Ratusan Juta BST Kabupaten Hangus

Jumlah tersebut terkuak setelah Dinas Sosial Buleleng bersama PT Pos Cabang Singaraja melakukan rekon data Rabu (22/9) kemarin, atas pencairan BST Kabupaten Tahap I. Proses pencairan bantuan sosial dampak pandemi ini pada tahap I sebesar Rp 200 ribu per KPM sudah dicairkan sejak tanggal 7 September lalu. Dinas Sosial pun memberikan perpanjangan waktu pengambilan BST yang semula berakhir tanggal 15 menjadi 18 September.

Data Dinas Sosial Buleleng jumlah penerima BST Kabupaten sebanyak 3.634 KPM. Penerima adalah warga Buleleng yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) non program. Namun hingga waktu perpanjangan pencairan bantuan berakhir hanya terealisasi 2.542 KPM atau 70 persen. Sedangkan sisanya 1.092 KPM memilih tak mencairkan bantuan.

Menurut Kepala Dinas Sosial Buleleng I Putu Kariaman Putra, sebanyak 608 KPM yang mendominasi terdata sudah menerima bantuan. Baik dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BST Pusat, BST Pemda dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD). Selain itu apa pula 145 KPM yang tak mencairkan bantuan karena sudah dinyatakan meninggal dunia. Kemudian pindah alamat 78 KPM, tidak diketemukan 68 KPM, TNI/Polri 14 KPM, sudah mampu 41 KPM, tinggal di luar kota 49 KPM, Beda NIK 9 KPM, tidak punya KK dan KTP 5 KPM,  tanpa keterangan 69 KPM hingga pengembalian tunai sebanyak 6 KPM.

“Sebelumnya kami sudah melakukan evaluasi dan rekonstruksi data. Termasuk DTKS non program yang kami prioritaskan dapat BST Kabupaten. Dari awal sebenarnya ada sembilan ribuan KPM yang diusulkan. Tetapi setelah dilakukan verifikasi dan validasi data ketemu angka 3.634 KPM,” jelas Kariaman saat dihubungi via telepon.

Atas kondisi tersebut, Kariaman mengatakan, anggaran sebesar Rp 218.400.000 yang tak bisa dicairkan akan dikembalikan ke kas daerah. Dana itu akan diserahkan PT. Pos Indonesia ke kas daerah pada pekan ini juga. Lalu untuk pencairan BST Kabupaten tahap II akan diusulkan hanya 2.542 KPM saja, sesuai data pencairan tahap I. Pencairan BST kabupaten tahap II masih menunggu anggaran perubahan ketok palu.

Sementara itu Kepala PT. Pos Indonesia Cabang Singaraja, Komarudin mengungkapkan, selama penyaluran bantuan nyaris tak ada masalah berarti. Perpanjangan waktu pencairan yang diberikan pemerintah daerah selama tiga hari, cukup membantu mengatrol realisasi pencairan sebanyak 5 persen. Namun pemaksimalan realisasi dilakukan dengan sistem antar langsung oleh petugas pos.

“Memang masa perpanjangan itu lebih banyak kami gunakan untuk mengantar langsung ke KPM. Terutama untuk yang lansia, disabilitas dan yang terkendala akses menuju kantor Pos layanan terdekat kami,” ungkap Komarudin. Dia pun berharap pencairan BST Kabupaten tahap II nanti, agar KPM penerima bantuan diberikan informasi pencairan lebih awal. Sehingga mendapatkan waktu untuk bersiap lebih lama. *k23