shortcut di Jalur Utama Singaraja-Denpasar via Bedugul. Kelima, pengembangan Pelabuhan Benoa (Denpasar Selatan) menjadi Bali Maritime Tourism Hub. Keenam, pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyaer, dan 4 Lapangan Pendukung untuk Piala Dunia U-20 Tahun 2023.
Ketujuh, Pembangunan Bendungan Sidan bernilai Rp 1,735 triliun (di perbatasan Kabupaten Badung, Bangli, Gianyar), Bendungan Tamblang dengan anggaran Rp 793,8 miliar (di perbatasan Kecamatan Sawan-Kecamatan Kubutambahan, Buleleng). Kedelapan, pembangunan Pasar Sukawati bernilai Rp 167 miliar untuk Blok A, Blok B, Blok C.
Dewa Jack mempersilan masyarakat, berbagai pihak, dan tokoh-tokoh lainnya untuk melihat dan menilai sendiri di sekelilingnya, bahwa dalam situasi pendemi Covid-19 seperti sekarang, pembangunan infrastruktur dan pembangunan strategis lainnya masih bisa berjalan dengan normal. "Hal ini merupakan kinerja dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang jelas, nyata, dan terukur di bawah kepemimpinan Gubernur Koster,” tandas Dewa Jack.
“Kami kader PDIP tidak meminta masyarakat, pihak-pihak, dan tokoh-tokoh lainnya untuk membangga-banggakan atau memberi pujian atas hasil kerja pemerintah. Tapi, cukup dengan memberikan dukungan terhadap apa yang telah dibuat dan sedang dikerjakan Gubernur Koster dalam pembangunan Bali," imbuhnya.
Dewa Jack pun mengajak masyarakat, pihak-pihak, dan tokoh-tokoh lainnya untuk mendukung pelaksanaan program dan kebijakan Pemprov Bali, khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19. Masyarakat juga diimbau tidak terpancing dengan isu-isu tidak jelas yang beredar secara masif di Medsos dan media lainnya, yang belum tentu terbukti kebenarannya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPD PDIP Bali, Made Suparta, mengatakan kalau memang nanti bukti-bukti dan fakta makin kuat terhadap penghinaan dan serangan Gubernur Koster di media sosial, maka proses hukum akan diwujudkan. Hal ini sama dengan kasus penghinaan terhadap PDIP melalui Medsos sebelumnya, seperti pembakaran bendera partai dan hoax Ketua Umum Megawati meninggal dunia.
"Kita tidak akan mengurusi yang ecek-ecek. Tetapi, ketika penghinaan itu keterlaluan dan fakta-fakta serangan di Medsos jelas, kita laporkan ke penegak hukum," tandas politisi-advokat senior asal Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan yang juga anggota Komisi I DPRD Bali ini.
Sedangkan Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPD PDIP Bali, Ketut Boping Suryadi, meminta pihak dan oknum yang melakukan serangan melalui Medsos agar tidak mencari panggung di masa pandemi Covid-19. "Kalau mau berkompetisi, ayo nanti bertarung secara fair di Pemilu 2024. Mau ngapain saja, ayo berkompetisi secara fair dan sehat di sana. Janganlah cari panggung sekarang, saat pandemi Covid-19" tantang mantan Ketua DPC PDIP Tabanan dan DPRD Tabanan yang kini anggota DPRD Bali ini. *nat
Perenyataan sikap untuk membela Gubernur Wayan Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini disampaikan dalam pertemuan pengurus DPD PDIP Bali dan DPC PDIP Kabupaten/Kota se-Bali, di Kantor Sekretariat DPD PDIP Bali, Jalan Banteng Baru Nomor 4 Niti Mandala Denpasar, Selasa (21/9) sore. Dalam keterangan pers tersebut, pernyataan sikap dibacakan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, yang notabene Bendahara DPD PDIP Bali.
Hadir pula dalam penyampaian pernyataan sikap tersebut, antara lain, Wakil Sekretaris Bidang Internal DPD PDIP Bali Tjokorda Gde Agung, Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPD PDIP Bali I Ketut Boping Suryadi, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan & Organisasi DPD PDIP Bali I Made Suparta, perwakilan DPC PDIP Kabupaten/Kota se-Bali, serta sederet anggota Fraksi PDIP DPRD Bali seperti Nyoman Adnyana (Dapil Bangli), I Kadek Diana (Dapil Gianyar), dan I Gusti Putu Budiarta (Dapil Denpasar).
Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack memaparkan, ada oknum politisi perempuan dan laki-laki yang selalu menjelek-jelekkan Gubernur Koster. Mereka bermanuver mencari panggung politik di tengah pandemi Covid-19.
"Kami tahu ada beberapa politisi perempuan, ada juga sejumlah politisi laki-laki dan pihak-pihak lainnya yang tidak perlu kami sebut namanya, di mana mereka mencari panggung politik dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang," tandas Dewa Jack.
Dewa Jack menegaskan, kader PDIP sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang selalu berkomentar miring, seakan-akan Gubernur Koster tidak bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Gubernur Bali. Padahal, Gubernur Koster sedang bekerja mati-matian mengahadapi Covid-19 dan melaksanakan pembangunan di tengah pandemi ini, demi masyarakat Bali.
"Hal seperti ini jelas tidak dapat dibiarkan. Kami sebagai kader partai mengingatkan, karena ini telah keterlaluan, menghina, merendahkan harkat dan martabat, serta hak asasi Bapak Wayan Koster sebagai Gubernur Bali," tegas Dewa Jack.
