Gaji Macet 7 Bulan, Pegawai Yeh Buleleng Ngadu ke Dewan

Mereka mengadu kepada lembaga Dewan, karena gajinya selama 7 bulan macet alias belum dibayarkan.  Puluhan perwakilan karyawan PT Tirta Mumbul Jaya Abadi yang mendatangi Gedung DPRD Buleleng, Rabu kemarin, dikoordinasikan oleh Nyoman Sumiarta. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Buleleng, I Gede Supriatna. Para karyawan perusahaan air kemasan yang gajinya macet ini berharap DPRD Buleleng dapat memfasilitasi dan mencarikan jalan keluar permasalah mereka.

Menurut Nyoman Sumiarta, persoalan pembayaran gaji mulai terjadi sejak 1,5 tahun yang lalu. Namun, selama ini mereka tetap bekerja, dengan bayaran gaji melalui cash bon.

“Sejak 1,5 tahun lalu, kami sudah tidak dapat gaji penuh. Saat nagih gaji, dibayar dengan cash bon. Setiap minggu cash bon Rp 200.000. Tetapi, kalau diakumulasi cash bon selama ini, total sisa gaji kami yang belum dibayarkan adalah selama 7 bulan,” jelas Nyoman Sumiarta.

Menurut Sumiarta, para karyawan selama ini pilih bertahan tanpa digaji, karena mengerti kondisi perusahaan yang mengalami penurunan penjualan di masa pandemi Covid-19. Hanya saja, mereka juga menyayangkan sejumlah kebijakan yang dinilai diambil secara sepihak oleh manajemen.

Sumiarta mencontohkan kebjiakan ‘obral’ harga jual air kemasan gelas menjadi sebesar Rp 18.000 per dus, dari semula harga standar Rp 20.000 per dus. Bukan hanya itu, sejumlah karyawan di bagian pengantaran barang juga diminta perusahaan untuk mengundurkan diri.

“Kami juga merasa keberatan setelah ada perhitungan tunggakan kami yang belum dibayarkan dari Juli-Desember 2021, di mana pihak manajemen memutuskan ada pemotongan gaji sebesar 75 persen. Kami tidak bisa terima ini, karena kami masih tetap bekerja, produksi juga masih jalan,” tandas Sumiarta, yang merupakan karyawan Bagian Perencanaan Produksi di PT Tirta Mumbul Jaya Abadi.

Sementara, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna bejanji segera akan berkoordinasi dengan perusahaan (PT Tirta Mumbul Jaya Abadi) dan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng---sebagai pemegang saham terbesar di PT Tirta Mumbul Jaya Abadi. Menurut Supriatna, rapat tindak lanjut yang mengundang manajemen perusahaan dan Perumda Tirta Hita Buleleng rencananya akan dilakukan di Kantor DPRD Buleleng, Kamis (6/1) ini.

“Besok (hari ini) akan dirapatkan dulu. Kami akan minta penjelasan direksi manajemen, pemegang saham, dan juga Pemkab Buleleng sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Saya pribadi berkomitmen selamatkan perusahaan ini dulu, karena ada banyak perut dan masyarakat yang bekerja di sana,” tandas Supriatna.

Politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Tejakula, Buleleng ini pun meminta kepada karyawan PT Tirta Mumbul Jaya Abadi untuk bersabar dan memberi ruang DPRD Buleleng menyelesaikan masalah tersebut. “Kita akan berusaha menyelesaikan masalah ini,” jelas Supriatna yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Buleleng.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT Tirta Jaya Mumbul Jaya Abadi, I Nyoman Artha Widnyana, mengatakan neraca keuangan perusahaannya mulai tidak stabil sejak pandemi Covid-19 menerjang, awal Maret 2020 lalu. Hasil penjualan air kemasan di masa pandemi tidak mampu menutupi biaya operasional yang cukup besar, terutama beban gaji untuk 80 orang karyawan.

“Persoalan ini bukan baru terjadi sekarang terjadi. Ini karena dampak pandemi Covid-19. Tetapi, kami dari manajemen selama ini berupaya tetap bertahan, tidak melakukan PHK. Dalam bulan normal, beban gaji tenaga kerja termasuk kewajiban BPJS Kesehatan sampai Rp 300 juta. Ini beban yang berat sekali di tengah penjualan yang merosot sampai 60 persen,” jelas Artha Widnyana saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Singaraja, Rabu kemarin.

Artha Widnyana pun meminta maaf kepada seluruh karyawannya atas situasi tersebut. “Kami akan berusaha melakukan mediasi dengan karyawan, untuk tetap mempertahankan perusahaan beserta pekerjanya,” tegas mantan Ketua KONI Buleleng yang baru saja mengakhiri masa jabatannya ini. *k23