Adi Arnawa Harapkan Kondisi Ini Terjaga di Masa Pandemi

Turut hadir Asisten Administrasi Umum Cokorda Raka Darmawan, Kepala Litbang Badung I Wayan Suambara, perwakilan dari Inspektorat Badung, Kabag Organisasi Badung I Wayan Yadnya Putra, perwakilan dari BKDSDM Badung serta pejabat terkait di lingkungan Pemkab Badung.

Adi Arnawa mengapresiasi apa yang telah dilakukan Badan Litbang beserta tim survey, di tengah pandemi Covid-19 dan diberlakukannya PPKM kinjerja pegawai masih terbilang bagus. Ini terlihat dari apa yang telah dipaparkan dengan jelas oleh para tim analis Badan Litbang. Sekalipun ditengah pandemi yang belum jelas kapan berakhirnya tapi pegawai masih tetap semangat dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi dan pelayan masyarakat.

“Kami berharap kondisi ini terus tetap terjaga, yang tidak kalah penting adalah pentingnya semangat, komunikasi, kemandirian sekaligus kolaborasi antara pimpinan dan staf vertikal dan horizontal. Dengan kolaborasi tugas-tugas dapat terlaksana secara berkesinambungan, tidak mengakibatkan kemandegan pelayanan,” katanya.

“Walau ada beberapa perlu diperbaiki, dari hasil survei ini bisa kita katagorikan baik. Yang belum maksimal harus didorong dengan pelatihan-pelatihan. Yang paling penting untuk mendorong kinerja pegawai tentu dengan pemberian TPP bagi pegawai. Dengan demikian di satu sisi menjadi pembangkit suatu kinerja bagi pegawai itu sendiri,” imbuh Adi Arnawa.

Sementara itu Ketua Koordinator Survei Kondisi dan Prilaku Kerja Pegawai Pemkab Badung yang juga Kepala Badan Litbang Badung I Wayan Suambara, menyampaikan bahwa Badan Litbang beserta para analis melakukan survei kepada para pegawai Badung dari tingkat yang paling rendah hingga pejabat. “Semoga ini dapat menjadi sebuah potret yang riil dalam pelaksanaan tanggung jawab para pegawai ditengah pandemi Covid-19 dengan PPKM yang bekerja secara WFH dan WFO. Ini juga merupakan instrumen kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19 yang berimplikasi pada terjadinya perubahan pola kerja pegawai,” katanya.

Dikatakan bahwa perubahan terjadi karena adanya pengelompokan perangkat daerah ke dalam tiga jenis sektor, yaitu kritikal, esensial dan non esensial, sehingga berimplikasi terhadap pola kerja pegawai. Ada pegawai harus tetap bekerja penuh di kantor (100 persen WFO), sepenuhnya atau sebagian bekerja dari rumah (WFH) di masa PPKM. Perubahan tersebut diperkirakan menimbulkan dampak terhadap perilaku kerja pegawai, mengingat tidak seluruhnya memiliki pemahaman, kesiapan mental, dan sarana yang diperlukan. Di sisi lain walaupun dilaksanakan PPKM, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, pegawai tetap berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. *ind