BCW Buka Posko Pengaduan Mafia Tanah

Ketua BCW, Putu Wirata Dwikora mengatakan posko pengaduan mafia tanah ini berada di kantor BCW di Jalan Diponegoro, Denpasar dengan hotline (0361) 236247. “Posko yang kami dirikan ini siap menerima dan menindaklanjuti pengaduan dengan data dan bukti pendukung yang kuat,” tegas Dwikora, Rabu (22/12).  

Dijelaskan, posko ini didirikan karena desakan makin maraknya aksi mafia tanah di Bali. Hal ini terungkap dari beberapa diskusi terkait kasus pertanahan yang digelar di Bali hingga Jakarta. Dua diskusi tersebut digelar LSM di Buleleng dan UKI (Universitas Kristen Indonesia) Jakarta pada 14 Desember lalu.

Dari diskusi tersebut terungkap beberapa warga Bali yang jadi korban. Ada warga Desa Lemukih, Buleleng yang 46 tahun berjuang membela tanah Druwe Pura seluas 96 hektar, yang disertifikatkan oleh penggarapnya secara perorangan.

Ada juga korban di Desa Ungasan, mewarisi sekitar 14 hektar tanah sejak ratusan tahun, dan memenangkan gugatan PTUN sampai Mahkamah Agung tahun 2001. Namun yang memperoleh sertifikat justru pihak yang dikalahkan dalam putusan Mahkamah Agung, yakni Pemprov Bali.

Diluar kasus yang diungkap dalam diskusi, menurut informasi di media massa, ada warga Nusa Penida  yang 5 hektar lebih tanahnya digelapkan oknum kepala desa dengan cara menipu dan memalsukan. Ada pula yang merasa tanahnya diincar oleh kelompok mafia yang menggoreng-gorengnya menjadi perkara, dengan melakukan permainan tingkat tinggi dan holistik, mulai dari luar sampai lingkar pengadilan.

“Kami tegaskan kembali, walaupun tidak mudah untuk memutus ekosistem dan episentrum mafia tanah ini, namun harus didukung semua elemen masyarakat,” ujar Putu Dwikora dalam rilisnya Selasa (21/12).

“Kami sangat optimis, bila semua komponen masyarakat, dari kampus, LSM, politisi dan penegak hukum, bersinergi menghadapi mafia tanah ini pasti jumlah korban yang lebih banyak bisa ditekan. Tapi, sinergi ini perlu berkelanjutan dan konsisten,” katanya. *rez