MCP Bagus Belum Aman dari OTT KPK
Dewa Indra: Capaian MCP Tak Hanya Formalitas
Monitoring Center for Prevention (MCP) Bali saat ini adalah 85 atau berada pada zona hijau. Sementara MCP rata-rata nasional adalah 45.
DENPASAR, NusaBali
Direktur Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) Wilayah V KPK RI Budi Waluya mengatakan MCP (Monitoring Center for Prevention) yang capaiannya tinggi, belum tentu aman dari OTT (operasi tangkap tangan). Selain itu kinerja bagus secara formalitas birokrasi, belum tentu berbanding lurus dengan kinerja birokrasi dalam cegah korupsi.
Hal itu disampaikan Budi Waluya saat Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi MCP Triwulan IV Tahun 2021 Pemerintah Daerah se-Bali, di Ruang Sabha Adhyasta Utama, Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Rabu (22/12) sore.
Dalam acara tersebut, hadir Sekda Bali Dewa Made Indra, Kepala Inspektorat Pemprov Bali I Wayan Sugiada, dan pejabat OPD Pemprov Bali lainnya. Budi Waluya membeber rata-rata indeks MCP Bali saat ini adalah 85 atau berada pada zona hijau. “Capaian ini melampaui rata-rata nasional yaitu 45,” sebut Budi Waluya.
Namun Budi Waluya mengingatkan, tingginya nilai MCP bisa jadi beban, jika jajaran birokrasi kurang memahami substansi dari program ini. Dia berharap, capaian MCP berbanding lurus dengan kinerja birokrasi dalam pemberantasan korupsi. Jangan sampai, capaian MCP justru menjadi bumerang jika di kemudian hari ada OTT terhadap pelaku tindak pidana korupsi melibatkan birokrat.
“Makanya saya tak henti-henti mengingatkan jajaran birokrasi agar memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Capaian MCP hendaknya sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Budi Waluya.
MCP merupakan sistem supervisi dan pencegahan korupsi pemerintah daerah yang diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dalam sistem ini, KPK melakukan intervensi terhadap delapan area yaitu Perencanaan dan Penganggaran (e-Planning dan e-Budgeting), Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadaan Barang dan Jasa, Kapabilitas APIP, Manajemen SDM, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen BMD, dan Sektor Strategis.
Sekda Dewa Made Indra mengingatkan capaian MCP Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang terus bergerak naik, tak hanya menjadi prestasi di atas kertas atau hanya pemenuhan syarat administrasi. “Yang lebih penting adalah substansi dari capaian ini, tercermin dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak korupsi,” ujar Sekda Dewa Indra.
Sekda Dewa Indra menyampaikan, sejalan dengan kemajuan capaian MCP Pemprov Bali, pemkab/pemkot juga sudah berhasil mengimbangi sehingga tidak ada lagi selisih nilai yang terlalu besar. “Progres nilai MCP kita berada pada level yang cukup baik,” kata birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan/Kabupaten Buleleng ini.
Sekda Dewa Indra mengingatkan seluruh jajaran birokrasi di lingkungan pemprov dan pemkab/pemkot se-Bali agar lebih memahami substansi dari capaian MCP. Dikatakannya, nilai yang cukup baik itu diperoleh karena terkait dengan pemenuhan kelengkapan dokumen sebagai indikator formal.
Yang jauh lebih penting, jajaran birokrasi serius dan konsisten dalam mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan kerja masing-masing. “Kita harus tunjukkan bahwa capaian MCP teraktualisasi dalam praktik tata kelola pemerintahan yang memiliki integritas baik,” imbuhnya.
Dia mengajak seluruh jajaran birokrasi terus berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan agar kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi makin meningkat. *nat
Direktur Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) Wilayah V KPK RI Budi Waluya mengatakan MCP (Monitoring Center for Prevention) yang capaiannya tinggi, belum tentu aman dari OTT (operasi tangkap tangan). Selain itu kinerja bagus secara formalitas birokrasi, belum tentu berbanding lurus dengan kinerja birokrasi dalam cegah korupsi.
Hal itu disampaikan Budi Waluya saat Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi MCP Triwulan IV Tahun 2021 Pemerintah Daerah se-Bali, di Ruang Sabha Adhyasta Utama, Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Rabu (22/12) sore.
Dalam acara tersebut, hadir Sekda Bali Dewa Made Indra, Kepala Inspektorat Pemprov Bali I Wayan Sugiada, dan pejabat OPD Pemprov Bali lainnya. Budi Waluya membeber rata-rata indeks MCP Bali saat ini adalah 85 atau berada pada zona hijau. “Capaian ini melampaui rata-rata nasional yaitu 45,” sebut Budi Waluya.
Namun Budi Waluya mengingatkan, tingginya nilai MCP bisa jadi beban, jika jajaran birokrasi kurang memahami substansi dari program ini. Dia berharap, capaian MCP berbanding lurus dengan kinerja birokrasi dalam pemberantasan korupsi. Jangan sampai, capaian MCP justru menjadi bumerang jika di kemudian hari ada OTT terhadap pelaku tindak pidana korupsi melibatkan birokrat.
“Makanya saya tak henti-henti mengingatkan jajaran birokrasi agar memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Capaian MCP hendaknya sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Budi Waluya.
MCP merupakan sistem supervisi dan pencegahan korupsi pemerintah daerah yang diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dalam sistem ini, KPK melakukan intervensi terhadap delapan area yaitu Perencanaan dan Penganggaran (e-Planning dan e-Budgeting), Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadaan Barang dan Jasa, Kapabilitas APIP, Manajemen SDM, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen BMD, dan Sektor Strategis.
Sekda Dewa Made Indra mengingatkan capaian MCP Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang terus bergerak naik, tak hanya menjadi prestasi di atas kertas atau hanya pemenuhan syarat administrasi. “Yang lebih penting adalah substansi dari capaian ini, tercermin dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak korupsi,” ujar Sekda Dewa Indra.
Sekda Dewa Indra menyampaikan, sejalan dengan kemajuan capaian MCP Pemprov Bali, pemkab/pemkot juga sudah berhasil mengimbangi sehingga tidak ada lagi selisih nilai yang terlalu besar. “Progres nilai MCP kita berada pada level yang cukup baik,” kata birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan/Kabupaten Buleleng ini.
Sekda Dewa Indra mengingatkan seluruh jajaran birokrasi di lingkungan pemprov dan pemkab/pemkot se-Bali agar lebih memahami substansi dari capaian MCP. Dikatakannya, nilai yang cukup baik itu diperoleh karena terkait dengan pemenuhan kelengkapan dokumen sebagai indikator formal.
Yang jauh lebih penting, jajaran birokrasi serius dan konsisten dalam mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan kerja masing-masing. “Kita harus tunjukkan bahwa capaian MCP teraktualisasi dalam praktik tata kelola pemerintahan yang memiliki integritas baik,” imbuhnya.
Dia mengajak seluruh jajaran birokrasi terus berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan agar kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi makin meningkat. *nat
Komentar