"Jadi, saatnya kami bicara dan wajib hukumnya bagi kami membela simbol partai dari segala bentuk perbuatan yang selalu menyalahkan, memojokkan, menyudutkan atau dalam bentuk lainnya, yang telah merusak tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan," lanjut politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Banjar, Buleleng ini.
Dewa Jack mengingatkan, terhadap pihak-pihak yang secara sengaja menghembuskan isu, memperkeruh, dan membuat berita-berita bohong (hoax), serta dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran hukum, maka kader PDIP di seluruh Bali tidak segan-segan akan mengambil langkah hukum dan melaporkan mereka ke penegak hukum. “Kami siap menempuh upaya hukum,” katanya.
Menurut Dewa Jack, Gubernur Koster selaku kader terbaik PDIP telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Gubernur Bali. Dalam 3 tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali, Wayan Koster terbukti telah mampu mewujudkan visi misi dan program pembangunan daerah ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, yang diwujudkan dengan pembangunan di berbagai bidang.
Sebagai landasan hukum untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif guna mengimplementasikan visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas, telah disusun, ditetapkan, dan diundangkan 40 peraturan, terdiri atas 15 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali dan 25 Peraturan Gubernur (Pergub) Bali.
Dalam situasi yang sedang berat-beratnya akibat pandemi Covid-19 seperti sekarang, Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Koster sedang fokus dan giat-giatnya mengurus, menghadapi, menanggulangi, dan mengatasi pandemi tersebut, dengan bergotong-royong bersama pemerintah pusat, Pemkab/Pemkot se-Bali, dan seluruh elemen masyarakat. Walaupun dalam kondisi yang berat, Gubernur Kos-ter dalam kepemimpinannya tidak henti-hentinya melaksanakan pemba-ngunan-pembangunan strategis, untuk kepentingan masyarakat Bali.
Sederet pembangunan strategis yang tengah dilaksanakan Gubernur Koster, antara lain, pertama Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di eks Galian C Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung. Ini diawali dengan Normalisasi Tukad Unda sebagai zona penyangga PKB.
Kedua, Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Karangasem. Ketiga, pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas dengan total anggaran Rp 560 miliar, yang Pelabuhan Sanur (Desa Sanbur Kaja, Denpasar Selatan), Pelabuhan Sampalan (di Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung), dan Pelabuhan Bias Munjul (di Nusa Ceningan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa penida, Klungkung).
Keempat, pembangunan Ruas Jalan Shortcut di Jalur Utama Singaraja-Denpasar via Bedugul. Kelima, pengembangan Pelabuhan Benoa (Denpasar Selatan) menjadi Bali Maritime Tourism Hub. Keenam, pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyaer, dan 4 Lapangan Pendukung untuk Piala Dunia U-20 Tahun 2023.
Ketujuh, Pembangunan Bendungan Sidan bernilai Rp 1,735 triliun (di perbatasan Kabupaten Badung, Bangli, Gianyar), Bendungan Tamblang dengan anggaran Rp 793,8 miliar (di perbatasan Kecamatan Sawan-Kecamatan Kubutambahan, Buleleng). Kedelapan, pembangunan Pasar Sukawati bernilai Rp 167 miliar untuk Blok A, Blok B, Blok C.
Dewa Jack mempersilan masyarakat, berbagai pihak, dan tokoh-tokoh lainnya untuk melihat dan menilai sendiri di sekelilingnya, bahwa dalam situasi pendemi Covid-19 seperti sekarang, pembangunan infrastruktur dan pembangunan strategis lainnya masih bisa berjalan dengan normal. "Hal ini merupakan kinerja dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang jelas, nyata, dan terukur di bawah kepemimpinan Gubernur Koster,” tandas Dewa Jack.
“Kami kader PDIP tidak meminta masyarakat, pihak-pihak, dan tokoh-tokoh lainnya untuk membangga-banggakan atau memberi pujian atas hasil kerja pemerintah. Tapi, cukup dengan memberikan dukungan terhadap apa yang telah dibuat dan sedang dikerjakan Gubernur Koster dalam pembangunan Bali," imbuhnya.
Dewa Jack pun mengajak masyarakat, pihak-pihak, dan tokoh-tokoh lainnya untuk mendukung pelaksanaan program dan kebijakan Pemprov Bali, khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19. Masyarakat juga diimbau tidak terpancing dengan isu-isu tidak jelas yang beredar secara masif di Medsos dan media lainnya, yang belum tentu terbukti kebenarannya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPD PDIP Bali, Made Suparta, mengatakan kalau memang nanti bukti-bukti dan fakta makin kuat terhadap penghinaan dan serangan Gubernur Koster di media sosial, maka proses hukum akan diwujudkan. Hal ini sama dengan kasus penghinaan terhadap PDIP melalui Medsos sebelumnya, seperti pembakaran bendera partai dan hoax Ketua Umum Megawati meninggal dunia.
"Kita tidak akan mengurusi yang ecek-ecek. Tetapi, ketika penghinaan itu keterlaluan dan fakta-fakta serangan di Medsos jelas, kita laporkan ke penegak hukum," tandas politisi-advokat senior asal Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan yang juga anggota Komisi I DPRD Bali ini.
Sedangkan Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPD PDIP Bali, Ketut Boping Suryadi, meminta pihak dan oknum yang melakukan serangan melalui Medsos agar tidak mencari panggung di masa pandemi Covid-19. "Kalau mau berkompetisi, ayo nanti bertarung secara fair di Pemilu 2024. Mau ngapain saja, ayo berkompetisi secara fair dan sehat di sana. Janganlah cari panggung sekarang, saat pandemi Covid-19" tantang mantan Ketua DPC PDIP Tabanan dan DPRD Tabanan yang kini anggota DPRD Bali ini. *nat
Komentar