Pelaku Pariwisata Minta Pemerintah Subsidi Tes PCR
MANGUPURA, NusaBali
Tarif tes PCR sudah resmi diturunkan oleh pemerintah menjadi Rp 275.000 untuk wilayah Pulau Jawa-Bali dan Rp 300.000 di luar Pulau Jawa.
Namun, masih banyak yang menilai harga tersebut masih terlalu tinggi. Untuk itu kalangan pelaku pariwisata meminta pemerintah memberikan subsidi, sehingga harganya setara dengan harga rapid tes antigen sebesar Rp 99.000.
Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali I Wayan Puspa Negara, mengapresiasi upaya pemerintah menetapkan tarif tertinggi tes PCR sebesar Rp 275.000 untuk wilayah Pulau Jawa-Bali dan Rp 300.000 di luar Pulau Jawa sesuai Surat Edara (SE) Kementerian Kesehatan Nomor HK 02.02/1/3843/2021. Namun, tarif tersebut dinilai masih mahal. “Kami apresiasi sudah ada penurunan dari Rp 495.000 menjadi Rp 275.000. Tapi, bagi wisatawan domestik masih tergolong mahal. Hal ini membuat wisatawan domestik masih pikir-pikir untuk datang berlibur,” kata Puspa Negara, Jumat (29/10) siang.
Menurut Puspa Negara, sejumlah hotel dan vila yang ada di wilayah Legian dan Kuta, terpaksa harus gigit jari lantaran ada tamu yang sudah memesan kamar tiba-tiba membatalkan. “Kami berharap pemerintah mengkaji lagi tarif tes PCR,” harap mantan anggota DPRD Badung itu.
“Targetnya saat ini menggerakan roda perekonomian yang sudah lesu. Harapannya masyarakat kembali berwisata ke Pulau Bali, dengan demikian roda perekonimian bergerak lagi. Tapi, kenyataannya berbanding terbalik karena persyaratan bagi PPDN itu wajib tes PCR. Nah, harganya itu masih terbilang tinggi,” kata Puspa Negara.
Lebih lanjut Puspa Negara mengatakan, jika pemerintah pusat serius untuk memulihkan perekonomian Bali, tarif tes PCR harus diturunkan lagi agar tidak menjadi beban bagi masyarkat. Bahkan, Puspa berharap harganya setara dengan rapid tes antigen Rp 99.000. Dia memastikan dengan harga seperti itu, niscaya wisatawan akan berbondong-bondong ke Pulau Dewata. “Kalau pemerintah mau serius, tarif tes PCR itu diturunkan hingga sama dengan rapid tes antigen. Ya, salah satu caranya pemerintah harus memberi semacam subsidi. Ini kalau memang niatnya mau menggerakan roda perekonomian masyarakat Bali,” katanya.
Kalau pemerintah mensubsidi tarif tes PCR, Puspa Negara sangat yakin upaya itu sejalan dengan kebijakan pemerintah mulai melonggarkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan upaya menggerakan roda perekonomian. “Kebijakan itu harus sejalan. Jangan sampai kebijakan lain justru mengganjal kebijakan berikutnya,” harap Puspa Negara. *dar
Komentar