Rapat Paripurna DPRD Karangasem Diboikot Golkar, NasDem, Gerindra

Akibatnya, rapat parpurna gagal terlaksana, karena cuma dihadiri 14 orang dari total 45 anggota DPRD Karangasem. Aksi boikot ini diduga dipicu masalah bantuan parpol dan tunjangan perumahan.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Karangasen I Wayan Suastika (dari Fraksi PDIP), Rabu kemarin, hanya dihadiri 14 anggota Dewan. Sedangkan 31 anggota Dewan lainnya tidak hadir dalam rapat paripurna yang diagendakan di Kantor DPRD Karangasem, Jalan Ngurah Rai Amlapura mulai pukul 14.00 Wita tersebut.

Ada pun dari 14 anggota DPRD Karangasem yang hadir kemarin, 12 orang di antaranya dari Fraksi PDIP termasuk sang Ketua Dewan. Sedangkan 2 orang lagi, masing-masing I Wayan Budi (dari Hanura) dan I Putu Deni Suryawan Giri (dari Fraksi Gerindra). Sedangkan 11 orang anggota Fraksi Golkar dan 9 orang anggota Fraksi NasDem, kompak boikot rapat paripurna.

DPRD Karangasem sendiri beranggotakan 45 orang, masing-masing 12 orang dari PDIP, 11 orang dari Golkar, 9 orang dari NasDem, 5 orang dari Gerindra, 3 orang dari Hanura, 2 orang dari Perindo, 2 orang dari Demokrat, dan 1 orang dari PKS. Jadi, Perindo, Demokrat, dan PKS juga ikut ‘boikot’ rapat paripurna kemarin.

Rapat paripurna kemarin dijadwalkan mulai siang pukul 13.00 Wita, dengan agenda pengesahan dua Ranperda, yakni Ranperda Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Panperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Karena kehadiran anggota minim, rapat paripurna molor 1 jam menjadi mulai pukul 14.00 Wita.

Ternyata, yang hadir hanya 14 anggota DPRD Karangasem, sehingga tidak memenuhi syarat 2/3 dari jumlah anggota Dewan atau minimal 30 orang dari 45 kursi yang ada. Rapat sempat diskors 1 jam dan kemudian kembali dibuka pukul 15.00 Wita. Namun, tetap saja hanya 14 orang yang hadir.

Kenapa Fraksi Golkar dan Fraksi NasDem dan lainnya boikot rapat paripurna DPRD Karangasem? Usut punya usut, aksi boikot ini diduga dipicu adanya pemotongan bantuan parpol dan tunjangan perumahan. Hal ini diungkapkan Sekretaris DPD NasDem Karangasem, I Made Juita, saat dihubungi NusaBali di Amlapura, Rabu kemarin.

Menurut Made Juita, mulanya dalam pembahasan RAPBD Karangasem 2022, disetujui bantuan partai politik naik dari semula Rp 2.886 per suara sah menjadi Rp 5.000 per suara sah. Setelah RAPBD Induk 2022 diverifikasi di Provinsi Bali, ternyata bantuan parpol dipangkas dan kembali menjadi Rp 2.886 per suara sah. "Padahal, sudah jadi persetujuan rapat paripurna DPRD Karangasem, kenapa bisa turun?" tanya Made Juita.

Made Juita juga mempertanyakan tunjangan perumahan anggota Dewan, yang se-belumnya sudah disetujui naik DPRD Rp 2 juta per bulan per anggota, namun tidak kunjung direalisasikan eksekutif. Menurut Made Juita, usulan itu telah dilayangkan Sekwan DPRD Karangasem, I Nengah Mindra, kemudian diteruskan ke Badan Penge-lona Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem, yang ternyata belum ada realisasi.

Duhubungi terpisah, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Karangasem, Ni Kadek Weisya Kusmia Dewi, membenarkan bantuan parpol yang telah disetujui naik menjadi Rp 5.000 per suara sah, ternyata mental dan kembali di angka Rp 2.886 per suara sah. "Kami juga menyayangkan kenapa bantuan itu bisa dipangkas dan dikembalikan seperti semula, padahal sepakat ada kenaikan?" tanya Kusmia Dewi.

Di samping masalah pemangkasan bantuan parpol itu, Kusmia Dewi juga mengaku tidak hadir dalam rapat paripurna kemarin, karena baru habis menjalani operasi dan tengah menjalani pemulihan kondisi. Walhasil, 4 dari 5 anggota Fraksi Gerindra DPRD Karangasem absen rapat paripurna kemarin.

Sementara, Ketua Fraksi Golkar DPRD Karangasem I Nyoman Sumadi, mengakui pihaknya dapat undangan rapat paripurna. Hanya saja, tidak ada konfirmasi lebih lanjut mengenai kepastian digelarnya rapat paripurna. Selain itu, seluruh 11 orang anggota Fraksi Golkar masih sibuk menghadiri undangan acara adat.

"Kami masih sibuk menghadiri kundangan upacara adat. Sedangkan rapat paripurna, kan masih bisa ditunda dilaksanakan lain kali saja," dalih politisi Golkar asal Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Karangasem ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Karangasem Wayan Suastika mengatakan masalah dipang-kasnya bantuan parpol dari semula disepakati Rp 5.000 per suara sah turun menjadi Rp 2.886 per suara sah, akan dikomunikasikan ke eksekutif (Pemkab Karangasem). "DPRD Karangasem belum dapat tembusan mengenai dipangkasnya bantuan parpol yang mengacu surat dari Gubernur Bali itu," ujar Suastika saat dihubungi NusaBali terpisah kemarin.

Begitu juga mengenai kenaikan tunjangan perumahan yang belum kunjung direalisasikan, Suastika berjanji akan mengomunikasikan ke eksekutif. "Tetapi, tidak hadirnya 31 anggota DPRD, setelah kami konfirmasi, kebanyakan mengaku masih menghadiri acara adat dan ada pula karena tidak enak badan," kata Suastika.

Menurut Suastika, rapat paripurna yang gagal digelar karena aksi boikot ini akan diagendakan kembali. "Nantilah rapat paripurna diagendakan lagi," tandas politisi PDIP dari Banjar Juuk Legi, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Karangasem ini. *k16