Dewan Harapkan Tak Ada Sengketa Pilkades Tahun 2022

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Komisi Made Ponda Wirawan tersebut juga dihadiri I Gusti Ngurah Sudiarsa, I Wayan Edi Sanjaya, I Wayan Loka Astika, Wayan Sugita Putra dan Yayuk Agustinlesy. Ada berbagai bahasan yang dilakukan, dari masukan OPD mengenai anggaran yang dikelola dan pengajuan program di tahun 2022 mendatang.

Made Ponda Wirawan menjelaskan, ada agenda yang cukup penting di tahun 2022 mendatang, yakni hajatan demokrasi tingkat desa. Ada sekitar 9 desa yang melakukan pemilihan di tahun 2022 mendatang, hal ini mesti disikapi agar nantinya tidak menimbulkan kekisruhan bahkan gugatan. “Kami tidak mau lagi ada sengketa dalam pelaksanaan Pilkades mendatang. Sudah cukup Pilkades tahun ini kita jadikan pengalaman. Kita harapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) melakukan persiapan lebih baik lagi, agar pengalam buruk yang lalu tidak berulang,” ujarnya.

Menyikapi arahan dewan, Kepala Dinas PMD Badung Komang Budi Argawa, menegaskan akan mempersiapkan Pilkades tahun 2022 sebaik mungkin, agar tidak lagi terjadi masalah. “Kami akan persiapkan dengan matang dan akan berkoordinasi dengan pimpinan dan lembaga dewan agar tidak lagi terulang kembali masalah Pilkades seperti tahun ini,” katanya.

Selain masalah Pilkades, rapat tersebut juga membahas penambahan pos pemadam kebakaran di kawasan Cemagi hingga Canggu. Anggota Komisi II, I Wayan Edi Sanjaya mengatakan di kawasan Munggu, Cemagi dan Pererenan ada lahan Pemerintah Provinsi Bali yang bisa dimohonkan untuk pembangunan pos pemadam kebakaran. “Kami mohon pemerintah Kabupaten Badung melakukan kajian pembangunan pos pemadam kebakaran maupun pos terpadu tersebut di tahun 2022,” harapnya.

“Kawasan Cemagi, Munggu hingga Pererenan belum ada pos pemadam kebakaran, sehingga kalau ada kebakaran mobil damkar cukup jauh dan kawasan tersebut merupakan kawasan rawan. Jadi kita perlu satu lagi pos terpadu dibangun di kawasan tersebut,” paparnya.

Sementara, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kabupaten Badung I Wayan Wirya juga mengakui perlu adanya tambahan pos terpadu di kawasan tersebut. “Memang perlu dibangun satu lagi pos untuk mendekatkan pelayanan masyarakat dan di sana memang ada lahan pemerintah yang bisa dimohonkan untuk dibanguan pos terpadu,” kata Wirya. *asa