Komisi II DPR RI Soroti Pelanggaran Jalur Hijau di Bali

Anggota Komisi II DPR RI Dapil Bali dari Fraksi Golkar, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra alias Gus Adhi saat kunker Komisi II dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (11/10) mempertanyakan langkah Pemprov Bali mengatasi persoalan tersebut.

Kunker rombongan Komisi II DPR RI kemarin dipimpin Ketua Komisi II dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Hadir juga Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, dan pejabat Pemprov Bali lainnya. Selain membahas masalah tata ruang, Pandemi Covid-19 juga menjadi isu bahasan dalam kunker Komisi II kemarin.

Gus Adhi saat dialog dengan Gubernur Koster menanyakan kebijakan Pemprov Bali untuk menjaga Bali tetap agung, lestari dan dikagumi wisatawan.

"Karena saat ini dalam pelaksanaan pembangunan di Bali pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, masih banyak terjadinya pelanggaran di jalur hijau," tanya politisi asal Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Badung ini. Gus Adhi juga menanyakan kondisi ketimpangan pembangunan pariwisata Bali, yang hanya terpusat di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. "Bagaimana kebijakan menciptakan destinasi pariwisata baru di Bali agar pengembangan pariwisata lebih merata," tegas mantan Anggota Komisi IV DPR RI membidangi pertanian dan kehutanan ini.

Atas kondisi tersebut, Gubernur Koster merespon sorotan Anggota Komisi II Gus Adhi soal pelanggaran jalur hijau yang marak. Gubernur Koster mengakui banyak pelanggaran di jalur hijau di kabupaten/kota. "Tahun 2022 awal nanti, kami akan tertibkan, sebenarnya kemarin kita mau tindak. Tapi kondisi susah, masa Pandemi Covid-19, kasihan, jangan dulu," ujar Ketua DPD PDIP Bali ini.

Gubernur Koster pun menyebutkan akan mengawal detail pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah di Bali, terutama yang menyangkut jalur hijau dan kawasan suci. "Saya akan kawal betul, terutama menyangkut kawasan suci dan jalur hijau," ujar Gubernur Koster.

Soal pengembangan pariwisata yang menyeimbangkan perekonomian Bali, Gubernur Koster menyebutkan kini Bali tidak lagi bisa mengandalkan sektor pariwisata, karena belajar dari Pandemi Covid-19. Sehingga Pemprov Bali sudah akan memulai melakukan transformasi ekonomi, tidak hanya andalkan pariwisata. "Kita banyak punya produk endemik, yang bisa menopang perekonomian Bali, selain pariwisata. Nanti dalam penerapan pembangunan di kabupaten/kota kita akan kedepankan pemerataan. Supaya tidak compang camping, terintegrasi dan efektif," ujar Gubernur Koster. *nat