Beri Catatan Ranperda APBD Badung 2022

Pada intinya, fraksi-fraksi di DPRD Badung menyepakati ranperda APBD Badung tahun 2022, namun dengan sejumlah catatan. Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata bersama Wakil Ketua II Made Sunarta, fraksi-fraksi di DPRD Badung menyampaikan PU atas sejumlah ranperda. Di antaranya ranperda APBD Tahun Anggaran 2022, ranperda tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, ranperda tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, ranperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2018 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Kuta Selatan tahun 2018- 2038.

Kemudian ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ranperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Badung nomor 24 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan ranperda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi PDIP, misalnya, memberikan apresiasi dan dukungan yang setinggi-tingginya, karena rancangan APBD Kabupaten Badung 2022 dalam situasi yang sangat sulit telah sepenuhnya berpihak pada kebutuhan utama masyarakat Badung, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Menurut Fraksi PDIP, sebagaimana PU yang dibacakan I Made Suwardana, pada rancangan APBD Badung tahun 2022, anggaran pendidikan dirancang sebesar 20,13 persen, sedangkan anggaran kesehatan pada rancangan APBD Badung tahun 2022 telah dirancang sebesar 20,23 persen, dan sebagian besar akan dimanfaatkan untuk menangani pandemi Covid-19. “Ini wujud dari pemerintah Kabupaten Badung beserta jajarannya telah melaksanakan kebijakan anggaran yang strategis,” katanya.

Sedangkan dari Fraksi Golkar yang diwakili Gede Suardika, juga sependapat dengan pemerintah terhadap rancangan APBD Badung tahun 2022. Namun demikian pihaknya juga memberikan beberapa catatan strategis, dan saran untuk ditindaklanjuti. Seperti mendorong pemerintah tegas kepada aparaturnya dalam menangani bidang perpajakan. Sebab, dengan merosotnya PHR selama pandemi, Badung harus berupaya menggali pendapatan lainnya. Selain itu, juga soal pemulihan kesehatan, pendidikan dan ekonomi masih menemui kendala-kendala di lapangan.

Sementara Fraksi Badung Gede yang diwakili oleh Made Retha, menyampaikan bahwa secara prinsip dapat memahami situasi pandemi Covid-19, sudah sangat mempengaruhi APBD. Fraksi Badung Gede menyarankan pemerintah terus melakukan inovasi baik dengan melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi guna mampu meningkatkan PAD dalam situasi pandemi Covid-19. Fraksi Badung Gede pun berharap prioritas program strategis, wajib, dan mengikat yang tertuang dalam bidang prioritas, dalam implentasinya agar selaras atau mendekati dengan komposisi prioritas yang direncanakan dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaannya.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, semua arah anggaran APBD tahun 2022 yang dirancang adalah untuk kepentingan masyarakat, terlebih lagi untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Pihaknya pun optimistis pendapatan Badung akan bertambah seiring mulai dibukanya pariwisata internasional.

“Astungkara dengan open border ini, kami optimis bisa mendapatkan tambahan pendapatan dan nanti kita akan sesuaikan,” kata Parwata sembari menyebut sejumlah ranperda telah selesai dibuat dan arahnya untuk kepentingan masayarakt Badung.

Sementara itu Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, menyebut PU dan masukan fraksi-fraksi di DPRD Badung menjadi salah satu referensi bagi Pemkab Badung dalam rangka melakukan penyempurnaan sebelum melaksanakan pengambilan keputusan. “Setelah pandangan umum, kami di eksekutif sudah barang tentu akan melakukan rapat TAPD, sesuai dengan masukan dan arahan dari fraksi-fraksi,” ujarnya.

“Tadi saya mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi, semuanya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintah, wajib hukumnya masyarakat ikut dilibatkan, karena nanti semua muaranya akan dirasakan kembali manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya. *ind, asa