Kariyasa Usul Wisatawan Sudah Vaksin dan Negatif PCR Tak Perlu Karantina

Upaya itu menurut kader PDI Perjuangan ini untuk dapat segera memperbaiki perekonomian Bali. Hal itu dikatakan Kariyasa saat melakukan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI bersama Kemenkes di Buleleng, Senin (15/11) pagi, di Gedung Wanita Laksmi Graha. Menurut politisi asal Desa/Kecamatan Busungbiu, Buleleng, ini usulan itu sudah disampaikan pada rapat bersama Kemenkes dan Satgas Covid-19 Pusat.

“Kami menginginkan kalau wisatawan yang sudah tervaksin dan PCR negatif tidak usah karantina. Karena triwulan 2021 ini perekonomian Bali masih minus, padahal di daerah lain sudah mulai menunjukkan tren positif,” kata Kariyasa.

Namun usulan yang disampaikan kepada Satgas Pusat dan Kemenkes belum mendapat jawaban pasti. Dia memaklumi, karena keputusan yang dikeluarkan Satgas Covid-19 pusat harus sesuai pertimbangan berbagai pihak, terutama dari Kemenkes, Kemenko Marves, dan Satgas Pusat.

Usulan yang disampaikan saat ini masih dalam kajian Satgas Covid-19 Pusat. Keputusan untuk meniadakan karantina masih dipertimbangkan kembali, karena sejumlah negara di Eropa masih memiliki kasus Covid-19 yang tinggi. Kondisi ini pun sangat rentan jika Bali melonggarkan prokes Covid-19.

Sembari menunggu keputusan tersebut, Komisi IX DPR RI bersama Kemenkes terus melakukan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru, pelayanan kesehatan dasar. Termasuk memaksimalkan vaksinasi di daerah yang masih di bawah target. Selain memantapkan rencana vaksinasi anak usia 6-11 tahun, Kariyasa dan Kemenkes juga membawa vaksin dari pusat untuk didistribusikan kepada lansia dan penyandang disabilitas.

Daerah yang masih target sasarannya di bawah 60 persen menjadi prioritas pemaksimalan vaksinasi. “Kalau kesehatan bagus kami yakin pariwisata normal kembali. Caranya dengan membangun herd immunity melalui vaksin, dan itu sudah terbukti dengan melandainya kasus di Bali,” kata Kariyasa.

Terlebih beberapa instansi pusat melakukan kegiatan di Bali, sejumlah event internasional dan olahraga juga akan diselenggarakan di Bali. “Tetapi dengan catatan tetap prokes ketat sehingga tak menjadi lonjakan kasus. Saya kira semua masyarakat Bali sudah paham untuk tetap menerapkan prokes. Kami terus sosialisasi, kampanyekan, dan imbau prokes dilakukan dengan ketat,” tutur Kariyasa. *k23