Terkendala Pandemi, Tiga Desa Belum Bentuk BUMDes
SINGARAJA, NusaBali
Sebanyak 3 dari 129 desa di Buleleng hingga tahun ini belum membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketiga desa tersebut belum dapat menyusul desa lain, karena pembentukan usaha milik desa ini masih terkendala pandemi Covid-19.
Kepala Badan Pengembangan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng I Nyoman Agus Jaya Sumpena, Kamis (14/10) kemarin menyebutkan, tiga desa yang dimaksud yakni Desa Gitgit di Kecamatan Sukasada, Desa Pelapuan di Kecamatan Busungbiu dan Desa Banyupoh di Kecamatan Gerokgak.
“Masih ada tiga desa yang belum membentuk BUMDes, karena terkendala pandemi. Tetapi ke depan ini terus kita dorong, sehingga harapannya semua desa di Buleleng memiliki BUMDes,” jelas Jaya Sumpena. Menurutnya, keberadaan BUMDes di masing-masing desa saat ini sangat diperlukan. Pendirian BUMDes sesuai dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) menyatakan desa dapat mendirikan usaha milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa.
“Pemerintah mengatur tentang pendirian BUMDes ini tidak lain salah satu upaya meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desanya. Jadi masing-masing desa bisa menunjukkan produk-produk unggulan di daerahnya,” imbuh Sumpena yang juga mantan Kadis Pemadam Kebakaran Buleleng ini.
Sejauh ini dari 126 desa yang sudah mendirikan BUMDes, menurut Jaya Sumpena jenis usahanya sangat variatif. Namun rata-rata bergerak di bidang simpan pinjam, pengelolaan sampah, pengelolaan air, pertokoan, sewa menyewa hingga produksi pupuk organik dan produk olahan pangan lainnya.
Dia pun tak memungkiri dalam perjalanannya banyak BUMDes yang mengalami kendala dan pergerakannya tersendat. Terutama BUMDes-BUMDes yang bergerak di sektor simpan pinjam. Sebagian terjadi karena BUMDes masih menanggung beban program Gerbang Sadu Mandara (GSM), program kredit bagi masyarakat dari pemerintah Provinsi Bali. Sebagian tersendat karena kondisi ekonomi pandemi saat ini.
Sementara itu, untuk terus meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan SDM pengurus BUMDes, Dinas PMD terus melakukan pendampingan. Bahkan saat ini sebagian sudah beralih menggunakan aplikasi SIA BUMDes, yang diluncurkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sistem keuangan yang dapat memudahkan pendampingan dan pengawasan pengelolaan BUMDes. *k23
Komentar