Bali Ajukan 5 Permintaan ke Pusat
Percepat wisman masuk Bali, kebijakan yang beratkan wisman minta dievaluasi
DENPASAR,NusaBali
Kalangan industri pariwisata yang tergabung dalam wadah ‘Forum Bali Bangkit’ menyampaikan 5 permintaan kepada Pemerintah Pusat terkait kondisi pariwisata Bali. Lima point permintaan tersebut yakni masalah kebijakan visa, karantina, penerbangan, perluasan kerjasama dengan negara yang sudah open border dan kebijakan asuransi tanggungan Covid-19.
Hal itu terungkap usai pertemuan antara Dinas Pariwisata Bali dengan kalangan pelaku pariwisata termasuk Forum Bali Bangkit dan diikuti 40 stakeholder kepariwisataan, Selasa (21/12).
Wakil Ketua PHRI Bali Bidang Budaya Lingkungan I Gusti Ngurah Agung Rai Suryawijaya atau Rai Suryawijaya mengapresiasi hasil pertemuan tersebut.
“Hasil pertemuan sangat luar biasa,” ujar pria yang juga anggota Kelompok Ahli Gubernur Bidang Pariwisata, usai pertemuan.
Dikatakan industri pariwisata bersama seluruh stakeholder mendukung kebijakan pemerintah. “Namun mengusulkan lima point,” sebutnya.
Adapun 5 poin usulan Forum Bali Bangkit yakni pertama kebijakan visa. Dimana untuk sementara ini masih menggunakan essential bussinnes visa, bukan visa turis atau VOA. “Ini memberatkan,” ucap Koordinator Forum Bali Bangkit, AgusYoga Iswara. Koutanya terbatas, hanya 1.500, membutuhkan sponsor dan biaya-biaya lainnya.
Yang kedua kebijakan karantina. Forum Bali Bangkit berharap Bali bisa dijadikan ‘sandbox’, seperti Langkawi (Malaysia) dan Pukhet (Thailand).
Ketiga adalah kebijakan penerbangan. Dikatakan Yoga Iswara, kebijakan penerbangan yang membuat kenapa Bali susah ‘dimasuki’, karena penerbangan harus direct atau langsung. “Kami berharap ada kebijakan fleksibelitas untuk transit juga ke Bali,” ujarnya.
Terus kebijakan ke -4, tentang list 19 negara open border,kata Yoga Iswara belum ketemu dengan pola yang ada. Ada negara yang low risk ingin ke Bali, namun regulasinya tidak mengizinkan. Contohnya Austrtalia.
Yang kelima kebijakan asuransi (Covid-10) yang jumlahnya saat ini total 100 ribu dollar US atau hampir Rp1,5 miliar. “Kan sepertinya itu sangat berat sekali,” kata Yoga Iswara.
Dia berharap, jumlah tersebut bisa diturunkan, apakah 50 ribu dollar US. Atau minimal asuransinya bisa untuk meng-cover (perawatan) Covid.
Lima point usulan tersebut akan segera disampaikan ke Pemerintah. “Kita tidak saling menyalahkan. Kita sudah bicarakan seluruh permasalahan daripada terhambatnya wisman ke Bali,” ujar tokoh pariwisata asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung.
Plt Kadiparda Bali Tjokorda Bagus Pemayun menjelaskan rapat dengan stakeholder kepariwisataan termasuk dengan Forum Bali Bangkit dalam rangka pembahasan usulan ke Pemerintah Pusat, untuk percepatan masuknya wisatawan manca negara ke Bali.
“Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Bali sehingga tercapainya satu visi dan pemulihan perekonomian Bali di bidang pariwisata,” jelas Tjok Bagus Pemayun. *K17
Hal itu terungkap usai pertemuan antara Dinas Pariwisata Bali dengan kalangan pelaku pariwisata termasuk Forum Bali Bangkit dan diikuti 40 stakeholder kepariwisataan, Selasa (21/12).
Wakil Ketua PHRI Bali Bidang Budaya Lingkungan I Gusti Ngurah Agung Rai Suryawijaya atau Rai Suryawijaya mengapresiasi hasil pertemuan tersebut.
“Hasil pertemuan sangat luar biasa,” ujar pria yang juga anggota Kelompok Ahli Gubernur Bidang Pariwisata, usai pertemuan.
Dikatakan industri pariwisata bersama seluruh stakeholder mendukung kebijakan pemerintah. “Namun mengusulkan lima point,” sebutnya.
Adapun 5 poin usulan Forum Bali Bangkit yakni pertama kebijakan visa. Dimana untuk sementara ini masih menggunakan essential bussinnes visa, bukan visa turis atau VOA. “Ini memberatkan,” ucap Koordinator Forum Bali Bangkit, AgusYoga Iswara. Koutanya terbatas, hanya 1.500, membutuhkan sponsor dan biaya-biaya lainnya.
Yang kedua kebijakan karantina. Forum Bali Bangkit berharap Bali bisa dijadikan ‘sandbox’, seperti Langkawi (Malaysia) dan Pukhet (Thailand).
Ketiga adalah kebijakan penerbangan. Dikatakan Yoga Iswara, kebijakan penerbangan yang membuat kenapa Bali susah ‘dimasuki’, karena penerbangan harus direct atau langsung. “Kami berharap ada kebijakan fleksibelitas untuk transit juga ke Bali,” ujarnya.
Terus kebijakan ke -4, tentang list 19 negara open border,kata Yoga Iswara belum ketemu dengan pola yang ada. Ada negara yang low risk ingin ke Bali, namun regulasinya tidak mengizinkan. Contohnya Austrtalia.
Yang kelima kebijakan asuransi (Covid-10) yang jumlahnya saat ini total 100 ribu dollar US atau hampir Rp1,5 miliar. “Kan sepertinya itu sangat berat sekali,” kata Yoga Iswara.
Dia berharap, jumlah tersebut bisa diturunkan, apakah 50 ribu dollar US. Atau minimal asuransinya bisa untuk meng-cover (perawatan) Covid.
Lima point usulan tersebut akan segera disampaikan ke Pemerintah. “Kita tidak saling menyalahkan. Kita sudah bicarakan seluruh permasalahan daripada terhambatnya wisman ke Bali,” ujar tokoh pariwisata asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung.
Plt Kadiparda Bali Tjokorda Bagus Pemayun menjelaskan rapat dengan stakeholder kepariwisataan termasuk dengan Forum Bali Bangkit dalam rangka pembahasan usulan ke Pemerintah Pusat, untuk percepatan masuknya wisatawan manca negara ke Bali.
“Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Bali sehingga tercapainya satu visi dan pemulihan perekonomian Bali di bidang pariwisata,” jelas Tjok Bagus Pemayun. *K17
Komentar