Regulasi Hambat Wisman Diadukan ke Pusat
PHRI Badung soroti soal visa, karantina dan kebijakan penerbangan.
DENPASAR,NusaBali
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung, akan ‘mengadukan’ regulasi atau kebijakan- kebijakan yang dinilai menghambat kedatangan wisman ke Bali. Kebijakan tersebut adalah soal karantina, visa dan policy flight. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi BPC PHRI Badung di Ruang Rapat Sapta Pesona Dinas Pawisata Badung, Selasa (14/12).
Ketua BPC PHRI Badung I Gusti Ngurah Agung Rai Suryawijaya atau Rai Suryawijaya menyatakan hal itu akan disampaikan ke Pusat melalui Gubernur Bali Wayan Koster.
“Segera akan kita sampaikan nanti,” ujar tokoh pariwisata asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung.
Untuk soal karantina, kata Rai Suryawijaya cukup sehari saja. “Bila perlu dihapuskan, setelah hasilnya (pemeriksaan) negatif,” ujarnya.
Karena Bali yang sudah berstatus ‘hijau’ justru dapat menjadi tempat karantina atau island of carrantine.
Kemudian soal visa. Kebijakan soal visa kata Rai Suryawijaya sangat memberatkan calon wisatawan. Hal ini itu karena adanya pembatasan atau kuota, yakni hanya 1.500 per hari secara online. Itupun harus ada penjamin atau sponsor.
“Orang pribadi, misalnya satu couple untuk holiday kan susah cari sponsor. Kalau dalam bentuk grup mungkin ada tour operator melalui agent yang menjadi sebagai sponsor. Itu yang memberatkan,” ujarnya. Karena itu, Rai Suryawijaya meminta visa on arrival (VOA) diberlakukan kembali.
Sedang hambatan ketiga adalah flight policy. “Yang ini harus direvisi juga. Jangan memberatkan (karena) hanya bisa direct flight dari negara asal,” ujarnya.
Karena tidak mungkin misalnya maskapai menerbangkan pesawat besar, namun isinya sedikit. Jadi harus transit mengambil penumpang yang lain. “Kan tidak ada masalah sebetulnya,” kata Rai Suryawijaya.
Apalagi jadwal kedatangan pesawat di Bandara Ngurah Rai hanya 2 jam sekali. “Itu yang memberatkan,” tandasnya.
“Jadi aspirasi dari masyarakat kita sampaikan melalui Gubernur, sehingga satu pintu,” kata Rai Suryawijaya.
Nanti Gubernur akan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dan kementerian terkait. Pada bagian lain Rai Suryawijaya menyatakan berterimakasih kepada Pemerintah Pusat, atas pembatalan PPKM Level 3 pada libur Nataru ( 24 Desember 2021 s/d 2 Januari 2022.
“Ini akan menggairahkan lagi pariwisata, khususnya wisatawan domestik,” ujar tokoh parwisata asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara Badung.
Kunjungan wisdom saat ini rata- rata 11 ribu per hari. Bahkan pernah mencapai 13 ribu per hari. Rai Suryawijaya menyatakan yakin akan terus ada peningkatan kunjungan wisdom ke depan. Pada saat puncak liburan Nataru nanti, dia memperkirakan kunjungan bisa mencapai 15 ribu sampai 20 ribu wisdom. Dengan penerapan prokes yang ketat, baik industri dan masyarakat, pasca Nataru kasus Covid-19 tetap landai.
Rakor PHRI Badung memang dimaksudkan untuk mendapatkan masukkan yang akan disampaikan kepada pemerintah. Selain kalangan pengurus PHRI Badung dan stakeholder terkait, hadir memberi pengarahan Plt Kadiparda Badung Cokorda Raka Darmawan dan Plt Kadiparda Bali Tjokorda Bagus Pemayun. *K17
Ketua BPC PHRI Badung I Gusti Ngurah Agung Rai Suryawijaya atau Rai Suryawijaya menyatakan hal itu akan disampaikan ke Pusat melalui Gubernur Bali Wayan Koster.
“Segera akan kita sampaikan nanti,” ujar tokoh pariwisata asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung.
Untuk soal karantina, kata Rai Suryawijaya cukup sehari saja. “Bila perlu dihapuskan, setelah hasilnya (pemeriksaan) negatif,” ujarnya.
Karena Bali yang sudah berstatus ‘hijau’ justru dapat menjadi tempat karantina atau island of carrantine.
Kemudian soal visa. Kebijakan soal visa kata Rai Suryawijaya sangat memberatkan calon wisatawan. Hal ini itu karena adanya pembatasan atau kuota, yakni hanya 1.500 per hari secara online. Itupun harus ada penjamin atau sponsor.
“Orang pribadi, misalnya satu couple untuk holiday kan susah cari sponsor. Kalau dalam bentuk grup mungkin ada tour operator melalui agent yang menjadi sebagai sponsor. Itu yang memberatkan,” ujarnya. Karena itu, Rai Suryawijaya meminta visa on arrival (VOA) diberlakukan kembali.
Sedang hambatan ketiga adalah flight policy. “Yang ini harus direvisi juga. Jangan memberatkan (karena) hanya bisa direct flight dari negara asal,” ujarnya.
Karena tidak mungkin misalnya maskapai menerbangkan pesawat besar, namun isinya sedikit. Jadi harus transit mengambil penumpang yang lain. “Kan tidak ada masalah sebetulnya,” kata Rai Suryawijaya.
Apalagi jadwal kedatangan pesawat di Bandara Ngurah Rai hanya 2 jam sekali. “Itu yang memberatkan,” tandasnya.
“Jadi aspirasi dari masyarakat kita sampaikan melalui Gubernur, sehingga satu pintu,” kata Rai Suryawijaya.
Nanti Gubernur akan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dan kementerian terkait. Pada bagian lain Rai Suryawijaya menyatakan berterimakasih kepada Pemerintah Pusat, atas pembatalan PPKM Level 3 pada libur Nataru ( 24 Desember 2021 s/d 2 Januari 2022.
“Ini akan menggairahkan lagi pariwisata, khususnya wisatawan domestik,” ujar tokoh parwisata asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara Badung.
Kunjungan wisdom saat ini rata- rata 11 ribu per hari. Bahkan pernah mencapai 13 ribu per hari. Rai Suryawijaya menyatakan yakin akan terus ada peningkatan kunjungan wisdom ke depan. Pada saat puncak liburan Nataru nanti, dia memperkirakan kunjungan bisa mencapai 15 ribu sampai 20 ribu wisdom. Dengan penerapan prokes yang ketat, baik industri dan masyarakat, pasca Nataru kasus Covid-19 tetap landai.
Rakor PHRI Badung memang dimaksudkan untuk mendapatkan masukkan yang akan disampaikan kepada pemerintah. Selain kalangan pengurus PHRI Badung dan stakeholder terkait, hadir memberi pengarahan Plt Kadiparda Badung Cokorda Raka Darmawan dan Plt Kadiparda Bali Tjokorda Bagus Pemayun. *K17
1
Komentar