Proyek Shortcut Titik 7-8 Belum Sentuh Pekerja Lokal
SINGARAJA, NusaBali
Pengerjaan proyek Shortcut Titik 7A, 7B, 7C, 8 di perbatasan tiga desa bertetangga wilayah Kecamatan Sukasada, Buleleng: Desa Wanagiri, Desa Pegayaman, dan Desa Gitgit sudah dimulai.
Sejumlah bukit pun sudah mulai digaruk dan diratakan menggunakan alat berat. Hanya saja, pelibatan warga lokal dalam penggarapan shortcut tersebut masih minim. Sejak proyek shortcut dilakukan ground breaking (peletakan baru pertama) oleh Gubernur Bali Wayan Koster pada Wraspati Umanis Sinta, Kamis, 2 September 2021 lalu, baru 2 orang warga lokal dari Desa Gitgit yang diajak bergabung. Salah satu dari mereka dipekerjakan sebagai waker, sementara satunya lagi sebagai pengatur arus lalulintas. Hal ini diungkapkan Perbekel Gitgit, I Putu Arcana, kepada NusaBali, Selasa (16/11).
“Sampai saat ini baru 2 orang warga kami yang bekerja di proyek shortcut. Harapannya sih biar bisa lebih banyak lagi, sama seperti arahan Pak Gubernur saat acara ground breaking dulu,” jelas Putu Arcana.
Putu Arcana sendiri mengaku sudah sering koordinasi masalah pelibatan pekerja lokal ini setiapkali rapat yang mengundang perangkat desa wilayah proyek shortcut. Hanya saja, sejauh ini belum mendapat kepastian. “Kemarin ngomongnya sama orang di lapangan, sedangkan kebijakan di pimpinan. Jadi, ada birokrasi juga mereka,” keluh Arcana.
Menurut Arcana, minimnya pelibatan warga Desa Gitgit bukan hanya untuk proyek shortcut, tetapi juga dalam pembangunan jembatan penghubung Desa Gitgit dan Desa Wanagiri. Dalam proyek jembatan ini, tidak ada satu pun warga Desa Gitgit dilibatkan. “Kami tetap berharap di proyek ini warga kami bisa dilibatkan, sehingga merasakan juga dampak ekonominya. Terlebih, di masa pandemi begini, saya rasa banyak warga kami yang membutuhkan pekerjaan,” harap Arcana.
Kondisi minimnya pelibatan warga lokal dalam proyek shortcut ini juga menjadi sorotan anggota Fraksi PDIP DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa. Ketua Komisi II DPRD Buleleng ini menegaskan seluruh rekanan yang memenangkan tender proyek, berkewajiban untuk melibatkan tenaga kerja lokal. “Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton dan mendapatkan dampak buruk dari pembangunan itu,” sindir Mangku Budiasa secara teropisah di Singaraja, Selasa kemarin.
Mangku Budiasa juga mendorong pemerintah harus serius dan jangan menutup mata terkait diabaikannya warga lokal ini. Pemerintah harus tegas kepada rekanan yang tidak memenuhi kewajibannya. “Kalau ada rekanan yang begini, dijewer dong kupingnya. Jangan leha-leha hanya mencari keuntungan di sini, sedangkan masyarakat lokal hanya sebagai penonton. Ya, tidak benar juga, pemerintah harus hadir di situ,” tegas politisi PDIP asal Desa Selat, Kecamatan Sukasada ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng, I Putu Adiptha Eka Putra, mengatakan pihaknya terus mendorong dan mengupayakan pelibatan tenaga kerja lokal dalam proyek shortcut. “Domain shortcut kan teman di Balai Jalan Kementerian PUPR. Tetapi, kami di Dinas PUTR Buleleng tetap mendorong untuk proyek menggunakan sistem padat karya. Seharusnya, pelibatan tenaga lokal bisa untuk pekerjaan yang memerlukan skil khusus, tentu kami akan komunikasikan lagi ke depannya,” papar Putu Adiptha.
Sebelumnya, Gubernur Koster juga memerintahkan pihak kontraktor pelaksana proyelk shortcut, Sinarbali Citra KSO, agar memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal, baik tenaga kerja, material, maupun peralatan dalam pengerjaan shortcut. “Pelibatan sumber daya lokal ini untuk mendukung hidupnya perekonomian rakyat setempat. Pang pada mejalan, pang pada payu, pang pada maan, sehingga masyarakat langsung merasakan pembangunan shortcut ini,” tegas Gubernur Koster saat ground breaking proyek Shortcut Titik 7A, 7B, 7C, 8, awal September 2021 lalu. *k23
1
Komentar