Tahun 2022, PAD Gianyar Turun Rp 105 Miliar Lebih

Raperda disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Gianyar, Selasa (5/10), di Ruang Sidang DPRD setempat. Bupati menyampaikan dalam Raperda itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirancang turun sekitar Rp 105,737 miliar dibandingkan APBD Gianyar 2021.

Bupati Mahayastra menyampaikan Pendapatan Daerah tahun 2022 direncanakan Rp 1,955 triliun lebih. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 779,059 miliar lebih atau 39,84 persen.

Pendapatan Transfer direncanakan Rp 1,121 triliun lebih atau 57,33 persen, dan Lain–lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 55,316 miliar lebih atau 2,83 persen. Rencana PAD dalam RAPBD Tahun 2022 Rp 779,059 miliar lebih, dibandingkan PAD Tahun 2021, menurun Rp 105,737 miliar lebih atau 11,95 persen. “Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan potensi riil sumber pendapatan, realisasi pada tahun sebelumnya dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, masih adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penerimaan PAD yang mengandalkan dari industri pariwisata,” jelas Ketua DPC PDIP Gianyar.

Bupati menyampaika, rencana Belanja Daerah tahun 2022  Rp 2,014 triliun lebih terdiri dari Belanja Operasi Rp 1,559 triliun lebih atau 77,41 persen, Belanja Modal Rp 226,993 miliar atau 11,27 persen, Belanja Tidak Terduga Rp 1 miliar atau 0,05 persen dan Belanja Transfer Rp 227,086 miliar atau 11,27 persen. Defisit anggaran dipasang Rp 58,931 miliar lebih, karena rencana belanja untuk membiayai sektor prioritas, lebih besar dibandingkan dengan proyeksi rencana pendapatan. Defisit akan ditutupi dari pinjaman daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021.

Bupati Mahayastra mengakui belum berani optimis meraih pendapatan dari sektor parwisata. Karena kondisi pendemi masih sangat fluktuatif. Dirinya mengakui Gianyar dan daerah di Bali sudah berisiko rendah penularan Covid-19. Namun belum berarti bisa optimis untuk meraih banyak pendapatan dari sektor pariwisata, dengan catatan APBD masih sehat. ‘’Kami memang masih mengandalkan pariwisata. Kalau fokuskan PAD dari pertanian, mana bisa dipajaki,’’ jelasnya. *nvi