Anggota DPRD Bali Prihatin Kerusakan Kawasan Hutan

Anggota Komisi II DPRD Bali membidangi pariwisata I Ketut Suwandi, di Denpasar, Rabu (13/10) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk memperketat pengawasan sektor kehutanan di Bali, karena dampaknya sangat luar biasa, yakni ancaman bencana alam.

Suwandi menyebutkan beberapa kawasan hutan lindung di Bali Barat khususnya di Kabupaten Jembrana mengalami kerusakan akibat pelanggaran-pelanggaran yang tidak terpantau petugas kehutanan. Baik untuk kepentingan pariwisata, penebangan liar hingga kepentingan komersial lainnya.

Menurut Suwandi, Gubernur Bali Wayan Koster dengan visi: Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali era Baru, sangat bagus konsepnya. Namun harus ditindaklanjuti secara lebih serius, terutama aspek Wana Kertih, Danu Kertih dan Jagat Kertih. "Kerusakan hutan bisa mengancam kelestarian danau dan alam Bali ini belum maksimal mendapat sentuhan," ujar politisi senior Golkar yang akrab disapa Jenderal Kota ini.

Suwandi mengatakan belum maksimalnya pemeliharaan hutan lindung di Bali Barat, Kabupaten Jembrana, dampaknya bencana tanah longsor dan banjir bandang yang sudah berulang kali terjadi. Kemudian beralih fungsinya kawasan resapan di daerah Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Kawasan Danau Tamblingan, Danau Buyan, Kecamatan Banjar, Danau Beratan, di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, serta Danau Batur, di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Terlebih lagi eksplorasi hutan ini untuk bisnis kepentingan pariwisata yang tak ada kajian.

"Kondisi-kondisi ini yang memerlukan perhatian lebih serius pemerintah," beber politisi asal Banjar Belaluan Sad Merta, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara ini. Suwandi menyebutkan salah satu indikator belum maksimalnya perlindungan terhadap hutan lindung, sangat terbatasnya tenaga pengawas kehutanan. Selain itu belum dirumuskannya kebijakan pemerintah secara komprehensif dalam rangka perlindungan dan pengembangan hutan lindung adalah indikator sektor kehutanan belum dapat perhatian serius.

Atas kondisi ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali, I Made Teja dikonfirmasi NusaBali akan segera menindaklanjuti dengan turunkan tim untuk mengecek. "Kita akan turunkan tim dulu mengeceknya," ujar birokrat asal Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur ini.

Teja mengatakan terimakasih atas informasi, kerusakan hutan di Bali Barat yang disampaikan dewan. Pihaknya harus mengecek kawasan yang dimaksud. "Saya belum detail dapat datanya, kawasan hutan di mana yang dimaksud? Karena kawasan hutan itu ada yang di bawah kendali langsung Kementerian Kehutanan dan ada juga ranah provinsi," ujar Teja. *nat