Perlu Kebijakan Politik Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian di Bali

Ketua SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) Bali, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra alias Gus Adhi, mendorong pemerintah membuat regulasi dan kebijakan politik untuk petani, agar hasil pertanian Bali terserap di pasaran.

Gus Adhi  yang juga Anggota Komisi II DPR RI Dapil Bali membidangi pertanahan dan  agraria mengatakan selama ini petani hanya diimbau supaya tidak menjual lahan pertanian, diimbau meningkatkan produksi pertanian, tetapi tidak ada kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani. 

"Lahan pertanian akhirnya dijual, karena tidak ada solusi dan fasilitasi terhadap hasil produksi petani.  Harusnya ada kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak kepada petani, dengan sebuah kebijakan yang berpihak kepada petani kita. Pembinaan produk petani supaya berkualitas hingga penyerapan di pasaran," ujar Gus Adhi  saat menghadiri kegiatan bersih-bersih sampah SOKSI Provinsi Bali di Pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Minggu (12/12/2021) pagi.

Menurut Gus Adhi, langkah konkrit untuk memperjuangkan nasib petani harus maksimal. "Saat ini, belum ada langkah konkritnya. Misalnya mengupayakan ekspor beras organik, mengupayakan ekspor buah lokal Bali ke pasar internasional, dengan membina kelompok petani dengan produk unggulan. Supaya penerapannya jalan, harus ada regulasi atau kebijakan politik di daerah," ujar politisi asal Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ini.

Menurut Gus Adhi, saat ini sektor pertanian kembali dilirik, setelah sektor pariwisata yang menjadi andalan Bali ambruk, karena pandemi Covid-19. "Sektor pertanian menggeliat, produksi ada, tetapi hasilnya tidak tersalurkan dengan baik. Saya khawatir, pertanian bisa ditinggalkan juga, dan jual lahan pertanian oleh petani tidak terhindarkan," tegas Ketua Depidar SOKSI Provinsi Bali ini.

Gus Adhi mengungkapkan juga masalah modal bagi petani juga menjadi kendala. Dia membeber, beberapa bulan lalu, dirinya memfasilitasi 150 orang petani di Kabupaten Gianyar untuk mensertifikatkan tanah milik mereka. "Petani ini mengurus sertifikat sudah sejak lama. Setelah kami upayakan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, akhirnya dalam sepekan mereka bisa membuat sertifikat tanah. Kan, dengan sertifikat hak atas tanah itu, bisa diagunkan untuk mencari kredit usaha kecil, untuk sektor pertanian," ujar mantan Anggota Komisi IV DPR RI membidangi perikanan dan kelautan ini.

Kasus yang sama menurut Gus Adhi terjadi di sektor kelautan dan perikanan, yang tidak terkelola dengan maksimal di Bali. Padahal pangsa pasar untuk  sektor perikanan dan kelautan terbuka lebar. Misalnya, dengan membangun Pasar Ikan Tradisional yang bagus dan lebih modern,  sehingga hasil tangkapan para nelayan bisa terserap di pasaran, dengan harga yang tinggi. 

"Ada rupa, ada harga. Kalau barang bagus, harganya bagus. Jadi serapan hasil nelayan yang harus dimaksimalkan. Orang akan tertarik menjadi nelayan, kalau pekerjaan itu bisa berdampak untuk kelangsungan hidup mereka,"  ujar putra tokoh Golkar Bali, almarhum I Gusti Ketut Adiputra ini. *nat