Walikota Denpasar Komitmen Perkuat Desa Ramah Perempuan, Peduli Anak dan Bebas Stunting

Hal tersebut terungkap saat kegiatan pencanangan program Desa Ramah Perempuan, Peduli Anak (DRPPA) dan Desa Bebas Stunting di Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Selasa (23/11). Kegiatan pencanangan program tersebut dibuka langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace).

Selain itu juga hadir, Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Gusti Ngurah Gede, Ketua TP PKK Kota Denpasar Ny Sagung Antari Jaya Negara, Istri Wakil Walikota Denpasar Ny Ayu Kristi Arya Wibawa.

Menteri Bintang Darmawati mengungkapkan dalam upaya mencegah stunting dan memberikan perlindungan terhadap anak serta kawasan ramah perempuan, Kota Denpasar merupakan salah satu wilayah yang harus diperkuat. Komitmen Pemkot Denpasar untuk bersinergi menuntaskan stunting sangat diapresiasi.

Apalagi Kota Denpasar sudah memilki berbagai program pencegahan stunting yang terintegrasi dalam Puskesmas Ramah Anak. "Selain itu Sekolah Ramah Anak, Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Pusat Kreativitas Anak, memperkuat sinergi dengan jaringan Forum Anak, dan pemberian edukasi mengenai perkawinan anak dan kehamilan di usia dini yang sejalan dengan program pemerintah pusat," ungkapnya.

Sementara, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, menambahkan melalui mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting diharapkan Pemerintah Daerah melalui para Kepala Dinas, diharapkan dapat menggerakkan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat luas untuk bersinergi. Sehingga menjadi kekuatan besar dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.

"Melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN AKSI), Pemerintah melalui BKKBN berupaya menajamkan intervensi dari hulu untuk mencegah anak terlahir dengan kondisi stunting. Faktor sensitif seperti lingkungan yang kumuh, sanitasi tidak baik, serta kemiskinan menjadi perhatian penting, namun faktor spesifik yaitu pada 1.000 hari pertama kehidupan anak, bahkan mulai dari proses sebelum menikah hingga setelah melahirkan, proses ini harus dikawal bersama-sama," jelas Hasto.

Sementara, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengungkapkan dengan pencanangan DRPPA dan Desa Bebas Stunting serta keluarga kampung berkualitas (KKB) ini diharapkan Desa di Bali menjadi pusat percontohan di Bali khususnya Kota Denpasar.

Pencanangan kampung keluarga berkualitas di Desa Kesiman Kertalangu ini menurutnya merupakan upaya mendekatkan pelayanan dan pembangunan sektor terintegrasi ke desa. Sehingga diharapkan dapat mewujudkan pembangunan keluarga yang lebih berkualitas.

"Di Desa Kesiman Kertalangu sendiri capaian persentase aseptor KB cukup tinggi karena  telah secara rutin mengadakan pelayanan KB gratis yang di selenggarakan oleh Dinas PPP3AP2KB. Dengan dilaksanakannya pencanangan dan pendatanganan komitmen bersama pada hari ini diharapkan dapat mendorong seluruh komponen untuk mencapai kemajuan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan Penyerahan Piala Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan Kota Layak Anak (KLA) dari Menteri PPPA RI Kepada Walikota Denpasar. Selain itu Penyerahan PMT serta Paket Sayuran dan Olahan Ikan Kepada Ibu Hamil, Balita Gizi Kurang, dan balita terindikasi Stunting serta Penyerahan Permainan Anak, Pencanangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Kampung Keluarga Berkualitas dan Desa Bebas Stunting, serta Penanaman Padi Bersama Anak-Anak. *mis