Penyaluran KUR di Bali Capai Rp5,35 T
Penyaluran KUR didominasi sektor perdagangan besar dan eceran dengan besaran 42 %
DENPASAR,NusaBali
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Bali sampai dengan akhir triwulan III tahun 2021, mencapai Rp 5,35 triliun dengan jumlah debitur 113.241. Hal tersebut terungkap dalam konferensi pers pelaksanaan APBN oleh Unit Vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Bali, Rabu (27/10) di Aula Kanwil Ditjen Pembendaraan Provinsi (DJP) Bali di Jalan Dr Kusuma Atmaja, Niti Mandala, Denpasar.
Menurut skemanya, penyaluran KUR di Provinsi Bali didominasi KUR Mikro yakni pinjaman sampai dengan 50 juta, mencapai Rp 3,07 triliun, disusul KUR Kecil sampai dengan 500 juta dan Super Mikro pinjaman yang besarnya sampai dengan Rp. 10 Juta yang masing-masing mencapai Rp 2,16 triliun dan Rp 117 miliar.
Sedangkan untuk Pemdanya, masih didominasi Kota Denpasar dengan penyaluran KUR sebesar Rp 900 Miliar. Disusul Kabupaten Buleleng sebesar Rp 748 miliar.
Dari sisi sektor usaha penyaluran KUR didominasi sektor perdagangan besar dan eceran dengan besaran 42 persen, sektor Pertanian Perburuan dan Kehutanan sebesar 22 persen dan sektor Industri pengolahan 15 persen.
“Kami harapkan dengan KUR dan UMIK (Usaha Mikro) ini akan mendukung dan mendorong UMKM berkembang dan tumbuh di tengah-tengah kondisi pandemi Covid-19,” ujar Kakanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Bali (DJPb) Teguh Dwi Nugroho.
Sementara untuk mendukung kebangkitan perekonomian sebagai akibat dari pandemi Covid-19, Pemerintah pada tahun 2021 mengarahkan Kebijakan PEN untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, mendorong konsumsi Pemerintah, serta mendorong investasi sektor publik.
Realisasi Program PEN Nasional di Bali sampai dengan akhir triwulan III tahun 2021 sebesar Rp 3,58 triliun. Bagian dari PEN tersebut adalah Klaster Perlindungan Sosial sebesar Rp1,27 triliun. Termasuk dalam kelompok ini, Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, BLT Desa, Kartu Prakerja, serta Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Selain itu, pada kelompok Insentif Nakes dan Klaim Rumah Sakit, telah terealisasi sebesar Rp 1,26 triliun.
Program Prioritas yang diwujudkan dalam bentuk Program Padat Karya Tunai (PKT) telah terealisasi pada beberapa Kementerian, diantaranya Kementerian PUPR Rp. 426 miliar, Kementerian Pertanian Rp. 11,59 miliar, dan Kementerian Perhubungan Rp. 120,2 miliar.
Selain itu, terdapat pula Program Penempatan Uang Negara (PUN) di Bank Umum, yang untuk Provinsi Bali ditempatkan pada Bank BPD Bali dengan besaran Rp 500 miliar. PUN di BPD Bali ini merupakan penempatan periode ketiga di mana periode pertama berlangsung pada bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021, periode kedua berlangsung pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2021, sedangkan periode ketiga dimulai sejak tanggal 10 Agustus 2021.
“PUN ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha, khususnya di sektor riil, yang tidak dapat memanfaatkan insentif dalam rangka pemulihan ekonomi,” kata Teguh Dwi Nugroho.
Kakanwail DJPb Bali Teguh Dwi Nugroho mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan mendorong agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran.
“Perlu perhatian seluruh pihak terkait agar dapat bersinergi dengan lebih baik lagi dan mendorong realisasi belanja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dengan tetap mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money,” ujarnya. *k17
Menurut skemanya, penyaluran KUR di Provinsi Bali didominasi KUR Mikro yakni pinjaman sampai dengan 50 juta, mencapai Rp 3,07 triliun, disusul KUR Kecil sampai dengan 500 juta dan Super Mikro pinjaman yang besarnya sampai dengan Rp. 10 Juta yang masing-masing mencapai Rp 2,16 triliun dan Rp 117 miliar.
Sedangkan untuk Pemdanya, masih didominasi Kota Denpasar dengan penyaluran KUR sebesar Rp 900 Miliar. Disusul Kabupaten Buleleng sebesar Rp 748 miliar.
Dari sisi sektor usaha penyaluran KUR didominasi sektor perdagangan besar dan eceran dengan besaran 42 persen, sektor Pertanian Perburuan dan Kehutanan sebesar 22 persen dan sektor Industri pengolahan 15 persen.
“Kami harapkan dengan KUR dan UMIK (Usaha Mikro) ini akan mendukung dan mendorong UMKM berkembang dan tumbuh di tengah-tengah kondisi pandemi Covid-19,” ujar Kakanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Bali (DJPb) Teguh Dwi Nugroho.
Sementara untuk mendukung kebangkitan perekonomian sebagai akibat dari pandemi Covid-19, Pemerintah pada tahun 2021 mengarahkan Kebijakan PEN untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, mendorong konsumsi Pemerintah, serta mendorong investasi sektor publik.
Realisasi Program PEN Nasional di Bali sampai dengan akhir triwulan III tahun 2021 sebesar Rp 3,58 triliun. Bagian dari PEN tersebut adalah Klaster Perlindungan Sosial sebesar Rp1,27 triliun. Termasuk dalam kelompok ini, Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, BLT Desa, Kartu Prakerja, serta Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Selain itu, pada kelompok Insentif Nakes dan Klaim Rumah Sakit, telah terealisasi sebesar Rp 1,26 triliun.
Program Prioritas yang diwujudkan dalam bentuk Program Padat Karya Tunai (PKT) telah terealisasi pada beberapa Kementerian, diantaranya Kementerian PUPR Rp. 426 miliar, Kementerian Pertanian Rp. 11,59 miliar, dan Kementerian Perhubungan Rp. 120,2 miliar.
Selain itu, terdapat pula Program Penempatan Uang Negara (PUN) di Bank Umum, yang untuk Provinsi Bali ditempatkan pada Bank BPD Bali dengan besaran Rp 500 miliar. PUN di BPD Bali ini merupakan penempatan periode ketiga di mana periode pertama berlangsung pada bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021, periode kedua berlangsung pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2021, sedangkan periode ketiga dimulai sejak tanggal 10 Agustus 2021.
“PUN ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha, khususnya di sektor riil, yang tidak dapat memanfaatkan insentif dalam rangka pemulihan ekonomi,” kata Teguh Dwi Nugroho.
Kakanwail DJPb Bali Teguh Dwi Nugroho mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan mendorong agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran.
“Perlu perhatian seluruh pihak terkait agar dapat bersinergi dengan lebih baik lagi dan mendorong realisasi belanja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dengan tetap mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money,” ujarnya. *k17
Komentar