Polemik SBY-Antasari Perlu Dibentuk TPF
Polemik antara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dan mantan presiden ke enam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin tajam.
JAKARTA, NusaBali
Terlebih Antasari melapor ke Bareskrim Mabes Polri. Dimana ia merasa di kriminalisasi oleh SBY. Pengakuan tersebut dilakukan Antasari satu hari sebelum pilkada serentak berlangsung. SBY pun menilai ada muatan politis dengan diberikannya grasi Antasari. Wakil Ketua Fraksi Nasdem Jhonny G Plate berpendapat agar itu tidak simpang siur, maka perlu dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF).
"Kalau Presiden Jokowi memberi grasi Antasari dicurigai sebagai konspirasi politik, ini bisa mengurangi kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan integritasnya bisa terganggu dalam menjalankan pemerintahannya secara nasional. Oleh karena itu, sebaiknya dibentuk TPF untuk mengakhiri politisasi kasus tersebut," imbuh Jhonny di Kompeks Parlemen, Kamis (16/2).
Jhonny yakin, kalau Presiden Jokowi tidak melakukan konspirasi pemberian grasi. Apalagi dikait-kaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta. Pria yang juga menjabat sebagai Korwil Nasdem Bali dan Nusa Tenggara ini pun merasa aneh, lantaran itu disampaikan oleh SBY. Pernyataan itu, akan mengganggu jalannya pemerintahan dan stabilitas sosial politik masyarakat.
"Pembentukan TPF diharapkan bisa menghentikan konspirasi yang bisa merusak dan menggangu proses politik di Indonesia. Saya yakin kepolisian juga akan netral untuk membantu mengungkap kasus itu,” ucap Jhonny.
Sementara anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil menuturkan, sulit mencari bukti-bukti keterlibatan Antasari dalam kasus pembunuhan Nasruddin. Alhasil muncul dugaan kasus tersebut sebagai rekayasa untuk menghancurkan KPK melalui Antasari.
Namun ia juga mempertanyakan tidak konsistennya Antasari. "Sebelumnya Antasari mengatakan tidak akan membongkar kasusnya jika bebas, tapi kemudian bertemu Presiden RI dan sehari menjelang Pilkada melapor ke Bareskrim Polri dengan mengatakan adanya keterlibatan SBY sebagai inisiator. Ada apa ini? Perlu dipertanyakan ketidak konsistenannya," tegas Nasir.
Nasir menduga keberanian Antasari mengungkap kasusnya tersebut karena ada ‘pegangan’ kuat sehingga berani melapor ke Bareskrim. “Jadi, silakan bentuk TPF dan Antasari jujur saja agar persoalan clear dan segera diakhiri dengan penegakan hukum,” katanya. k22
Terlebih Antasari melapor ke Bareskrim Mabes Polri. Dimana ia merasa di kriminalisasi oleh SBY. Pengakuan tersebut dilakukan Antasari satu hari sebelum pilkada serentak berlangsung. SBY pun menilai ada muatan politis dengan diberikannya grasi Antasari. Wakil Ketua Fraksi Nasdem Jhonny G Plate berpendapat agar itu tidak simpang siur, maka perlu dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF).
"Kalau Presiden Jokowi memberi grasi Antasari dicurigai sebagai konspirasi politik, ini bisa mengurangi kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan integritasnya bisa terganggu dalam menjalankan pemerintahannya secara nasional. Oleh karena itu, sebaiknya dibentuk TPF untuk mengakhiri politisasi kasus tersebut," imbuh Jhonny di Kompeks Parlemen, Kamis (16/2).
Jhonny yakin, kalau Presiden Jokowi tidak melakukan konspirasi pemberian grasi. Apalagi dikait-kaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta. Pria yang juga menjabat sebagai Korwil Nasdem Bali dan Nusa Tenggara ini pun merasa aneh, lantaran itu disampaikan oleh SBY. Pernyataan itu, akan mengganggu jalannya pemerintahan dan stabilitas sosial politik masyarakat.
"Pembentukan TPF diharapkan bisa menghentikan konspirasi yang bisa merusak dan menggangu proses politik di Indonesia. Saya yakin kepolisian juga akan netral untuk membantu mengungkap kasus itu,” ucap Jhonny.
Sementara anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil menuturkan, sulit mencari bukti-bukti keterlibatan Antasari dalam kasus pembunuhan Nasruddin. Alhasil muncul dugaan kasus tersebut sebagai rekayasa untuk menghancurkan KPK melalui Antasari.
Namun ia juga mempertanyakan tidak konsistennya Antasari. "Sebelumnya Antasari mengatakan tidak akan membongkar kasusnya jika bebas, tapi kemudian bertemu Presiden RI dan sehari menjelang Pilkada melapor ke Bareskrim Polri dengan mengatakan adanya keterlibatan SBY sebagai inisiator. Ada apa ini? Perlu dipertanyakan ketidak konsistenannya," tegas Nasir.
Nasir menduga keberanian Antasari mengungkap kasusnya tersebut karena ada ‘pegangan’ kuat sehingga berani melapor ke Bareskrim. “Jadi, silakan bentuk TPF dan Antasari jujur saja agar persoalan clear dan segera diakhiri dengan penegakan hukum,” katanya. k22
Komentar