Koster Minta Pasemetonan Sukseskan Visi Pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Paiketan pasemetonan juga harus mulai memperluas kontribusi untuk kepentingan masyarakat dan program Pemprov Bali, serta ikut sukseskan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.  Permintaan ini disampaikan Gubernur Koster saat membuka Pasamuan Agung XVI Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) di Graha Kepasekan Sekretariat MGPSSR Pusat, Jalan Cekomaria Denpasar kawasan Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara pada Radita Wage Krulut, Minggu (19/12) pagi. Gubernur Koster menyebutkan, jika kontribusi paiketan pasemetonan bisa diperluas, diyakini keberadaannya akan mampu mendorong kemajuan masyarakat untuk tatanan kehidupan yang lebih baik.

Terlebih lagi, kata Gubernur Koster, MGPSSR merupakan paiketan pasemetonan dengan jumlah anggota paling banyak dan telah tersebar di sejumlah provinsi di tanah air. “Jika kontribusinya bisa diperluas, tak hanya akan memajukan Bali, tapi juga Indonesia,” ujar Gubernur Koster.

Selain memperluas kontribusi, Gubernur Koster juga mengingatkan pentingnya paiketan pasemetonan diwadahi sebuah organisasi yang dikelola secara modern, agar mampu menampung aspirasi dan kehendak anggota. Ini penting agar organisasi paiketan lebih bisa diberdayakan untuk kepentingan lebih luas.

Sebagai bagian dari sameton MGPSSR, Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini meminta dukungan kepada Pasemetonan Pasek agar berperan aktif dalam menyukseskan implementasi program prioritas yang merupakan penjabaran dari visi 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali'. Secara garis besar Gubernur Koster kemarin memaparkan tentang visi 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali'.

Menurut Gubernur Koster, visi ini mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala, menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai NKRI berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Koster menyebutkan, sejak dilantik sebagai Gubernur Bali 2018-2023 pada 5 September 2018 lalu, dirinya yang didampingi Wagub Tjokorda Oka Arta Ardhana Sukawati (Cok Ace) berusaha keras menata Bali secara fundamental dan komprehensif dalam berbagai bidang agar semakin maju, mengikuti perkembangan zaman, dinamika nasional dan global, namun tetap menjaga adat, seni, tradisi, budaya adiluhung warisan leluhur.

“Saya memantapkan diri untuk teguh dan kokoh pada keyakinan dalam menjalankan kepemimpinan yang terarah, dan berusaha sedalam-dalamnya memahami kekuatan Bali yang berakar pada adat, seni, tradisi, dan budaya,” ujar Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini, sembari mengajak seluruh komponen masyarakat maju secara kolektif, jangan ada sekat, apalagi terpecah belah.

Koster pun mengajak seluruh komponen untuk bersatu dan maju secara kolektif, karena Bali merupakan pulau yang kecil dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk. Selain itu, Bali juga tidak seperti daerah lain yang punya sumber daya alam berupa hasil tambang.

Namun demikian, Bali tak harus berkecil hati, karena sudah dianugerahi warisan kekayaan yang luar biasa berupa adat istiadat, seni, tradisi, dan budaya yang unik, unggul serta tak ada tandingannya di dunia. “Ini yang harus dipahami bersama dan dijadikan modal untuk menjaga eksistensi alam, manusia dan kebudayaan Bali,” tegas suami dari dramawati Ni Putu Putri Suastini ini.

Koster juga memberi gambaran tentang keberadaan tempat suci yang mengelilingi Bali, yang merupakan sebuah bukti nyata bahwa Pulau Dewata ditata oleh orang-orang suci. Oleh sebab itu, generasi saat ini berkewajiban menjaga dan melestarikan warisan adiluhung dari para leluhur serta jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berpotensi merusak tatanan tersebut.

“Apa yang diwariskan oleh para leluhur telah terbukti membantu kita dalam menjalankan kehidupan dan sebagai sumber kehidupan yang mensejahterakan. Kalau hasil tambang bisa habis, beda dengan seni, budaya, adat istiadat, dan tradisi. Semakin kita geluti, maka akan semakin kuat dan tak akan habis,” papar politisi senior yang sempat tiga periode duduk di Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali ini.

Pada bagian lain, Koster juga menyampaikan bahwa dalam mengimplementasikan visi 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali', selama masa kepemimpinannya telah dikeluarkan 40 regulasi yang terdiri atas 15 Peraturan Daerah (Perda) dan 25 Peraturan Gubernur (Pergub) Bali. Sebagian besar produk hukum itu berkaitan dengan upaya melestarikan seni, budaya, dan alam serta eksistensi manusia Bali.

Koster memberi penekanan pada 2 Pergub. Pertama, Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Kedua, Pergub Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penggunaan Busana Adat Bali.

Terkait dengan Pergub 80 Tahun 2018, menurut Koster, ini menjadi bagian penting dari upaya melestarikan aksara Bali. “Jangan remehkan aksara yang kita miliki. Saat belum ada sekolah, leluhur kita sudah bisa menciptakan aksara, itu luar biasa,” tegas politisi bergelar Doktor Ilmu Matematika jebolan ITB Bandung ini.

Koster menyebutkan, aksara merupakan bukti kemajuan peradaban suatu bangsa dan negara. Beberapa negara yang mengalami kemajuan pesat seperti China, Jepang, dan Korea memiliki aksara lokal yang dilestarikan secara konsisten. Di Indonesia, tidak semua daerah memiliki aksara lokal. Sebaliknya, Bali tentunya harus bangga, karena punya aksara. Ini bukti kemajuan peradaban yang harus muliakan krama Bali.

Masih terkait dengan upaya pelestarian aksara ini, Gubernur Koster juga menggandeng kalangan akademisi untuk menciptakan keyboard khusus Aksara Bali. Keyboard ini sudah dilaunching beberapa bulan lalu. Rencananya, tahun 2022 depan Keyboard Aksara Bali akan disebar ke sekolah-sekolah. “Saya ingin aksara kita dimuliakan seperti yang dilakukan China, Jepang, atau Korea,” katanya.

Selain pelestarian aksara, Koster juga memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pelestarian busana adat Bali. Pergub Bali Nomor 79 Tahun 2018 terbukti membawa multiplier effect. Tak hanya memperkokoh eksistensi busana adat Bali, tapi regulasi ini juga mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan, karena berkembangnya usaha di bidang pertenunan.

Sementara itu, Ketua MGPSSR Pusat, Prof Dr dr I Wayan Wita SpJP, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur Koster untuk membuka kegiatan pasamuan dan sekaligus bertatap muka dengan Sameton Pasek. Menurut mantan Rektor Unud ini, pasamuan adalah sebuah kebutuhan bagi organisasi dan merupakan tindak lanjut dari Mahasabha MGPSSR. Prof Wita juga menyampaikan komitmen bahwa MGPSSR berada di garda terdepan dalam pelaksanaan visi 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali'. *nat